Korupsi RSUD Pagelaran Digeber Lagi

RADARCIANJUR.com – Kepala Kejaksaan Negeri Cianjur, Yudhi Syufriadi bakal menginstruksikan penyelidikan dan penyidikan kasus dugaan tindak pidana korupsi dan penyalahgunaan wewenang di RSUD Pagelaran agar segera diselesaikan.

”Segera saya perintahkan Kasi Intel dan pejabat lain di lingkungan Kejaksaan untuk segera menyelesaikan pemeriksaan dan pengambilan keterangan dari para saksi,” ujarnya.
Menurutnya, kasus tersebut memang sempat terhenti selama musim Pemilu 2019. Hal itu dilakukan untuk menjaga situasi di Cianjur agar tetap kondusif menjelang pelaksanaan pesta demokrasi lima tahunan itu.

Namun, lanjut dia, pihaknya kembali melanjutkan proses penyelidikan, dimana masih cukup banyak saksi yang harus dipanggil untuk dimintai keterangan. Saat ini, baru Direktur RSUD dan beberapa orang pejabat di lingkungan rumah sakit tersebut saja yang sudah diperiksa.
”Masih ada yang harus diperiksa, kemungkinan nanti pemanggilan dan pemeriksaannya akan dipercepat, supaya kasus ini bisa segera terungkap,” jelasnya.

Sementara itu, Ketua LSM Gembok, Dedi Toser mengatakan, sempat menyayangkan adanya pemberhentian proses penyelidikan kasus dugaan penyalahgunaan wewenang yang menjerat Dirut RSUD Pagelaran tersebut, lantaran alasannya yang dinilai tidak berdasar hukum.

”Apa korelasinya penegakan hukum dengan pilpres dan pileg? Proses penegakan hukum harus terus berproses berjalan sesuai sesuai ketentuan perundang undangan yg berlaku sekalipun langit mau runtuh,” tegasnya.

Menurutnya, perbuatan melawan hukumnya sudah terbukti, tinggal penyidik kejaksaan manencari nilai dari kerugian negaranya, tanpa melihat besar kecilnya nilai.

”Apalagi alat bukti hukum baik formil maupun materil sudah dikantongi penyidik Kejaksaan. Kami mendesak kasus ini segera dilanjutkan dan diselesaikan,” tegasnya.

Deddy mengatakan, kasus yang kali pertama dihembuskan pihaknya itu ruang lingkupnya sudah berada di ranah hukum.

”Sudah bukan kewajiban saya lagi, saya sudah serahkan berkas atas pengaduan laporan, kami juga sertakan bukti yang dilampirkan berikut kuitansinya lengkap,” kata Deddy.

Deddy mengatakan, kasus yang ia laporkan adalah adanya dugaan tindak pidana korupsi yang dilakukan di RSUD Pagelaran. Dalam laporan disebutkan bagi hasil yang dilakukan dari keuntungan rumah sakit tidak sesuai dengan Payung hukum Permendagri No 61 tahun 2007.

Seharusnya dalam peraturan tersebut bagi hasil keuntungan dilakukan 53 persen untuk jasa layanan sarana prasarana, dan 47 persen untuk jasa layanan. ”Di RSUD Pagelaran malah mengeluarkan SK baru dan membatalkan SK sebelumnya. Di situ pembagian jasa layanan juga tak sesuai,” katanya.

Perwakilan Himpunan Mahasiswa Tdjianjur, Fadil Muhamad, mengatakan, ia cukup miris melihat kasus ini. ”Di tengah kebutuhan pelayanan kesehatan bagi warga, malah ada kegiatan yang diduga tindak pidana korupsi. Jadi kasus ini harus dituntaskan dan harus ditindaklanjuti,” kata Fadil.

Fadil mengatakan, pihaknya hari ini tak menggulirkan wacana atau hoaks karena sebelumnya pihaknya sudah berdiskusi. ”Maka dibuatlah laporan. Saya berharap kejaksaan bisa mengungkap secepatnya,” kata Fadil.

(kim)