PIC Makin Sepi, Pasar Liar Dibiarkan, Salah Siapa?

Kondisi pasar induk cianjur sepi ditinggal para pedagang

RADARCIANJUR.com – Pengelolaan Pasar Induk Cianjur (PIC) tampaknya perlu evaluasi besar-besaran. Pasalnya, sejak direlokasi pada akhir Desember 2015 silam, bukan membuat para pedagang membaik. Sebaliknya, malah memburuk dengan makin banyaknya pedagang yang gulung tikar alias bangkrut.

Dari sekitar 4000an pedagang yang direlokasi, kini hanya tersisa sekitar 2000an pedagang saja yang masih aktif atau tetap berjualan. Artinya, sekitar separuh dari total keseluruhan pedagang ‘dibunuh’ pelan-pelan oleh Pemerintah Kabupaten Cianjur dengan kebijakan relokasi pasar.

Dari sejumlah pedagang yang ditemui Radar Cianjur, keluhan mereka semuanya sama. Yakni sepinya PIC. Makin hari makin sepi pembeli. Akibatnya, omset yang didapat para pedagang pun berkurang drastis, sampai dengan 80 persen.

BACA JUGA: Pasar Induk Cianjur Nasibmu Kini, Ratusan Pedagang Terpaksa Gulung Tikar

“Sangat jauh kalau dibandingkan (dengan pasar induk lama, red) sebelum direlokasi. Sekarang setiap hari sepi pembeli,” ungkap Ika (37), salah seorang pedagang telor, Rabu (8/5), kemarin

Menurutnya, penurunan omset tersebut karena masih banyaknya pasar bayangan yang beroperasi di sekitar Cianjur kota. Ironisnya, Pemkab Cianjur yang menjadi pemangku kebijakan terkesan diam dan ‘bisu’ tak melakukan upaya penertiban sebagaimana dijanjikan oleh mantan bupati Tjtejep Muchtar Soleh.

Hal lain yang menurut para pedagang menjadi pemicu sepinya PIC adalah letaknya yang sangat tidak strategis. Selain jauh dari pusat kota, juga sulitnya akses transportasi yang bisa dimanfaatkan masyarakat.

“Para pembeli malas jika harus belanja ke Pasar Pasirhayam. Soalnya jarak dari Cianjur kota. Apalagi sekarang banyak pasar bayangan di Cianjur kota. Jadi pembeli cendrung memilih belanja ke pasar-pasar bayangan,” ucapnya.

Ika mengaku, sejak menempati pasar iniduk yang baru ini, pendapatannya terus menerus anjlok. “Jika dibandingakan dengan pendapatan di pasar induk lama, pendapatan turun banget. Malah bisa sampai 80 persen. Makanya banyak yang bangkrut,” ungkapnya.

Ika berharap Pemkab Cianjur bisa bertindak tegas atas menjamurnya pasar bayangan. “Jika pemerintah tidak ada ketegasan menindak pasar bayangan, bukan tidak mungkin para pedagang di pasar induk memilih berjualan ditempat yang lama,” kesalna.

BACA JUGA: Ini Dia Masalah Lama Pasar Induk Cianjur yang Tak Pernah Diselesaikan

Kamaludin (54), salah seorang pedagang pakaian di PIC membenarkan, ada beberapa titik pasar bayangan yang sampai saat ini tetap aman tak pernah ditertibkan. Walau pernah ditertibkan, tapi tidak ada ketegasan sehingga pedagang kembali lagi ke pasar-pasar liar tersebut.

“Setahu saya ada tiga (pasar liar, red). Pasar Sindanglaka (pertigaan), pasar Bojongmeron dan pasar Desa Sukamanah, Kecamatan Karangteng,” katanya.

Kendati cuma ada tiga pasar bayangan, lanjut Kamaludin, tetap memberikan pengaruh besar pada keberlangsungan PIC. “Kan jadinya PIC sepi, mereka lebih memilih ke pasar yang dekat,” sambungnya.

Terpisah, pelaku usaha, sekaligus pakar ekonomi Cianjur, Destiana mengatakan, adanya pasar bayangan di wilayah Cianjur kota, merupakan upaya pedagang untuk mendekatkan diri ke konsumen, karena keberadaan Pasar Induk saat ini jaraknya lumayan jauh dari pusat kota.

“Mereka memilih berjualan di pasar bayangan karena ingin perputaran ekonominya lebih cepat,” kata Destiana.

Destiana menyatakan, keluhan yang diungkap pedagang PIC bahwa pasar bayangan membuat PIC sepi memang benar adanya. Sebab, letak PIC yang jauh, membuat pembeli berfikir dua kali untuk berbelanja ke PIC, kendati harganya lebih murah sekalipun.

Semestinya, hemat dia, Pemkab Cianjur bisa memilih lokasi yang lebih dekat dengan konsumen. Sehingga tak membuat pembeli tetap memprioritaskan PIC sebagai tujuan untuk berbelanja murah dan lengkap.

“Tetapi ini balik lagi ke pemerintah yang membuat kebijakan untuk pindahnya pasar induk,” ujarnya.

Ia mengatakan, dipindahkanya pasar induk ke Pasirhayam adalah upaya pemerintah untuk melakukan perluasan kota. Namun karena jangakauan jauh dari kota, akhirnya konsumen memilih belajan ke pasar bayangan.

“Karena jauh akes publiknya, akhirnya orang males belanja ke pasar induk,” katanya.

Karena sepi dari pembeli, saat ini para pedagang di pasar induk menolak untuk membayar retribusi dan itu tentu ada dampak bagi pendapatan pemerintah karena retribusi merupakan bagian dari APBD.

“Nah, ini juga bagian dari konsekuensi Pemkab Cianjur dengan kebijakannya memindahkan pasar induk jauh dari pusat kota,” kata Destiana.

Satpol PP dan Diskopperindag Saling Lempar

Terpisah, Kasatpol PP Cianjur, Muzani Soleh membantah anggapan pihaknya hanya berdiam diri. Muzani juga membantah Satpol PP tidak pernah bertindak tegas menertibkan pasar-pasar liar tersebut.

“Pernah ditertibkan sekali, tapi kembali lagi,” katanya dikonfirmasi.

Akan tetapi, Muzani mengakui bahwa soal penertiban pasar bayangan, Satpol PP hanya sebagai eksekutor saja. Sedangkan kebijakan dan instruksi langsung datang dari Pemkab Cianjur.

“Kalau memang tidak ada perintah penertiban pasar bayangan, kami tidak mau gegabah untuk bertindak,” ungkapnya.

Hal itu, jelas Muzani, lantaran pihaknya tak mau sembarangan menerabas aturan dan mekanisme yang berlaku. Karena itu, untuk tindakan penertiban, kewenangan sepenuhnya ada di Pemkab Cianjur.

“Kan harus ada prosedural jelas dan surat perintahnya ada. Kita menunggu intruksi perintah dari atas lah,” katanya.

Muzani juga menyampaikan, sejatinya, permasalah pasar-pasar bayangan itu bukan saja menjadi tanggungjawab pihaknya saja. Tapi juga sejumlah dinas terkait lainnya. Seperti Dinas Perizinan, Disperindag dan tentunya Pemkab Cianjur.

“Kami tidak bekerja sendiri, tapi ada dinas-dinas lainnya yang ikut bertanggungjawab atas masalah ini,” tuturnya.

Lebih jauh, Muzani pun mengaku tak bisa berkomentar banyak. Pasalnya, terkait keberadaan pasar-pasar bayangan itu, dirinya secara pribadi tidak banyak mengetahuinya. Ia lantas mempersilahkan untuk menanyakan langsung ke Dinas Perizinan terkait izin pasar-pasar liar tersebut.

Ketiadaan penertiban dan tindakan tegas Pemkab Cianjur terhadap pasar-pasar bayangan itu pun melahirkan kabar tak sedap bahwa ada oknum-oknum di internal Pemkab Cianjur yang ikut bermain. Semisal adanya uang setoran atau uang keamanan agar para pedagang pasar bayangan itu tetap bisa beroperasi.

“Jujur saja Kang, kami enggak pernah menerima satu rupiah pun, baik dari PIC maupun pasar bayangan. Kami hanya bekerja sesuai prosedur, mekanisme dan aturan yang berlaku,” tegasnya.

Sementara Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Perdagangan dan Perindustrian (Diskopperindagin) Kabupaten Cianjur, Himam Haris menyatakan, pihaknya tidak bertanggungjawab terkait penertiban pasar-pasar bayangan tersebut.

“Itu bukan kewenangan kami,” tegas Himam ditemui di ruang kerjanya.

Ia mengegaskan, kewenangan penertiban pasar bayangan itu ada di tangan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP). Sedangkan penertiban akan dilakukan setelah sebelumnya sudah memberikan pemberitahuan dan imbauan kepada para pedagang liar untuk pinah ke tempat yang sudah disediakan Pemkab Cianjur.

“Kalau itu bukan kewenangan kita untuk melakukan tindakan terhadap pasar-pasar liar, kewenangan tersebut ada di Satpol PP. Kita sudah juga memberikan imbauan kepada para pedagang,” jelasnya.

Ketika ditanya mengenai anggaran relokasi sebelumnya, dirinya tidak mengetahui persis. Dirinya malah mengarahkan ke Dinas Tataruang dan Pemukiman (Distarkim).

“Kalau anggaran (relokasi PIC) saya tidak tahu. Tarkim (Distarkim) yang lebih tahu. Tugas kami hanya memetakan pedagang saja,” ungkapnya.

(mat/dil/kim)