Waduh Ada Caleg Cianjur Lolos Pakai Ijazah Palsu?

Ilustrasi

RADARCIANJUR.com – Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Cianjur menemukan dugaan penggunaan ijazah palsu yang digunakan pada saat pendaftaran calon legislatif (caleg) DPRD Kabupaten Cianjur.

Komisioner Bawaslu Kabupaten Cianjur Tatang Sumarna mengatakan, mengatakan pihaknya mendapatkan laporan dari salah seorang peserta pemilu. Dalam laporan tersebut, yang bersangkutan mendapati salah seorang caleg DPRD Kabupaten Cianjur dari Dapil 2 atas nama DF yang mendaftar menggunakan ijazah sekolah menengah atas (SMA) diduga palsu.

“Laporan tersebut kami terima setelah rekapitukasi penghitungan suara selesai,” kata Tatang kepada Radar Cianjur, (22/5) kemarin.

Tatang mengatakan, sebagai tindak lanjut dari laporan tersebut, pihaknya juga telah membahasnya di sentra Gakumdu dan hasil pertama rapat sentra Gakumdu kasus tersebut memutuskan bahwa laporan dimaksaud harus ditindaklanjut sebagai dugaan tindak pidana pemilu.

“Saat ini Bawaslu Kabupaten Cianjur sudah mengklarifikasi beberapa pihak, termasuk pelapor dan beberapa saksi. Selain itu Bawaslu juga telah mengklarifikasi ke lembaga pendidikan bersangkutan (SMA) di Jakarta,” katanya.

Menurut Tatang, hasil klarifikasi dari beberapa pihak termasuk lembaga pendidikan bersangkutan sudah masuk materi pemeriksaan. Akan tetapi, pihaknya mengaskan masih belum bisa membeberkan hasilnya.

“Untuk hasilnya kami belum bisa sampaikan, harus menunggu hasil pembahasan sentra Gakumdu ke dua, yang akan dilaksakan pada tanggal 28 Mei mendatang,” ujar Tatang.

Tatang menduga, caleg tersebut dapat lolos mendaftar sebagai caleg hingga proses pemungutan suara, dimungkinkan ikut melibatkan pihak-pihak lain. Pasalnya, terkait pemberkasan pencalonan, banyak pihak yang terlibat. Dari mulai caleg yang bersangkutan, yang lalu diserahkan kepada partai hingga partai yang menyerahkan berkasnya ke KPU.

“Tentu ini akan kita telusuri nanti. Kalau memang benar (ijazah) ini palsu, kenapa bisa sampai lolos,” tegas Tatang.

Tatang menjelaskan, jika proses ini kemudian terus berlanjut dan pengadilan menetapkan bahwa ijazah yang digunakan benar-banar palsu, maka akan ada sanksi pidana yang harus ditanggung oleh terduga.

Selain sanksi pidana, sambungnya, sesuai dengan perudang-undangan, KPU juga harus mendiskualifikasi yang bersangkutan dari caleg.

“Jika dia menjadi caleg terpilih, kursi yang didapat juga harus dianulir. Selain itu, orang-orang yang terlibat di dalamnya tentu akan dikenakan sanksi pidana,” pungkasnya.

(dil)