Wow… Gaji Kades Naik, Kalahkan PNS

ilustrasi

RADARCIANJUR.com – Kepala desa dan perangkat desa lainnya dipastikan mendapatkan kenaikan gaji yang cukup signifikan lebih dari dua kali lipat dari sebelumnya. Kenaikan bervariatif mulai dari 100 persen sampai dengan 120 persen.

Kenaikan gaji tersebut didasarkan atas keputusan Pemerintah RI melalui Kementerian Desa dengan payung hukum Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 11 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua atas PP Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Desa.

Dalam PP tersebut, gaji perangkat desa disetarakan dengan gaji pokok Pegawai Negeri Sipil (PNS) golongan IIA. Pada PP tersebut, pemerintah mengubah Pasal 81 menjadi dua point.

Poin pertama, penghasilan tetap diberikan kepada kepala desa, sekretaris desa, dan perangkat desa lainnya dianggarkan dalam APBDesa yang bersumber dari ADD (Anggaran Dana Desa).

Poin kedua, bupati atau walikota menetapkan besaran penghasilan tetap kepala desa, sekretaris desa dan perangkat desa lainnya, dengan ketentuan besaran penghasilan tetap kepala desa paling sedikit Rp2.426.640,00 setara 120 persen dari gaji pokok pegawai negeri sipil golongan ruang II/A.

Besaran penghasilan tetap sekretaris desa paling sedikit Rp2.224.420,00 setara 110 persen dari gaji pokok pegawai negeri sipil golongan ruang II/A. Sedangkan besaran penghasilan tetap perangkat desa lainnya paling sedikit Rp2.022.200,00 atau setara 100 persen dari gaji pokok pegawai negeri sipil golongan ruang II/A.

Sekretaris Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD), Asep Kusuma Wijaya menuturkan, meskipun peraturan dari pemerintah pusat sudah dikeluarkan, belum semua desa di Kabupaten Cianjur yang sudah menerapkan aturan tersebut.

“Itu sudah ada surat edaran dari Kementrian Desa PP Nomor 11 Tahun 2019 mengenai gaji perangkat desa yang setara dengan gaji pokok PNS golongan IIA, di Cianjur sendiri sudah ada yang sesuai (gaji, red) bahkan ada yang lebih,” ungkapnya, kepada Radar Cianjur, kemarin.

Perangkat desa yang sudah mendapatkan gaji setara PNS tersebut dikarenakan anggaran dana desa (ADD) Kabupaten Cianjur sebelumnya besar, sehingga disalurkan ke tunjangan dan ditambah penghasilan tetap (siltap).

Lanjutnya, pada kenyataannya, belum semua kades dan perangkat desa bisa merasakan gaji seperti halnya PNS. Masih ada sejumlah desa yang belum bisa melaksanakan PP tersebut lantaran beberapa pertimbangan.

Sayangnya, data keseluruhan desa yang belum mendapatkan haknya sesuai PP dimaksud belum bisa disampaikannya. Alasannya, data tersebut dipegang Kepala Bidang Bina Keuangan dan Aset Desa.

“Saya tidak bisa memberikan informasi lebih jelas, Kang. Karena ada di bagian bidang mengenai hal ini,” paparnya.

Hingga saat ini, sambungnya, Pemkab Cianjur sedang merancang Peraturan Bupati (Perbup) sebagai payung hukum dari penerapan PP tersebut.

“Sekarang lagi dirancang dan ditentukan dahulu untuk perbupnya untuk payung hukum dan rencananya tahun 2020 baru diberlakukan,” ungkapnya.

Sementara, Kabid Bina Keuangan dan Aset Desa yang dihubungi Radar Cianjur untuk dikonfirmasi terkait hal ini, tidak memberikan balasan sama sekali. Bahkan, saat telepon selularnya dihubungi, tidak diangkat. Selain itu, pesan singkat melalui aplikasi Whatsapp pun hanya dibaca tanpa ada balasan.

Pemerintah sendiri telah mengubah beberapa ketentuan dalam PP Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

Kenaikan gaji kades dan perangkat desa itu dilakukan dengan pertimbangan demi meningkatkan kinerja dan kualitas pelayanan penyelenggaraan pemerintahan desa. Sekaligus diharapkan mampu meningkatkan kesejahteraan kades, sekdes, dan perangkat desa lainnya melalui penyesuaian penghasilan tetap.

Dengan pertimbangan tersebut, pada 28 Februari 2019, Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah menandatangani Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

“Dalam hal ADD tidak mencukupi untuk mendanai penghasilan tetap minimal Kepala Desa, Sekretaris Desa, dan Perangkat Desa lainnya sebagaimana dimaksud dapat dipenuhi dari sumber lain dalam APBDesa selain Dana Desa,” bunyi Pasal 81 ayat (3) PP ini.

Menurut Pasal 81A, penghasilan tetap kades, sekdes dan perangkat desa lainnya diberikan sejak PP ini mulai diberlakukan.

Dalam hal Desa belum dapat memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud, maka pembayaran penghasilan tetap kades, sekdes dan perangkat desa lainnya baru akan diberikan pada Januari 2020 tahun depan.

(kim/tim)