Ketua MKKS SMP Cianjur Buka-bukaan, Beberkan Soal Aliran DAK 2017

DUDUK BERJEJER: JPU memanggil sembilan saksi sidang lanjutan kasus dugaan korupsi mantan Bupati nonaktif Cianjur, Irvan Rivano Muchtar.

RADARCIANJUR.com – Jaksa Penuntut Umum (JPU) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menghadirkan sembilan saksi dalam sidang lanjutan kasus dugaan korupsi mantan Bupati Cianjur nonaktif Irvan Rivano Muchtar, Kadisdik Cianjur Cecep Sobandi, Rosidin, dan TB Cepy Setiadi.

Kesembilan saksi tersebut berasal dari struktural Musyawarah Kerja Kepala Sekolah (MKKS) SMP Cianjur yang ditanggungjawabkan untuk membagikan Dana Alokasi Khusus (DAK) 2018.

Soal potongan DAK 17,5 persen, seluruh saksi mengakui bahwa potongan tersebut benar adanya. Bahkan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kabupaten Cianjur, Cecep Sobandi, beberapa kali mengingatkan soal potongan DAK tersebut tepat menjelang Pemilihan Gubernur (Pilgub) 2018.

Ketua MKKS SMP Kabupaten Cianjur, sekaligus Kepala Sekolah SMP Negeri 2 Takokak, Rudiansyah mengungkapkan, sebelum pencairan DAK 2018, MKKS mengadakan dua kali pertemuan di Hotel Signature Kabupaten Cianjur pada awal Desember dan pertengahan Desember 2017.

“Sebelum pertemuan MKKS adakan rapat. Memang ada info terkait permintan uang tersebut (Potongan DAK),” ujar Rudiansyah di Pengadilan Negeri Bandung, Jalan LL RE Martadinata, Kota Bandung, Senin (27/5).

Kemudian Jaksa Penuntut KPK, Ali Fikri menanyakan soal pembahasan apa saja yang keluar dari rapat tersebut. Rudiansyah mengakui, dalam pembahasan tersebut, Kepala Disdikbud menyampaikan agar ada partisipasi anggaran dalam pilgub Jawa Barat 2018. “Awal Desember 2017 membuat pertemuan dan Kadisdik ada singgung soal DAK dan Pilgub 2018,” ungkap Rudiansyah.

JPU KPK, Ali Fikri lantas menanyakan kembali pada pertemuan kedua, pertengahan Desember 2017, hal apa saja yang disampaikan Kadisdik dalam forum MKKS. Rudiansyah menjawab, Kadisdik hanya sampaikan anggaran DAK 2018 nanti akan turun dan harus ada disisihkan untuk Bupati.

“Pertemuan pertengahan Desember Kadisdik, Cecep Subandi kembali menekankan dalam forum MKKS, ia bilang, DAK 2018 nanti harus ada partisipasi untuk Campaka (Bupati),” jelas Rudiansyah.

Lebih lanjut, JPU KPK Ali Fikri, juga menyinggung soal aliran dana rapat MKKS yang diselenggarakan selama dua kali tersebut menggunakan dana dari mana. Rudiansyah menjawab, rapat MKKS hasil dari iuran kepala sekolah se-kabupaten Cianjur. “Biaya MKKS semua hasil swadaya dan itu iuran bukan dari DAK,” beber Rudiansyah.

Untuk diketahui, perbuatan para terdakwa diancam pidana dalam Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHPidana juncto Pasal 64 ayat (1) KUHPidana.

(azs/kim)