Cianjur Kabupaten BPJS Ketenagakerjaan

PESERTA: Plt Bupati Cianjur H Herman Suherman dan istri resmi menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan. Herman menyerukan seluruh aparatur Pemkab Cianjur non-PNS didaftarkan mengikuti program tersebut karena memiliki manfaat besar sekaligus bisa menjadi jaminan keselamatan kerja.

RADARCIANJUR.com – Plt Bupati Cianjur Herman Suherman dan istri resmi menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan, sekaligus diserahkan kartu kepesertaan secara simbolis di Pendopo Kabupaten Cianjur, Selasa (11/6) kemarin.

Dalam kesempatan itu, Herman menyampaikan belasungkawa atas meninggalnya salah seorang aparatur Desa Sukawangi, Kecamatan Warungkondang, Dede Junaedi lantaran menderita sakit.

Sekaligus, Herman menyampaikan apresiasi tinggi muspika setempat yang mendaftarkan almarhum yang berstatus non-PNS sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan. Meski hanya baru dua pekan menjadi peserta, almarhum tetap mendapat santunan sebesar Rp24 juta dari BPJS Ketenagakerjaan.

“Santunan tersebut sangatlah membatu bagi keluarga ahli waris yang ditinggalkan. Semoga santunan yang diberikan oleh BPJS Ketenagakerjaan melalui Program Jaminan Kematian (JKM) dapat dipergunakan sebagaimana mestinya,” harapnya.

Atas alasan tersebut, dalam rangka meningkatkan kesejahteraan bagi pekerja honorer dan TKS di lingkungan Pemkab Cianjur, Herman menginstruksikan kepada seluruh anak buahnya agar sistem program jaminan sosial nasional (SJSN) yang tertuang pada Undang-undang Nomor 40 tahun 2004 dan Undang-undang Nomor 24 tahun 2011 agar dapat dilaksanakan.

“Dengan harapan program yang diberikan oleh BPJS Ketenagakerjaan bagi pekerja honorer dan TKS di pemerintahan Cianjur dapat membantu dan mengurangi tingkat kemiskinan di Indonesia,” tegasnya.

Herman menyebut, iuran yang harus dibayarkan peserta BPJS Ketenagakerjaan pun sangat murah dan terjangkau. Yakni hanya Rp8.100 dengan program jaminan kecelakaan kerja yang di-cover di kelas satu sampai sembuh dan sehat.

Sedangkan program jaminan kematian untuk ahli waris sebesarRp. 24.000.000 ditambah beasiswa sebesar Rp.12.000.000.

Serta program untuk mendapatkan bantuan Rp.20.000.000 yang bisa digunakan untuk uang muka rumah bersubsidi. Dan program- program diskon menarik lannya bagi instansi yang sudah bekerja sama dengan BPJS Ketenagakerjaan.

“Saya berkeinginan untuk saudara kita, yaitu para pekerja honorer dan TKS, dapat perlindungan dari program jaminan BPJS Ketenagakerjaan,” tegasnya lagi.

Maka dari itu, sambungnya, pihaknya mengimbau kepada seluruh kepala perangkat daerah se-Kabupaten Cianjur dan Kepala Bagian Sekertariat Daerah Kabupaten Cianjur agar segera menindaklanjuti instruksi Nomor 2 dan Nomor 5 Tahun 2019.

“Agar segera di implementasikan seperti yang sudah dilakukan oleh aparatur kecamatan-desa se-Kabupaten Cianjur, DPMD, Disnakertrans, dan Keminfosantik serta bagian pemerintahan, bagian hukum dan bagian kesra,” ucapnya.

Sampai saat ini, beber herman, tercatat sudah lebih kurang 70 persen aparatur kecamatan dan desa yang berstatus non-PNS sudah menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan.

“Dalam hal ini saya menginginkan untuk menjadikan Kabupaten Cianjur sebagai kabupaten BPJS Ketenagakerjaan yang pertama di Indonesia,” tekan Herman.

Herman melanjutkan, hal tersebut dapat dilihat dari tingkat kesadaran dari seluruh masyarakat Cianjur yang sudah menjadi peserta program jaminan BPJS Ketenagakerjaan yang sudah cukup tinggi, dan sadar akan tingkat risiko yang akan dihadapi dari setiap detiknya.

“Kiranya hal ini dapat segera diimplementasikan dan bermanfaat bagi kita semua, khususnya masyarakat Kabupaten Cianjur agar lebih sejahtera,” harapnya.

Sementara Kepala Kantor Cabang Pelayanan (KCP) BPJS Ketenagakerjaan Cianjur, Joko Sundoro mengungkap, saat ini sudah hampir semua aparatus baik desa maupun kecamatan yang berstatus non-PNS sudah menjadi peserta.

“Total ada 390 desa dan kecamatan di seluruh Cianjur yang sudah terdaftar. Dengan instruksi Pak Herman, kami yakin bisa merangkul aparatur di seluruh wilayah,” tutur Joko.

Sejalan dengan keinginan Plt Bupati, pihaknya juga bertekad menjadikan Cianjur sebagai kabupaten BPJS Ketenagakerjaan pertama di Indonesia. Salah satu program yang tengah disiapkan pihaknya adalah, dengan merambah aparatur non-PNS di dinas-dinas dan perangkat kerja daerah Pemkab Cianjur.

“Targetnya, tahun ini semuanya ter-cover. Ini jadi langkah BPJS Ketenagakerjaan bersama Pemkab Cianjur untuk bersama-sama mewujudkan Cianjr sebagai kabupaten BPJS Ketenagakerjaan pertama di Indonesia,” tutup Joko.

(tim)