Efek Pembatasan Media Sosial, Pengusaha Online di Cianjur Terancam Bangkrut

TETAP SEMANGAT: Dampak pra dan kerusuhan 22 Mei membuat usaha online UMKM mengalami turun omset.

RADARCIANJUR.com – Efek dari pembatasannya sejumlah aplikasi pesan berkirim yang dikarenakan aksi dari unjuk rasa di Jakarta mengakibatkan pemerintah pusat melakukan pembatasan sejumlah aplikasi pesan berkirim seperti Whatsapp hingga media sosial Instagram dan Facebook.

Pembatasan tersebut ternyata cukup berimbas pada sektor ekonomi, terlebih masyarakat yang menggunakan aplikasi pesan berkirim dan media sosial untuk promosi usahanya. Beberapa diantaranya mengeluhkan hal tersebut, sehingga penurunan omset yang cukup membuat rugi para pelaku usaha.

Pemilik Omega Laundry, Isnaeni Muhamad (26) salah satunya. Dirinya merasakan betul dampak dari pembatasan aplikasi pesan dan media sosial yang biasa digunakannya untuk promosi serta menerima pesanan dari konsumennya.

“Sangat berdampak bagi saya, karena saya menerima order untuk laundry dari pesan WA. Jadi beberapa konsumen harus saya hubungi menggunakan telepon biasa dan tentunya menghabiskan biaya yang tidak sedikit,” ujarnya.

Omset yang biasa diterima dalam sehari yakni Rp500 ribu, namun pada saat pembatasan kemarin omset yang diterimanya hanya Rp100 ribu.

Kesulitan itu dikarenakan dari aplikasi Wa lebih memudahkannya untuk mengetahui konsumennya yang memberikan informasi mengenai jumlah pakaian yang akan diambil dan dicuci. Karena saat ini, kebanyakan dari konsumennya lebih banyak menggunakan aplikasi WA untuk order dibanding dengan pesan biasa.

“Jarang konsumen saya menggunakan pesan biasa (sms, red) kebanyakan pakai WA, lebih gampang dan juga kalau kita tidak tau lokasinya bisa kirim peta di apliasi WA,” ungkapnya.

Dirinya pun berharap, jaringan bisa kembali dinormalkan kembali karena dengan tersendatnya layanan jaringan juga membuat perekonomian terlebih pengusaha mikro.
“Apalagi pengusaha mikro yang mengandalkan sosial media dan aplikasi WA sangat membuat rugi dan hasilnya kehilangan pendapatan,” terangnya.

Di sisi lain, Rani (36) penjual kurma online pun sama halnya merasakan dampak kerugian yang cukup membuatnya kesulitan memasarkan dagangannya. Akibatnya beberapa konsumennya pun kesulitan untuk memesan, sehingga harus rela-rela untuk datang ke rumahnya.

“Kebanyakan konsumen bersusah payah pengen pesen salad, karena sudah jadi pelanggan tetap. Beberapa diantaranya juga berupaya untuk datang ke rumah, karena kendala ini jadi kesulitan untuk usaha saya,” paparnya.

Order yang biasa diterimanya hingga 40 kurma, namun pesanan yang diterima hanya sekitar 25 saja. Dirinya pun terus berupaya dengan berbagai cara mulai dari mengundang konsumennya hingga menyambangi konsumen.

Sementara itu, Pengamat Ekonomi, Fitrah Hasan menuturkan, dampak dari pembatasan akses ini secara jangka pendek belum terukur. Namun jika melihat pelaku usaha mikro kecil menengah (UMKM) yang menggunakan jasa online cukup mengkhawatirkan.

Jika pembatasan terlalu lama akan berdampak penurunan ekonomi sebesar 70 persen bagi UMKM yang baru masuk dunia ritel dengan menggunakan jasa online. “Kalau ini berkepanjangan, akan memukul umkm apalagi bagi pelaku UMKM yang baru dan menggunakan jasa online,” jelasnya.

Secara ukuran pun masih sangat abstrak untuk kerugian yang dialami UMKM pemula, pasalnya hitungannya sendiri belum terukur jelas. Lanjutnya, memang dewasa ini tren mempromosikan dagangan secara online sedang digandrungi oleh masyarakat. Pasalnya, pertumbuhan jasa informasi berada di atas pertumbuhan ekonomi. Sehingga jasa informasi menjadi salah satu kunci pendorong meningkatnya ekonomi.

Dampak dari pembatasan tersebut tak terlalu dirasakan oleh pelaku usaha yang sudah memiliki pangsa pasar besar. Seperti gerai-gerai yang turut menggunakan jasa informasi, namum mereka memiliki solusi mengatasi hal tersebut dengan menggunakan penjualan secara offline.

“Bagi pelaku usaha yang memiliki pangsa pasar besar tidak terlalu berdampak, karena pelaku bisnis bisa mencari alternatif menjual melalui jalan offline,” terangnya.

Ia pun meminta kepada pemerintah untuk segera mencabut pembatasan atau larangan ini agar tidak memperburuk ekonomi terlebih pengusaha yang menggunakan jasa memalui media sosial.

(kim)