Pendataan Warga Miskin Jauh dari Realita

Ilustrasi

RADARCIANJUR.com -Pendataan warga miskin di Indonesia termasuk di Cianjur sering keliru. Hal tersebut mengakibatkan sejumlah program yang notabene diperuntukkan bagi warga tidak mampu, malah melenceng dari sasaran.

Ketua Umum Dewan Pimpinan Nasional (DPN) Serikat Perjuangan Rakyat Indonesia (SPRI), Marlo Sitompul mengatakan, Basis Data Terpadu (BDT), Penanganan Fakir Miskin (PFM) dan Orang Tidak Mampu (OTM) yang dikeluarkan Kementerian Sosial (Kemensos) masih sangat jauh dari realitas dan fakta di lapangan.

“Maka itu menyarankan Kemensos segera meninjau ulang BDT. Pendataan warga tidak mampu sering keliru, karena tak melibatkan rakyat. Tolong segera buka posko pengaduan untuk monitoring dan sosialisasi,” pintanya di sela-sela sumbang saran SPRI terhadap Program Bansos PKH-BPNT, Selasa (16/4).

Berdasarkan data yang dimiliki, pihaknya menemukan banyak penerima Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) yang tidak sesuai kriteria. Selain itu, masih terdapat keluarga miskin yang tidak tercatat sebagai penerima manfaat.

“Jujur saja, perlu diakui fakta di lapangan masih terdapat keluarga miskin yang tidak tercatat sebagai penerima manfaat,” terang Marlo Sitompul.

Pihaknya melanjutkan, kekurangakuratan data yang disampaikan Kemensos tersebut akan terus terjadi bila pemerintah tidak melibatkan langsung masyarakat dalam pendataan.

“Kemensos bekerjasama dengan organisasi masyarakat, membuka posko pengaduan, monitoring dan sosialisasi. Laporan dan evaluasi pelaksanaan program bansos harus diumumkan kepada publik. Minimal setiap satu tahun sekali,” saran dia.

Selain persoalan kurang akuratnya pendataan, dia meminta, Kemensos harus meninjau ulang penggunaan kriteria miskin, garis kemiskinan dan metode pemeringkatan rumah tangga miskin.

Marlo menekankan, dalam penyusunan, perbaikan dan pembaharuan data rumah tangga miskin penerima bantuan sosial, perlu melibatkan rakyat seluas-luasnya. Pelibatkan rakyat tidak cukup hanya dalam proses pendaftaran di tingkat Desa atau Kelurahan.

Menrutnya, melibatkan masyarakat dalam proses verifikasi hasil pendataan yang telah dibuat, dapat mengurangi kekeliruan dalam penetapan data penerima bansos, dan terkait adanya pemerintah daerah yang tidak melakukan pemutakhiran data, alasan tidak dianggarkan dana pemutakhiran.

“Usulan SPRI, agar supaya bisa melibatkan rakyat justru dibuat untuk mengantisipasi persoalan dan kontek lain hal terjadi,” tutur Marlo lagi.

Kemensos harus melakukan langkah-langkah untuk mengatasi masalah kurangnya anggaran pemerintah daerah, dan pembukaan partisipasi luas rakyat mengatasi masalah anggaran. Apabila masalah kekurangan anggaran dikaitkan dengan ketersediaan jumlah personil pemerintahan yang berwenang melalukan hal itu, pihaknya menyarakan agar partisipasi luas rakyat miskin, mulai dari pendataan hingga verifikasi hasil pendataan sebagai salah satu solusi yang efektif.

Lanjut Marlo, pemerintah harus membuat peraturan yang memungkinkan adanya desentralisasi kewenangan dan pembagian porsi pendataan hingga verifikasi data rumah tangga miskin kepada sejumlah organisasi rakyat yang akuntabel. Penentuan alokasi jumlah keluarga miskin penerima bansos harus melibatkan peran serta warga miskin.

“Tidak seperti sekarang ini, besaran alokasi jumlah penerima manfaat bansos disesuaikan dengan jumlah alokasi dana APBN,” pungkasnya.

Sementara, Sekjen SPRI, Dika Moehammad menambahkan, manfaat dan cakupan penerima Bantuan Sosila (Bansos) PKH-BPNT tidak cukup sekedar mengamankan rakyat dari jurang kemiskinan. Namun harus mampu mensejahterakan rakyat miskin.

Penerima bansos harus dapat ditumbuhkan ke tingkat sejahtera dan bermartabat, bukan tingkat minimal seperti saat ini.

“Kemensos bersama kementerian lain harus membuat metode terobosan, agar penerima PKH-BPNT bisa diikutsertakan dalam program pemberdayaan yang dapat mensejahterakan penerimanya,” katanya.

Integrasi terhadap berbagai program di Kementerian Pertanian, Perikanan, Kehutanan, Kemendes, Perindustrian, dan lain sebagainya haruslah dilakukan.

Target jangka waktu lima tahun, setiap penerima PKH-BPNT dapat tumbuh sejahtera, dan cakupan jumlah penerima Bansos PKH-BPNT harus diperluas.

Berdasarkan pengamatan di lapangan SPRI, masih banyak menemukan keluarga miskin yang derajat miskinnya sama seperti penerima PKH-BPNT, tapi tidak masuk dalam penerima manfaat.
Bila hal ini terus terjadi, akan tumbuh rasa ketidakadilan dan ketidakpercayaan terhadap pemerintah.

“Anggaran Bansos PKH-BPNT perlu diperbesar, sehingga bermanfaat untuk mengurangi beban hidup keluarga miskin, sekaligus dapat menjangkau lebih banyak lagi,” tutur, Dika.

Hal senada masih lanjutnya, mekanisme pelaksana dan monitoring yang diusulkan, antara lain, Kemensos beserta jajaran harus pro aktif menindaklanjuti pengaduan dan menyelesaikan masalah yang dilaporkan dalam waktu sesingkat-singkatnya.
Unit pengaduan dan penanganan masalah di Kemensos harus ditingkatkan kinerja operasionalnya dan lebih efektif.

“Kemampuan menyelesaikan masalah harus menjadi orientasi, sehingga keluarga miskin penerima bansos tidak kehilangan haknya,” ucapnya.

Informasi program dan mekanisme pengaduan, harus tersebar luas diketahui oleh seluruh warga miskin. Tidak cukup hanya diketahui oleh pelaksana program. Hal ini dapat mengantisipasi adanya penyalahgunaan dan korupsi, saluran penyelesaian masalah pun tidak cukup hanya mengandalkan Polisi.

“Perlu ada saluran penyelesaian masalah yang terdesentralisasi dalam bentuk lembaga kerja sama gabungan antara organisasi rakyat, aparat birokrasi pemerintah dan aparat hukum dapat menyelesaikan masalah dalam waktu sesingkat mungkin,” tutupnya.

(mat)