Tuntut Transparansi, Barjas Cianjur Diontrog

DIALOG: Sejumlah aktivis dari Aliansi Masyarakat Penegak Hukum (Ampuh) Kabupaten Cianjur melakukan audiensi ke kantor Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) Barang dan Jasa (Barjas) Kabupaten Cianjur, Selasa (20/5). Mereka menuntut transparansi mekanisme lelang barang dan jasa di lingkungan Pemkab Cianjur

RADARCIANJUR.com – Aliansi Masyarakat Penegak Hukum (Ampuh) Kabupaten Cianjur menggelar aksi unjuk rasa ke kantor Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) Barang dan Jasa (Barjas) Kabupaten Cianjur, Selasa (20/5). Mereka menuntut transparansi mekanisme lelang barang dan jasa di lingkungan Pemkab Cianjur.

Dalam orasinya, mereka menyatakan bahwa Barjas selama ini menjadi ‘lahan basah’ yang dimanfaatkan oknum tertentu untuk mengeruk keuntungan pribadi. Terlebih, kasus-kasus korupsi dan suap yang ditangani Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) selama ini, 80 persen berasal dari sektor proyek pengadaan barang dan jasa.

Ketua Presidium Ampuh Kabupaten Cianjur, Ustad Yana Nurzaman menyatakan, masih ada celah-celah untuk oknum melakukan tindak pidana dengan mengakali proses PBJ (pengadaan barang dan jasa).

Menurutnya, korupsi dan suap dalam proses PBJ selalu diawali perencanaan dan penganggaran. Pada saat penganggaran itulah, sudah dilakukan ‘pengkavlingan’ sebagai jatah pihak-pihak tertentu.

“Setidaknya ada delapan dokumen yang bisa menjadi acuan investigasi apakah ada tindak pidana dalam suatu proyek,” ungkapnya.

Yakni mulai dokumen kerangka acuan kegiatan (KAK) yang memuat latar belakang, nama PBJ, sumber dana dan perkiraan biaya serta rentang waktu pelaksanaan hingga spesifikasi teknis.

“Spesifikasi teknis bisa dimainkan dengan menaikan spesifikasi sehingga anggaran menjadi besar, juga mengarahkan spesifikasi teknis pada peserta lelang tertentu, sehingga hanya satu peserta lelang yang lolos,” bebernya.

Ia menyambungkan, dokumen riwayat harga perkiraan sementara juga bisa jadi dasar mengulik wajar atau tidaknya proses PBJ. Dokumen ini bisa mengungkap sumber informasi yang bisa digunakan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dalam menyusun HPS.

Seringkali, lanjutnya, HPS disusun berdasarkan informasi harga dari perusahaan yang akan dimenangkan dalam tender atau distributor dari semua peserta tender.

“Setelah itu ada Standard Bidding Document (SBD) yang dikeluarkan LKPP. dokumen ini memuat data kualifikasi pengadaan,” jelasnya.

Berikutnya, ada surat penawaran peserta lelang, dokumen kerja kelompok kerja unit layanan pengadaan, hingga berita acara penetapan pemenang tender. Setelah itu baru dibuat kontrak kerja dengan pemenang tender.

Seharusnya, sambung Yana, kontrak pengadaan dibuka ke publik agar publik bisa membandingkan harga kontrak dengan harga pasar. Namun yang terjadi, seringkali harga kontrak jauh melebihi harga pasar.

“Agar memudahkan masyarakat umum untuk turut mengawasi kegiatan PBJ ini mulai dari perencanan, pelelangannya, sampai dengan pelaksanaannya,” jelasnya lagi.

Berdasarkan penelusuran pihaknya atas proses lelang berbagai proyek insfrastruktur dan pengadaan barang tahun anggaran 2019 yang sedang dilaksanakan di Bagian Barang dan Jasa Setda Pemkab Cianjur melalui laman LPSE Kabupaten Cianjur, Yana menilai bahwa proses lelang tahu ini tak lebih baik dari tahun-tahun sebelumnya.

“Kami masih menemukan adanya indikasi tindak pidana persekongkolan, pengkavlingan proyek, indikasi transaksional, pelanggaran terhadap SDP bahkan fraud pun masih muncul,” kata Yana.

Selain itu, Yana juga menyebut kerap kali mendapat keluhan dari sejumlah rekanan peserta lelang yang diminta fee sebesar 10 persen saat proses pelelangan sedang berlangsung.

“Kami juga menemukan pelanggaran yang sangat substansi, sehingga kami bisa menyimpulkan bahwa semua produk hukum Barjas ini berpotensi cacat secara hukum,” tegas Yana.

Sekjen Ampuh Kabupaten Cianjur, Alvi Wahyudin menganggap, dugaan
pelanggaran yang ditemukan itu dinilai cukup substansial dan berpotensi melahirkan konflik kepentingan.

Hal lain yang menjadi masalah adalah keberadaan Yudi Ferdina sebagai Kepala Barjas yang juga merangkap jabatan sebagai Kepala Dinas (Kadis) Pariwisata, Pemuda dan Olahraga.

“Peraturan perundangan yang menjadi payung hukum kegiatan PBJ sangat mengharamkan munculnya potensi konflik kepentingan dalam proses PBJ,” ucapnya.

Dalam audiensi tersebut, Ampuh menuntut agar menolak semua proses dan hasil seluruh kegiatan pelelangan yang sudah ataupun sedang berlangsung. Selain itu juga pemberhentikan Yudi Ferdiana sebagai Kabag Barjas dan melakukan pemeriksaan terhadap salah satu pegawai, Janika K.

“Karena terindikasi kuattelah melakukan pelanggaran disiplin berat bahkan mengarah kepada tindak pidana gratisifikasi dan suap,” tegasnya.

Sementara, Kepala Barjas Kabupaten Cianjur, Yudi Ferdina menyatakan, akan menampung tuntutan dan aspirasi yang disampaikan massa aksi. Akan tetapi, pihaknya membantah melakukan segala tuduhan yang dialamatkan.

“Jujur saja, selama ini kami selalu terbuka mengenai lelang, tanpa ada satupun yang ditutupi,” ucapnya.

Di sisi lain, berbagai masukan dan aspirasi serta kajian dari Ampuh Kabupaten Cianjur akan dijadikan pihaknya sebagai bahan evaluasi internal.

“Biar ini menjadi aktual dan pembelajaran. Kita akan evaluasi dan benahi semuanya,” katanya.

Lebih lanjut, Yudi menambahkan, pihaknya akan mencari jalan keluar dan solusi terbaik dengan musyawarah. Pihaknya juga tak memungkiri bahwa memang masih ada kekurangan. “Mungkin ada suatu kekurangan dan kita akan benahi dan evaluasi mencari jalan solusi terbaik,” tutupnya.

(mat)