Sengkarut Pasar Induk Cianjur, Oting: Disperindag harus Tanggungjawab

Pasar Induk Cianjur tampak sepi

RADARCIANJUR.com – Sengkarut Pasar Induk Cianjur (PIC) sepertinya tak akan menumui titik ujung. Pasalnya, tak satupun pihak yang berani mengangkat tangan menyatakan diri sebagai pihak yang bertanggungjawab atas kekacauan di pasar tradisional modern tersebut.

Padahal, pasar berdiri di atas lahan seluas 8,5 hektare yang diresmikan mantan Gubernur Jawa Barat, Ahmad Heryawan itu disebut-sebut sebagai pasar tradisional yang terbesar di Jawa Barat.

Oting Zaenal Mutaqin mengakui, dirinya memang pernah mendapat amanah sebagai Ketua Tim Relokasi Pasar Induk Cianjur (PIC). Ia ditunjuk oleh bupati saat itu, Tjetjep Muchtar Soleh untuk menjadi orang nomor satu yang menangani proses relokasi ribuan pedagang dari pasar induk lama, pasar Bojongmeron dan sebagian PKL di HOS Cokroaminoto tersebut.

“Rekokasi Pasar Induk Cianjur (PIC) merupakan produk Bupati Tjeptjep Muchtar Soleh,” ungkapnya ditemui di ruang kerjanya, kemarin.

BACA JUGA: PIC Makin Sepi, Pasar Liar Dibiarkan, Salah Siapa?

Saat itu, terangnya, ada sejumlah poin utama yang dijanjikan kepada pedagang. Diantaranya pembubaran Pasar Selaeurih, sentralisasi pedagang dan angkutan kota yang melayani ruter ke PIC.

“Saat saya jadi ketua panitia apa yang dijanjikan pak Tjetjep sudah saya laksanakan semua,” katanya.

Menurut Oting, untuk saat ini yang harus bertanggungjawab sepenuhnya mengurus para pedagang di PIC adalah Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Himam Haris. Pasalnya, urusan pasar memang menjadi tanggungjawab dan wilayah kerja Disperindag.

“Itu sudah diluar tanggungjawab saya, Disperindag yang harus bertanggung jawab,” tuturnya.

Oting mengatakan, pada bulan Ramadhan ini, para pedagang di Pasar Induk juga memprotes adanya Bazar Ramadhan di wilayah Cianjur Kota.

“Kalau saya tak pernah mengizinkan apapun. Adapun terkait kemarin saya menerima pedagang yang demo hanyalah menuruti perintah Plt Bupati yang pada saat itu sedang ke Bandung. Padahal seharusnya bukan saya yang menghadapi, tapi Himam Haris. Mungkin karena Plt Bupati lebih percaya ke saya maakanya saya yang ditugaskan,” terangnya.

Hingga kini, permasalah yang selalu dikeluhkan pedagang PIC adalah tetap beroperasinya pasar-pasar bayangan yang sejak relokasi akhir Desember 2015 silam. Ironisnya, meski sudah tiga tahun berlalu, pasar-pasar bayangan itu tetap aman dan beroperasi tanpa sekalipun dibubarkan, sebagaimana janji-jani awal Pemkab Cianjur dalam proses relokasi PIC.

Terkait kebijakan menyangkut PIC, Kepala Bidang (Kabid) Perdagangan Disperindag Kabupaten Cianjur, Yana Kamaluddin mengatakan, dirinya sama sekali tak berhak untuk ikut menentukan. Untuk urusan kebijakan, semuanya ada di tangan Kadisperindag, Himam Haris.

“Atau bisa tanyakan langsung ke Dinas PUPR, saya kurang paham. Karena pada waktu saya masuk, PIC sudah ada wacana direlokasi. Dan pasar itu sudah dibangun kalau tidak salah sejak 2009 apa tahun 2010, seingat saya,” jelasnya.

BACA JUGA: Sudah Setengah Pedagang Pasar Induk Cianjur Bangkrut

Di sisi lain, Kadisperindag Kabupaten Cianjur Himam Haris menyatakan, pihaknya tidak bertanggungjawab terkait penertiban pasar-pasar bayangan tersebut.

“Itu bukan kewenangan kami,” tegas Himam ditemui di ruang kerjanya.

Ia mengegaskan, kewenangan penertiban pasar bayangan itu ada di tangan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP). Sedangkan penertiban akan dilakukan setelah sebelumnya sudah memberikan pemberitahuan dan imbauan kepada para pedagang liar untuk pinah ke tempat yang sudah disediakan Pemkab Cianjur.

“Kalau itu bukan kewenangan kita untuk melakukan tindakan terhadap pasar-pasar liar, kewenangan tersebut ada di Satpol PP. Kita sudah juga memberikan imbauan kepada para pedagang,” jelasnya.

Ketika ditanya mengenai anggaran relokasi sebelumnya, dirinya tidak mengetahui persis. Dirinya malah mengarahkan ke Dinas Tataruang dan Pemukiman (Distarkim).

“Kalau anggaran (relokasi PIC) saya tidak tahu. Tarkim (Distarkim) yang lebih tahu. Tugas kami hanya memetakan pedagang saja,” ungkapnya.

Sementara, Kasatpol PP Cianjur, Muzani Soleh membantah anggapan pihaknya hanya berdiam diri. Muzani juga membantah Satpol PP tidak pernah bertindak tegas menertibkan pasar-pasar liar tersebut.

“Pernah ditertibkan sekali, tapi kembali lagi,” katanya dikonfirmasi.

Akan tetapi, Muzani mengakui bahwa soal penertiban pasar bayangan, Satpol PP hanya sebagai eksekutor saja. Sedangkan kebijakan dan instruksi langsung datang dari Pemkab Cianjur.

“Kalau memang tidak ada perintah penertiban pasar bayangan, kami tidak mau gegabah untuk bertindak,” ungkapnya.

Hal itu, jelas Muzani, lantaran pihaknya tak mau sembarangan menerabas aturan dan mekanisme yang berlaku. Karena itu, untuk tindakan penertiban, kewenangan sepenuhnya ada di Pemkab Cianjur.

“Kan harus ada prosedural jelas dan surat perintahnya ada. Kita menunggu intruksi perintah dari atas lah,” katanya.

Muzani juga menyampaikan, sejatinya, permasalah pasar-pasar bayangan itu bukan saja menjadi tanggungjawab pihaknya saja. Tapi juga sejumlah dinas terkait lainnya. Seperti Dinas Perizinan, Disperindag dan tentunya Pemkab Cianjur.

“Kami tidak bekerja sendiri, tapi ada dinas-dinas lainnya yang ikut bertanggungjawab atas masalah ini,” tuturnya.

Lebih jauh, Muzani pun mengaku tak bisa berkomentar banyak. Pasalnya, terkait keberadaan pasar-pasar bayangan itu, dirinya secara pribadi tidak banyak mengetahuinya. Ia lantas mempersilahkan untuk menanyakan langsung ke Dinas Perizinan terkait izin pasar-pasar liar tersebut.

Ketiadaan penertiban dan tindakan tegas Pemkab Cianjur terhadap pasar-pasar bayangan itu pun melahirkan kabar tak sedap bahwa ada oknum-oknum di internal Pemkab Cianjur yang ikut bermain. Semisal adanya uang setoran atau uang keamanan agar para pedagang pasar bayangan itu tetap bisa beroperasi.

“Jujur saja Kang, kami enggak pernah menerima satu rupiah pun, baik dari PIC maupun pasar bayangan. Kami hanya bekerja sesuai prosedur, mekanisme dan aturan yang berlaku,” tegasnya.

(mat/dil/kim)