Rapat Pleno KPUD Cianjur Diwaranai Unjuk Rasa

ORASI: Sejumlah masyarakat dari berbagai alinasi menggelar unjuk rasa di depan Hotel Yasmin, Cipanas kemarin (2/5). FOTO: Hakim/ Radar Cianjur

RADARCIANJUR.com – Keberlangsungan rapat pleno terbuka pemilu 2019 yang dilaksanakan Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Cianjur di Hotel Yasmin Cipanas kemarin (2/5) nampaknya harus sedikit terhenti. Pasalnya, sejumlah masyarakat dari berbagai elemen datang untuk berunjuk rasa (unras) perihal pemilu yang dinilai telah terjadi penggelembungan suara.

Massa yang berkumpul tak hanya dari aktivis, ormas dan beberapa elemen masyarakat saja, namun ada beberapa di antaranya yang hadir calon legislatif (caleg) dalam orasi tersebut.

Pada orasi tersebut, Koordinator unjuk rasa, Deni Sunarya menuturkan, pihaknya menyampaikan beberapa kesalahan yang terjadi selama pemilu 2019 berlangsung dengan disertakan bukti-bukti yang dimiliki. Akan tetapi, pada saat mediasi berlangsung, dari pihak KPUD Cianjur maupun Bawaslu Kabupaten Cianjur tidak bisa menjelaskan kesalahan yang terjadi di lapangan. Bahkan, pihak KPUD Cianjur dengan Bawaslu Cianjur saling lempar tanggungjawab.

“Setelah disampaikan oleh teman-teman beberapa bukti, dari pihak KPUD Cianjur maupun Bawaslu Kabupaten Cianjur tidak bisa menjelaskan. Bahkan terlihat lucu dan saling lempar tanpa ada kejelasan jawaban,” ujarnya.

Bukti-bukti yang dimiliki bukan hanya ucapan semata, pihaknya memiliki bukti dari mulai video dan foto. “Yang kita indikasi salah satunya setelah dicek di lapangan, salah satu caleg partai yang memiliki suara begitu pesat. Setelah kita cek ternyata di Agrabinta, yang seharusnya bukan yang bersangkutan yang menang tapi caleg lain. Tentu ini bukan penggelembungan lagi bisa jadi dicoblos sendiri,” papar pria yang biasa disapa Mang Gawel ini.

Dari semua permasalahan tersebut, dirinya meminta kepada KPUD Cianjur untuk melakukan pemilihan ulang. Selain itu, kejelasan dalam audiensi pun tidak mendapatkan titik terang atas semua aspirasi yang disampaikan.

Bahkan, bila perlu ketua KPUD Cianjur dan ketua Bawaslu Kabupaten Cianjur untuk diganti. “Kalau tidak ada kejelasan, kita akan terus demo sampai mendapatkan kejelasan. Kalau belum beres juga, kita minta ketua KPUD Cianjur dan Ketua Bawaslu diresufle atau diganti,” tegasnya.

Sementara itu, Ketua KPUD Cianjur, Hilman Wahyudi menuturkan, terkait dengan logistik maupun kecurangan memang ada yang kewenangan KPUD Cianjur dan ada pula kewenangan Bawaslu Kabupaten Cianjur.

Mengenai jawaban yang berbelit, pihaknya itu hanya masalah perfektif saja terlepas dari apapun yang dipertanyakan saat audiensi. “Kita menjawab apa adanya saja dan secara objektif yang terjadi di lapangan,” paparnya.

Selain itu, perihal mengenai penggelembungan suara, pihaknya belum mendapatkan informasi dari PPK maupun PPS. Jika memang menemui hal yang salah serta memiliki bukti, dirinya memberikan arahan untuk melaporkan ke pihak berwajib. Selain itu, untuk mengulang pemilihan sudah tidak bisa. Pasalnya sudah lewat dari waktu yang ditentukan yakni H+10 dan pihaknya pun mempertanyakan yang menjadi dasar untuk pemungutan suara ulang itu apa.

Pada rapat pleno terbuka kemarin masih berlangsung, keterlambatan tersebut dikarenakan beberapa faktor seperti kesalahan putusan dan kesalahan input. Untuk perolehan suara tidak ada perbedaan sama sekali. “Kendalanya saat ini seperti kesalahan putusan dan kesalahan input yang harus diperbaiki,” terangnya.

Dalam rapat pleno tersebut, baru lima kecamatan yang selesai yakni Kecamatan Leles, Agrabinta, Cikadu, Cibinong dan Sindangbarang.

(kim)