Selisih 11 Persen, Prabowo Gugat ke MK

Pilpres 2019

RADARCIANJUR.com – Komisi Pemilihan Umum (KPU) telah mengumumkan pemenang Pilpres 2019, Selasa (21/5) dini hari. Penetapan ini dilakukan lebih cepat dari jadwal yang telah ditetapkan sebelumnya, yakni Rabu (22/5). Rekapitulasi meliputi 34 provinsi dan 130 wilayah luar negeri.

Hasilnya, paslon nomor urut 01, Joko Widodo (Jokowi)-Maruf Amin menang dalam Pilpres 2019 atas rival mereka, paslon nomor urut 02, Prabowo Subianto-Sandiaga Uno.

Jokowi-Maruf sukses meraih 55,50 persen atau 85.607.362. Sementara perolehan suara Prabowo-Sandi sebanyak 68.650.239 atau 44,50 persen. Selisih suara kedua pasangan mencapai 16.957.123 atau 11 persen.

Walau sudah diumumkan, proses perhitungan data yang masuk ke Sistem Informasi Penghitungan Suara (Situng) KPU masih terus dilakukan.

Pasalnya, hingga Selasa (21/5) pukul 08.00 WIB, data yang masuk ke Situng KPU belum mencapai 100 persen. Tepatnya data yang masuk ke Situng KPU mencapai 92,22 persen atau 750.090 dari 813.350 TPS.

Hasilnya pun tak berbeda jauh. Jokowi-Maruf masih unggul dengan meraih 55,48 persen atau 78.427.284. Sementara Prabowo-Sandi mendapatkan 44,52 persen atau 62.926.871.

Komisioner KPU Viryan Aziz tidak terima pihaknya dituduh terburu-buru menyampaikan hasil perolehan suara Pemilu 2019. Menurut dia KPU sudah melakoni tahapan yang diatur perundang-undangan.

“Penetapan hasil pemilu pukul 01.46 WIB bukan sesuatu yang sifatnya terburu-buru atau sesuatu yang dipaksakan. Namun, itu proses yang berjalan secara alamiah dan kegiatan tersebut secara berjenjang,” kata Viryan, Selasa (21/5).

Viryan menyadari, banyak pihak yang kaget atas putusan KPU yang mengumumkan hasil perolehan suara Pemilu 2019 pada Selasa dini hari. Banyak pihak yang menduga KPU menyampaikan hasil perolehan suara pada 22 Mei 2019.

Menurut Viryan, 22 Mei merupakan batas waktu maksimal bagi KPU menyampaikan hasil perolehan suara Pemilu 2019. KPU bisa lebih awal menyampaikan hasil perolehan suara jika proses rekapitulasi provinsi selesai dirampungkan. “Tanggal 22 Mei, itu batas akhir. Kalau bisa lebih awal, ya, lebih baik. Enggak apa-apa,” ucap dia.

Viryan mengatakan, KPU selalu berada di posisi serbasalah. Kritik dan keluhan juga akan tertuju ke KPU, jika pengumuman hasil perolehan suara disampaikan pada 22 Mei.

“Kalau nanti selesainya pas tanggal 22 Mei tengah malam, itu nanti bisa dilihatnya lain lagi. Prinsipnya, KPU sudah selesaikan pekerjaan. Itu bukan sesuatu yang terburu-buru,” ungkap dia.

Sebelumnya, KPU sudah mengumumkan hasil perolehan suara Pilpres 2019, Selasa pukul 01.46 WIB. Dalam pengumumannya, KPU menyatakan perolehan suara pasangan Joko Widodo-Ma’ruf Amin mengungguli Prabowo-Sandiaga.

Sementara itu, calon presiden dan wakil presiden Prabowo Subianto-Sandiaga Uno memutuskan akan menempuh jalur ke Mahkamah Konstitusi (MK) menyikapi hasil Pilpres 2019.

Keputusan diambil pasangan capres dan cawapres nomor urut 02 itu setelah berkonsultasi dengan petinggi partai yang tergabung dalam Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandiaga, Selasa (21/5) ini.

“Menyikapi hasil dari KPU RI yang sudah mengumumkan hasil rekapitulasi nasional pada dini hari tadi. Nah, rapat hari ini, memutuskan paslon 02, akan mengajukan gugatan ke Mahkamah Konstitusi,” ucap Direktur Advokasi dan Hukum BPN Sufmi Dasco Ahmad ditemui di Jakarta Selatan.

Prabowo-Sandiaga punya tiga hari ke depan mengajukan gugatan ke MK atas hasil Pilpres 2019. BPN Prabowo-Sandiaga berpacu dengan waktu untuk mengajukan gugatan. “Oleh karena itu, dalam tempo beberapa hari ini, kami akan mempersiapkan materi sesuai dengan tenggat waktu yang ada untuk memajukan gugatan ke MK,” ucap dia.

Sebagai informasi, jika gugatan tak kunjung masuk ke MK, Komisi Pemilihan Umum (KPU) bakal menetapkan pasangan capres dan cawapres terpilih untuk Pilpres 2019.

KPU memberi batas waktu tiga hari, bagi pihak yang keberatan mengajukan gugatan ke MK. Batas waktu itu mulai dihitung sejak KPU mengumumkan hasil perolehan suara.

Ketika gugatan ke MK masuk, KPU tidak akan menetapkan pasangan capres dan cawapres terpilih untuk Pilpres 2019. Penetapan pasangan terpilih, menunggu rampungnya sidang gugatan di MK.

Hanya saja, Dasco tidak membeber secara jelas alasan Prabowo-Sandiaga akhirnya menempuh jalur MK. Dia hanya menyinggung proses penghitungan suara Pilpres 2019 yang membuat perolehan Prabowo-Sandiaga berkurang.

“Kami melihat bahwa ada pertimbangan-pertimbangan, kemudian ada hal-hal sangat krusial terutama mengenai perhitungan-perhitungan yang sangat signifikan yang bisa di bawa ke MK,” pungkas dia.

Sebelumnya, KPU telah mengumumkan hasil perolehan suara Pilpres 2019, Selasa dini hari. KPU mengumumkan perolehan suara pasangan Joko Widodo-Ma’ruf Amin mengungguli Prabowo-Sandiaga.

Perolehan suara Pilpres 2019, Jokowi-Ma’ruf mendapatkan 85.607.362 atau mendapat 55,50 persen dari total suara sah secara nasional. Sementara itu, Prabowo hanya mendapat 68.650.239 atau 44,50 persen dari total suara sah nasional. Selisih suara Jokowi dengan Prabowo sebesar 16.957.123.

Sikap kubu Prabowo untuk maju ke MK saat ini, berbeda dari pandangan beberapa hari lalu. Ketika itu, kubu Prabowo mengaku tidak akan maju ke MK.

“Jadi, karena ada distrust, kami memutuskan tidak akan melakukan gugatan ke MK,” kata Koordinator Juru Bicara BPN Prabowo-Sandiaga, Dahnil Anzar Simanjuntak kepada awak media, Rabu (15/5) malam.

Dahnil menerangkan, BPN Prabowo-Sandiaga banyak mengalami ketidakadilan hukum. Banyak tokoh BPN Prabowo-Sandiaga menjadi korban kriminalisasi. Dari situ, mereka tidak percaya sistem hukum.

“Terus terang kami sudah lihat proses hukum yang sudah kami lalui mulai dari proses kampanye, kami banyak dihalang-halangi, kriminalisasi terhadap tokoh-tokoh BPN, kemudian pada saat pencoblosan, setelah pencoblosan,” ujar Dahnil.

(jpnn)