Korupsi DAK, Irvan Rivano Muchtar Minta Jatah Rp6,9 Miliar

Sidang Perdana Bupati Nonaktif Cianjur Irvan Rivano Muchtar.

RADARCIANJUR.com – Sidang perdana kasus dugaan korupsi Bupati Cianjur nonaktif, Irvan Rivano Muchtar (IRM) digelar kemarin (29/4) di Pengadilan Negeri (PN) Bandung Kelas IA Khusus yang beralamat di Jalan RE Martadinata Nomor 70-80, Ciahmpit, Bandung.

Sidang perdana yang beragendakan pembacaan surat dakwaan Nomor: 46/TUT.01.04/24/04/2019 dari penuntut umum KPK itu dilaksanakan di ruang Kusumahatmaja. Kang Irvan sapaannya, tampak menggunakan baju muslim berwarna biru tua dengan celana hitam.

Di PN Bandung Kelas IA Khusus tersebut, IRM turut didampingi oleh tim kuasa hukumnya. Dirinya datang lebih awal dari jadwal yang ditentukan yaitu pada pukul 09.00 WIB. Sidang perdana kemaren dipimpin oleh Hakim Dariyanto, Sudira, dan M Nawawi.

Dalam dakwaannya, penuntut umum menyebut, Irvan bersama Kadisdikbud Kabupaten Cianjur Cecep Sobandi, Kabid SMP Disdikbud Rosidin, serta Tubagus Cepy Septhiady, kakak ipar sekaligus tim sukses terdakwa pada Pemilihan Bupati Cianjur 2016, diduga telah melakukan pemerasan dan pemotongan Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik Bidang SMP Tahun 2018.

“Terdakwa menyalahgunakan kekuasaannya selaku Bupati Cianjur untuk memaksa para kepala sekolah penerima Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik Bidang Pendidikan Sekolah Menengah Pertama (SMP) Tahun Anggaran (TA) 2018, memberikan sesuatu, membayar, atau menerima pembayaran dengan potongan, atau untuk mengerjakan sesuatu bagi dirinya sendiri, yaitu memberikan potongan penerimaan DAK Fisik Bidang Pendidikan SMP TA 2018 di Kabupaten Cianjur,” papar penuntut umum.

Lanjutnya, terdakwa menyampaikan proposal DAK sekitar Rp945 miliar ke Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional. Setelah melalui proses sinkronisasi data di Direktorat Pembinaan SMP Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, khusus untuk Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Cianjur memperoleh Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik sebesar Rp48 miliar.

Dana tersebut guna pembangunan ruang kelas baru, laboratorium, perpustakaan, rehab ruang belajar untuk 137 SMP di Cianjur. Selain itu, Irvan melalui terdakwa lainnya, yang berkas perkaranya terpisah, meminta untuk menyisihkan 7% dari dana yang diterima oleh kepala sekolah penerima DAK tersebut.

Dimana teknis pengumpulannya sebelum masing-masing kepala SMP menerima dana tersebut terlebih dahulu harus menyetorkan sebesar dua persen sebagai down payment (DP), sedangkan sisanya sebesar lima persen harus disetorkan setelah dana diterima oleh masing-masing kepala sekolah.

137 Kepala sekolah yang menerima DAK menyanggupi permintaan tersebut. Uang tersebut diberikan dalam empat tahap. Tahap pertama sebesar Rp618.460.000, Rp1.495.975.000 (tahap II), Rp2.849.032.500 (tahap III) dan terakhir Rp1.980.392.500. Sehingga seluruhnya berjumlah Rp6.943.860.000.

Atas perbuatannya itu, terdakwa dijerat dengan Pasal 12 huruf e Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo Pasal 64 ayat (1) KUHP, Pasal 12 huruf f Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo Pasal 64 ayat (1) KUHP, sebagaimana tercantum dalam dakwaan kedua dan Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo Pasal 64 ayat (1) KUHP, dalam dakwaan ketiga.

Selama berjalannya sidang, para terdakwa tidak begitu banyak memberikan keterangan. Pelaksanaan sidang pun berjalan dalam tiga sesi. Pada sesi pertama, Bupati Cianjur non aktif, Irvan Rivano Muchtar. Sesi kedua Kadisdikbud Cianjur, Cecep Sobandi dan sesi ketiga Kabid SMP Disdikbud Cianjur, Rosidin serta Tubagus Cepy Sethiady, kakak ipar IRM.

Hakim Ketua, Dariyanto pun memutuskan untuk melanjutkan sidang kedua pada Senin, 20 Mei 2019. Ketika persidangan selesai, IRM yang dimintai keterangan oleh sejumlah awak media, IRM lebih memilih diam dan dialihkan ke tim kuasa hukum. “Ke kuasa hukum aja ya,” ujarnya.

Sidang sempat tertunda kurang lebih lima jam dari jadwal yang seharusnya pada pukul 09.00 WIB menjadi pukul 13.00 WIB. Hal tersebut dikarenakan keterlambatan hakim ketua dan hakim anggota. Para terdakwa sembari menghilangkan jenuh sempat berbincang-bincang dengan kuasa hukum dan juga bersabar. Namun, pada pukul 11.00 WIB diumumkan sidang perdana tersebut ditunda dan dilaksanakan pada pukul 13.00 WIB.

(kim)