Waduh… Diskon Ojek Online Dihapus

Ilustrasi

RADARCIANJUR.com – Kementerian Perhubungan (Kemenhub) mengaku sedang merancang skema pengganti diskon yang bisa diimplementasikan oleh ojek online (ojol). Hal ini agar aplikator ojol tak kehilangan kesempatan untuk menarik konsumen.

Direktur Jenderal Perhubungan Darat Kemenhub Budi Setyadi menyatakan pihaknya sadar bahwa ojol harus melakukan strategi marketing agar tetap diminati oleh masyarakat. Dalam hal ini, Kemenhub akan ikut campur dalam penentuan strategi tersebut.

“Jadi jangan pakai diskon-diskon lah, kalau marketing mungkin bisa hanya sekedar naik ojek satu kali gratis setelah naik ojek 10 kali,” ujar Budi, Selasa (11/6).

Menurutnya, diskon yang diberlakukan oleh aplikator ojol seringkali kelewatan hingga menyentuh Rp1 untuk sekali perjalanan. Kebijakan tersebut akan merusak tarif batas atas dan bawah yang sudah ditentukan oleh pemerintah. “Kalau diskon yang diberikan terlalu jor-joran itu potensinya adalah predatory pricing. Itu masuknya ranah persaingan usaha, kalau sudah begitu Komisi Pengawasan Persaingan Usaha (KPPU) turun tangan nanti,” papar Budi.

Predator pricing bisa diartikan sebagai upaya perusahaan dalam menjual produknya dengan harga yang sangat rendah dengan tujuan menyingkirkan perusahaan lain yang juga bergerak di sektor yang sama. Hal tersebut dapat dikategorikan sebagai persaingan usaha yang tak sehat.

Diketahui, pemerintah menetapkan tarif ojol melalui Keputusan Menteri Perhubungan (Kepmenhub) Nomor KP 348 tentang Pedoman Perhitungan Biaya Jasa Penggunaan Sepeda Motor Yang Digunakan Untuk Kepentingan Masyarakat Yang Dilakukan Dengan Aplikasi.

Dalam beleid itu, Kemenhub membagi tarif ojol di tiga zona. Rinciannya, tarif batas bawah di Sumatera, Jawa selain Jabodetabek, dan Bali (zona I) tercatat Rp1.850 per kilometer (km), kemudian tarif batas bawah di Jabodetabek (zona II) harus di angka Rp2.000 per km, dan tarif batas bawah di Kalimantan, Sulawesi, Nusa Tenggara, Maluku dan Papua (zona III) harus sebesar Rp2.100 per km secara bersih (netto).

Budi menyatakan akan berdiskusi dengan KPPU, Bank Indonesia, dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) untuk meminta pendapat terkait kebijakan diskon untuk aplikator ojol. Ia menyatakan pihaknya akan menyelesaikan kebijakan perihal diskon bulan ini. “Juni selesai pokoknya,” pungkasnya.

Kemenhub pun akan menurunkan tarif jarak dekat (flag fall) ojek online (ojol) tak lebih dari Rp1.000. Dengan demikian, tarif termurah ojol tak akan jauh berbeda dari tarif sebelumnya.

Budi Setiyadi mengatakan tarif jarak pendek ojol saat ini sebesar Rp7.000-Rp10 ribu. Tarif itu berlaku untuk perjalanan maksimal 4 kilometer (km). “(Penurunan) mungkin tidak ribuan, ratusan (rupiah). Itu kan sekarang Rp7.000, mungkin bisa Rp6.500,” tutur Budi, Selasa (11/6).

Opsi lainnya, kata Budi, bisa saja batas atas untuk tarif jarak pendek diturunkan. Pemerintah membuka kemungkinan menurunkan tarif batas atas dari Rp10 ribu menjadi Rp8.000. (cnn)