Ada Kotak Suara Tak Tersegel, Kapolres Semprot Petugas

Kapolres dan Dandim mengecek keberadaan surat suara di gudang PPK Warungkondang.

RADARCIANJUR.com – Satu hari jelang dilaksanakan rapat pleno rekapitulasi penghitingan suara Pileg dan Pilpres 2019 di tingkat kecamatan, Dandim 0608 beserta Kapolres Cianjur melakukan pengecekan ke sejumlah wilayah.

Salah satunya yakni ke gudang Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Warungkondang, Jumat (19/4). Dalam kesempatan itu, orang nomor satu di kepolisian dan TNI di Cianjur itupun mengecek satu per satu kotak suara.

Dalam pengecekan tersebut, Kapolres Cianjur AKBP Soliyah sempat menegur petugas PPK lantaran mendapati beberapa kotak suara yang tidak disegel.

Selain itu Kapolres juga membubarkan sekelompok masa yang menggunakan seragam ormas tertentu yang berjaga di sekitaran gudang penyimpanan surat suara.

Menurut Kapolres tidak boleh ada ormas mana pun yang berada di sekitaran gudang tempat penyimpanan surat sauara.

“Yang boleh berjaga di gudang (penyimpanan surat suara, red) hanya TNI, Polri dan Linmas,” tegas Soliyah.

Soliyah mengatakan, pelaksanaan pesta demokrasi, khususnya di Kabupaten secara umum bisa dikatakan aman dan kondusif. Pihaknya berharap, kondisifitas ini bisa tetap berjalan sampai dengan tuntas penghitungan suara di tingkat kabupaten mendatang.

Karena itu, lanjut Soliyah, pihaknya berkeliling melakukan pengecekan untuk memastikan setiap kotak suara aman sepenuhnya.

“Kita sekarang ini mengecek. Bagaimana posisi kotak suara ini bagaimana apa aman, dan tidak ada upaya untuk membuka kembali, atau menambah atau pun mengurangi,” tegasnya.

Di tempat yang sama, Dandim 0608 Cianjur, Letkol (Inf) Rendra Dwi Ardhani menambahkan, pelaksanaan Pemilu Serentak 2019 di Kabupaten Cianjur berjalan lancar sesuai dengan yang diharapkan.

Kendati demikian, lanjutnya, pada pelaksanaannya kemarin masih ada beberapa kendala seperti keterlambatan pengiriman logistik.

“Meski ada kendala-kendala teknis di lapangan, namun sejauh ini masih dapat teratasi,” katanya.

Sementara, Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI sendiri memiliki waktu sampai dengan 25 hari ke depan untuk menyelesaikan penghitungan suara secara keseluruhan.

Penghitungan dan rekapitulasi tersebut milau dari tingkat TPS, PPK, kabupaten/kota, provonsi, hingga nasional.

“Maksimal KPU diberi waktu 35 hari sampai dengan rekap nasional,” kata Ketua KPU RI Arief Budiman di kantor KPU RI, Jakarta Pusat, Jumat (19/4/2019).

Di tingkat ini, petugas KPPS masing-masing TPS mencatat jumlah suara dalam formulir model C1 alias sertifikat hasil penghitungan suara yang terbagi untuk presiden dan wakil presiden, DPR RI, DPD RI, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota.

Setelah itu, di tanggal 18-4 Mei 2019, kotak suara dan dokumen administrasi kependudukan lainnya diberikan ke Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) untuk dilanjutkan rekapitulasi suara di 7.201 kecamatan.

Kemudian dalam waktu yang berbarengan, 514 Kabupaten/Kota juga melakukan rekapitulasi suara dan diteruskan ke rekapitulasi di 34 Provinsi oleh KPU Provinsi.

Tanggal 22 April-7 Mei adalah jatah waktu rekapitulasi untuk Kabupaten/Kota, sedangkan 22 April-12 Mei untuk tingkat Provinsi.

Setelah tingkatan TPS hingga Provinsi merekap penghitungan suara secara berjenjang lewat form C1, kemudian KPU RI di tanggal 25 April-22 Mei melakukan rekap suara nasional dari form C1 Provinsi.

(dil/tim)