Memanas! Warga Tolak Pertambangan

RADARCIANJUR.com-Polemik antara perusahaan pertambangan PT Taubah Batu Abadi (TBA) dengan warga Kampung Cikole RT 02/01, Desa Cibaregbeg, Kecamatan Cibeber memanas. Pasalnya, warga bersikukuh tetap menolak keberadaan perusahaan penambangan dan penggilingan batu tersebut.

Sejumlah upaya penyelesaian melalui mediasi dan audiensi pun sejatinya sudah digelar. Namun hingga kini, solusi dan win-sin solution pun belum didapatkan.

Ketua Forum Warga Cikole (FWC) Desa Cibaregbeg, Ceceng mengatakan, pihaknya mewakili warga dengan tegas menolak kampung mereka dibangun perusahaan pertambangan tersebut. Ia menuding, pihak perusahaan selama ini tidak konsisten.

“Saya mewakili warga, tetap menolak adanya usaha pertambangan. Pasalnya selama ini, perusahaan tidak konsisten terhadao perjanjian atau kesepakatan dengan warga,” tuturnya kepada Radar Cianjur, kemarin.

Pihaknya menduga, ketidakkonsistenan perusahaan itu dikarenakan ada oknum dari perusahaan yang bermain.

“Ada dugaan, mungkin ada beberapa oknum yang bermain,” katanya.

Sejumlah poin yang dipermasalahkan warga adalah, lanjutnya, berkenaan dengan izin galian dan usaha yang tidak dipublikasikan dan terkesan tertutup. Selain itu, belum ada upaya penanganan limbah secera serius. Tidak ketinggalan, yakni permasalah kontribusi perusahaan terhadap warga dan desa.

“Paling rentan itu soal perbaikan jalan. Jadi kalau hujan banjir masuk rumah tangga. Terus solar dicurigai tidak pakai solar industri. Sekarang akses jalan semakin rusak,” beber Ceceng.

Terkait penolakan warga itu, sambungnya, rencananya akan digelar kembali proses mediasi dan audiensi yang akan dihadiri oleh warga, perwakilan dan kuasa hukum PT TBA, TNI/Polri, pemerintah desa dan muspika setempat.

“Rencananya audiensi tanggal 6 April besok di aula desa,” ungkapnya.

Sementara, Rizal Tamami (25), salah seorang warga lainnya menuturkan, berdasarkan informasi yang didapatnya, izin perusahaan tambang tersebut saat ini masuk dalam pengawasan Pemkab Cianjur melalui Satpol PP. Kendati demikian, perusahaan itu masih terus beroperasi.

“Sebelumnya sudah hearing juga memalui audensi dengan DPRD Kabupaten Cianjur, tapi saat ini masih belum ada titik temu. Makanya akan diselenggarakan lagi audensi secara musyawarah agar bisa mencapai mufakat bersama kedua belah pihak,” katanya.

Terpisah, Kepala Desa Cibaregbeg, Subuh Baskara mengatakan, sejatinya kondisi di desa tersebut sudah cukup kondusif. Bahkan dari sejumlah pertemuan, juga sudah didapat beberapa poin kesepakatan.

“Malah sudah sampai ke Komisi I DPRD Kabupaten Cianjur. Mungkin ada kesepakatan yang dinilai warga belum dijalankan,” katanya.

Meski begitu, sambung Subuh, pihaknya berharap agar permasalahan tersebut bisa mereda dan diselesaikan. Pihaknya juga berharap agar jangan sampai ada pihak manapun yang dirugikan.

“Semua pihak harus sama-sama diuntungkan,” harapnya.

Selain itu, pihaknya juga mewanti-wanti agar hak-hak masyarakat sekitar bisa dipenuhi dan jangan sampai terabaikan agar situasi menjadi konsusif.

“Mungkin anggapan warga itu ada beberapa oknum yang tidak konsisten mengenai kesepakatan sudah dijanjukan sebelumnya,” terangnya.

Di sisi lain, salah seorang karyawan PT TBA, Nana memaparkan, soal pengawasan dan pencabutan izin bukan wewenang pihaknya, melaikan dari Satpol PP Kabupaten Cianjur.

“Mohon maaf, saya kurang paham dan mengerti mengenai permasalahan ini. Karena hanya sebatas kerja saja menjalankan tugas dari pimpinan,” singkatnya.

Ketua Komisi I DPRD Kabupaten Cianjur, Hilman Singawinata mengatakan, berdasarkan hasil rapat dengar pendapat umum pada tanggal 2 Januari 2019 lalu, ada beberapa ketentuan atau aspirasi disampaikan warga setempat.

Dewan, lanjutnya, hanya sebagai jembatan penghubung dari kedua belah pihak agar permasalahan yang ada bisa terselesaikan dan tidak ada pihak manapun yang dirugikan.

“Kalau dewan hanya mendorong dan mendukung saja untuk memfasilitasi dan tetap berpegang pada kesepakatan awal saja,” pungkasnya.

(mat)

Kronologis:
– Perusahaan mulai beroperasi 10 Desember 2018
– Sudah tiga kali pertemuan terkait penolakan warga
– Aktivitas galian C (pertambangan) saat ini masih terus berjalan
– Warga bersikukuh menolak adanya aktivitas pertambangan
– Warga menuntut aktivitas pertambangan dihentikan dulu sampai ada kesepakatan
– Penolakan berasal dari tiga RT, komplain empat RT dan terimbas tiga RT