Pleno KPUD Cianjur Target Selesai Tanggal 5 Mei

RADARCIANJUR.com – Pelaksanaan rekapitulasi surat suara pemilu 2019 terus digeber. Usai penghitungan surat suara di tingkat KPPS dan pleno di tingkat PPK yang ditarget selesai 1 Mei selanjutnya di tingkat KPUD Cianjur diterget selesai 5 Mei.

Ketua KPUD Cianjur, Hilman Wahyudi mengatakan, mengenai rapat pleno hingga kini terus digeber. Pelaksanaanya sendiri tidak ada masalah sejak penghitungan surat suara pada tanggal 18 April lalu.

Pelaksanaan pleno tingkat KPUD sendiri dinilainya tidak ada masalah, asalkan setiap PPK tingkat kecamatan sudah siap, dan hal itu tergantung pula kesiapan masing-masing PPK tersebut.

“Kalau tingkat kecamatan dari mulai 18 April hingga 4 Mei 2019, targetan tanggal 1 Mei bisa selesai maksimalnya. Ya, mudah-mudahan bisa berjalan lancar sesuai yang diharapkan, dan tidak ada kendala,” kata Hilman.

Ia memaparkan, maksimal pelaksanaan penghitungan pleno mulai tingkat KPPS hingga PPK sekitar 17 hari dimulai yakni tanggal 18 April. Waktu rekap saat ini di tingkat PPK terus berlanjut, dan mungkin taksiran berakhir pada tanggal 4 Mei 2019 bisa beres.

“Mudah-mudahan sesuai dengan kesanggupan di masing-masing setiap PPK, berarti sudah mulai sejak tanggal 18 April awalnya, beriringan dengan rapat pleno yang diselenggarakan tingkat kecamatan. Kalau tingkat kabupaten dari mulai 25 April hingga 7 Mei, awalnya mulai tanggal 1 Mei dan target beres 5 Mei,” paparnya.

Sementara itu, rekapitulasi perolehan suara pemilu tingkat nasional seharusnya dimulai, Kamis (25/4) lalu. Namun, KPU tidak bisa memulainya karena rekapitulasi di level kecamatan tak kunjung tuntas.

Hingga Rabu sore (24/4), belum banyak kecamatan yang menuntaskan rekapitulasi. Dari 7.201 kecamatan se-Indonesia, baru 432 yang telah menyelesaikan proses rekapitulasi suara. Paling banyak berada di regional Kalimantan, yakni 136 kecamatan atau 21,97 persen. Sedangkan di Pulau Jawa, rekapitulasi baru menyelesaikan 80 dari 2.143 kecamatan atau 3,7 persen.

Komisioner KPU Ilham Saputra menjelaskan, Peraturan KPU Nomor 5 Tahun 2018 memang menjadwalkan rekapitulasi nasional dimulai kemarin. “Tapi, laporan dari provinsi dan kabupaten/kota belum sampai, belum selesai,” terangnya saat ditemui di gedung KPU. Namun, itu tidak berarti proses tersebut molor. Sebab, deadline rekapitulasi suara tingkat nasional adalah 22 Mei.

Proses rekapitulasi manual, terang Ilham, memiliki rentang yang panjang. Bila proses rekapitulasi di kabupaten/kota dan provinsi belum selesai, KPU akan menunggu sampai ada yang selesai. Begitu ada provinsi yang mendeklarasikan tuntasnya rekapitulasi, dokumennya langsung dibawa ke Jakarta untuk dimasukkan dalam rekapitulasi nasional.

Sejauh ini belum ada satu pun kabupaten/kota, apalagi provinsi, yang mendeklarasikan selesainya proses rekapitulasi. “Kalau yang kecamatan sudah banyak yang declare (selesai, Red),” lanjut mantan wakil ketua Komisi Independen Pemilihan Aceh itu.

Berdasar data per 24 April sore yang sampai di KPU, beberapa provinsi bahkan belum punya satu pun kecamatan yang menyelesaikan rekapitulasi. Misalnya Sumut, Sumbar, Jambi, Sumsel, Bengkulu, DKI Jakarta, Jatim, dan Maluku Utara. “Jakarta masih panjang, kan ada (Kecamatan) Cakung yang punya 1.400 TPS.”

Cepat dan lamanya proses rekapitulasi memang bergantung pada jumlah TPS di kecamatan itu. Bila di Kecamatan Cakung, Jakarta Timur, ada 1.400 TPS, jumlah kotak suara yang harus direkap 5.600 buah. Kotak-kotak tersebut dihadirkan di ruang rekapitulasi.

Sementara itu, Ketua KPU Arief Budiman menepis kemungkinan rekapitulasi tingkat kecamatan bakal melebihi jadwal yang ditentukan. “Semoga nggak terlambat,” ujarnya. PKPU 5/2018 memang mengatur jadwal rekapitulasi kecamatan berlangsung selama 14 hari. Namun, untuk kecamatan tertentu, yakni kecamatan yang jumlah TPS-nya lebih dari 1.000, ada dispensasi hingga 17 hari.

Untuk mempercepat rekapitulasi di level atas, setiap rekap kecamatan yang selesai langsung dibawa ke KPU kabupaten/kota untuk diplenokan. Tidak menunggu semua kecamatan lengkap. Begitu pula halnya di tingkat provinsi dan nasional. Pekerjaan dilakukan secara simultan sehingga tidak menjadi beban di akhir masa rekapitulasi.

Sementara itu, pakar hukum tata negara Mahfud MD berpendapat, rekapitulasi manual merupakan forum hukum yang sah dalam menetapkan hasil pemilu. “Tidak mungkin juga ada pemalsuan yang bisa lolos,” ujar akademisi kelahiran Sampang tersebut. Sebab, catatan hasil rekapitulasi suara di setiap jenjang dimiliki peserta pemilu dan pengawas.

(mat/jp)