Pemkab Cianjur Sengaja Bikin Bangkrut Pedagang PIC

Pasar Induk Cianjur tampak sepi

RADARCIANJUR.com – Ketua LSM Aliansi Masyarakat Peduli Hukum (Ampuh) Kabupaten Cianjur, Ustad Yana Nurzaman mengatakan, sejak awal rencana relokasi PIC pun sudah mendapat penolakan dari pedagang.

“Pembangunan PIC itu menelan biaya Rp84 miliar dengan sumber biaya APBD Provinsi Rp7 miliar dan sisanya Rp78 miliar dari APBD Kabupaten Cianjur,” bebernya.

Dalam perkembangannya, ternyata kondisi PIC tidak cukup menggembirakan. Keluhan pedagang atas penurunan omset yang drastis dibanding pada saat berdagang di pasar induk lama lebih membuat pedagang kecewa.

Karena itu, pihaknya mendesak Pemkab Cianjur segera mengambil langkah-langkah strategis guna meningkatan volume transaksi perdagangan di PIC. “Mau tidak mau Pemkab yang bertanggungjawab sepenuhnya. Tidak ada satupun alasan bagi Pemkab Cianjur untuk tidak bertanggungjawab,” tegasnya.

Terkait sikap dan respon selama ini, Yana menilai, Pemkab Cianjur seakan-akan mengabaikan keberadaan pasar-pasar siluman. Padahal, diakui atau tidak, pasar-pasar liar itu yang menjadi salah satu penyebab rendahnya volume transaksi setiap harinya di PIC.

“Selama pasar-pasar siluman ini dibiarkan, berarti Pemkab Cianjur bersikap seakan-akan membiarkan dan sengaja membuat para pedagang PIC untuk gulung tikar atau bangkrut,” bebernya.

Dari awal rencana relokasi, Pemkab Cianjur telah mengingatkan bahwa proses relokasi PIC ke pasirhayam ini bukan semata-mata hanya memindahkan fisik bangunan dan para pedagangnya saja. Tapi juga harus dengan memindahkan para konsumen atau pembelinya juga. Ini lah kemudian yang diabaikan oleh Pemkab.

“Rerouting jalur angkutan perkotaan (angkot) yang diharapkan mampu meningkatkan kehadiran pembeli di PIC ternyata juga tidak berdampak banyak. Kenyataan, pemkab juga tidak berani mengkaji ulang kebijakan rerouting jalur angkot ini,” terang Yana.

Hemat Yana, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan pembangunan PIC ini cenderung tidak matang dan dilakukan apa adanya dan terdapat konflik kepentingan di dalamnya. Indikasinya, megaproyek pasar induk ini kuat dugaan menjadi lahan korupsi oknum-oknum tertentu.

“Proses penyelidikan terhadap berbagai temuan indikasi tipikor telah dilakukan, baik oleh penyidik tipikor Polda Jabar ataupun penyidik dari Kejaksaan Tinggi. Tapi, ya selalu begitulah akhir, ceritanya tak menguntungkan pedagang,” pungkas salah seorang aktivis pemerhati pembangunan di Cianjur ini.

Sementara, sepinya pasar tersebut dipandang UPTD Pasar Induk Cianjur (PIC) bukan hal sepele. Karena itu harus ada langkah solusi terbaik untuk mendongkrak kunjungan masyarakat dan volume transaksi pasar.

Tidak bisa dipungkiri, sepinya PIC itu sudah membuat ribuan toko, kios, ruko dan los tutup lantaran bangkrut. Dengan terpaksa mereka (pedagang, red) usaha pindah sampai jualan keliling dari kampung ke kampung, pabrik-pabrik, bahkan jualan di rumah sendiri.

Kepala PIC, Asep Kusmaidi mengatakan, hampir tiap blok teradapat ruko dan toko yang tak lagi beroperasi. Tapi yang paling pedagang bangkrut ada di Blok A, C dan E.

“Paling banyak itu di Blok Los C, hampir semuanya (tutup), sekitar 2.500 pedagang,” bebera Asep.

Sebagian pedagang yang tutup itu, diakuinya banyak pula yang kembali berjualan ke jalan raya dan Bojongmeron yang dianggap lebih menguntungkan. Atau juga ke Pasar Muka Ramayana.

Terpisah, Wakil Ketua Komisi III DPRD Kabupaten Cianjur, Sahli Saidi mengakui, permasalahan PIC memang cukup pelik bak benang layangan kusut. Selain sepinya pengunjung, juga ada berbagai masalah lain yang ikut menambah kompleksitas sengkarut PIC.

“Sisi lain, jarangnya trasportasi yang lewat langsung kesana (pasar) membuat masyarakat malas ke PIC,” katanya.

Sayangnya, pasar-pasar liar terus dibiarkan. Seperti di Pasar Bojongmeron yang tak pernah tersentuh penertiban. Karena lama dibiarkan, maka membuat penertiban semakin sulit dilakukan.

“Dulu juga ada kabar, saya mendengar sepintas Pasar Ramayana juga akan di pindah ke PIC. Tapi sekarang tidak ada kabarnya lagi,” ungkap Sahli.

Mau tak mau, sambungnya, keputusan, kebijakan dan janji-jani yang disampaikan bupati sebelumnya terkait PIC harus ditagih dan dipertanggungjawabkan.

“Jangan sampai masyarakat yang jadi korban. Lama kelamaan pada bangkrut kalau gak ada pengunjung yang beli,” pungkasnya.

(mat/dil/kim)