Partai Demokrat Cianjur Tolak KLB

RADARCIANJUR.com -Partai Demokrat (PD) saat ini tengah diterpa kegaduhan, setelah Ketua umumnya Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) digoyang isu Kongres Luar Biasa (KLB).

Menyikapi isu tersebut, Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Demokrat Kabupaten Cianjur, menolak usulan digelarnya KLB.

Ketua DPC Partai Demokrat Cianjur Yadi Mulyadi mengatakan, KLB hanya akan merusak tradisi dan tatanan demokrasi. Cukup satu kali KLB yang terjadi di partai berlambang mercy ini, karena ketika tradisi itu terus dijalankan akan berulang KLB KLB berikutnya.

”Jika SBY diganti dengan KLB, maka ini menjadi tradisi buruk dan merusak demokrasi yang sedang dibangun di tanah air. KLB akan berulang dengan KLB berikutnya, sangat buruk untuk PD dan nasib para kader ke depannya,” kata Yadi, Minggu (16/6).

Yadi menyebutkan, semua kader boleh saja membicarakan persiapan kongres, jika tidak ada hambatan, Kongres akan dilaksanakan pada bulan Mei 2020.

Sehingga, jika kongres dilaksanakan bukan dengan KLB maka pada ajang itulah semua kader potensial diberi kesempatan untuk berjuang menangkan suara pemilih, yaitu ketua DPD, Ketua DPC dan Unsur DPP.

”SBY tidak boleh dijatuhkan sebagai Ketua Umum, walaupun Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) yang akan ditunjuk sebagai pengganti,” tegasnya.

Menurut Yadi, Partai Demokrat saat ini dirasa perlu menghadirkan tokoh nasional untuk memimpin pada periode berikutnya. Yaitu tokoh yang punya integritas tinggi, egaliter dekat dengan rakyat dan mudah menerima kader kapan saja dan dimana saja.

”Tokoh yang membuat kader di daerah bangga dan senang hati menerimanya, bukan yang memberatkan atau bahkan menyulitkan,” terangnya.

Sebelumnya, isu soal KLB Partai Demokrat ramai dibicarakan menyusul konferensi pers senior partai yang tergabung dalam Gerakan Moral Penyelamat Partai Demokrat (GMPPD), termasuk Max Sopacua. GMPPD menegaskan isu KLB itu hanyalah isapan jempol semata.
Pembicaraan soal KLB Demokrat berawal saat Max dan kawan-kawanya menggelar konferensi pers menyikapi situasi politik terkini. GMPPD menyoroti soal hasil Pileg 2019 yang mana Demokrat berada di posisi ke-7.

”Kami tidak desak (DPP) kami memberi gambaran umum DPP, agar tidak tinggal diam. Masa kita banggakan cuma 7,7 persen. Kita pernah 20 persen. 7,7 persen sama dengan 2004,” kata Max Sopacua dalam jumpa pers di Jalan Cikini Raya, Jakarta Pusat, Kamis (13/6) lalu.

GMPPD meminta agar DPP bisa mencari jalan keluar agar partai pimpinan Ketum Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) tersebut bisa bangkit kembali. Max mengingatkan soal prinsip Demokrat.

”DPP harus berpikir bagaimana semangat masyarakat jadi bagian Demokrat. Kata Pak SBY (Ketum PD Susilo Bambang Yudhoyono) kita selalu punya prinsip million friends, and zero enemy,” tuturnya.

Tak hanya itu, Max meminta Demokrat agar tetap berada di koalisi Prabowo Subianto-Sandiaga Uno. Ia mengingatkan, dukungan kepada Prabowo dilakukan dengan proses Rakernas dan secara resmi, sehingga bila ingin keluar, harus dilakukan secara resmi pula.

”Ada statement tidak di (kubu) 02 (Prabowo Subianto-Sandiaga Uno), bubarkan koalisi. Dari mana hal demikian? Silakan bawa itu, tapi jangan bawa Demokrat. Saat dukung Prabowo itu Rakernas dan daerah menginginkan 02. Kalau dicabut, harus ada keputusan yang diketahui orang daerah,” sebutnya.

Saat konferensi pers, GMPDD juga mengeluarkan pernyataan tertulis. Dalam rilis persnya memang sempat disinggung soal KLB, hanya saja tidak disampaikan secara langsung.
Tampaknya rilis pers itu menyebar dan menimbulkan reaksi dari kader daerah. Kader Demokrat Daerah Istimewa Yogyakarat (DIY) mendesak DPP untuk menindak senior partai tersebut, termasuk Max Sopacua.

”Meminta dan mendesak kepada Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat untuk menindak tegas sesuai dengan peraturan organisasi kepada pihak-pihak yang terlibat dalam GMPPD dimaksud, antara lain kepada Max Sopacua, Ahmad Mubarok, dan Ahmad Yahya,” ujar Ketua DPD Partai Demokrat DIY, Heri Sebayang, Jumat (14/6) lalu.

Heri menilai, manuver GMPPD merupakan tindakan yang tidak etis dan jauh dari kepatutan. Mengingat saat ini keluarga Ketua Umum Partai Demokrat, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), sedang berduka cita atas meninggalnya Ani Yudhoyono.

”Meskipun (Ani Yudhoyono) telah wafat dan dimakamkan, di berbagai tempat masih melaksanakan doa bersama, tahlil, salat ghaib, dan bertafakkur mengenang segala kebaikan, inspirasi, keteladanan dan karya amal dari almarhumah,” kata Heri.

Dia juga mempermasalahkan manuver GMPPD yang justru mengumbar permasalahan internal Partai Demokrat ke publik. Seperti kekecewaan sejumlah kader dan tokoh senior Partai Demokrat atas perolehan suara dalam pemilihan legislatif 2019 kemarin.

”Tidak patut permasalahan internal Partai Demokrat disampaikan ke publik, karena permasalahan internal dapat diselesaikan secara internal sesuai dengan peraturan organisasi Partai Demokrat,” sebutnya.

Max Sopacua langsung memberikan klarifikasi. Ia membantah mengusulkan ada KLB di partai berlambang mercy itu. GMPPD mengakui memang sempat menyinggung soal KLB Demokrat dalam siaran persnya, namun bukan hal itu poin dari pernyataan para senior partai.

”Saya titik beratkan konpers (konferensi pers) kemarin adalah penyelamatan partai saja. kalau ada KLB itu alternatif. Mereka itu kan membaca, mereka membiarkan partai hancur. Baca dulu bagiannya. Wartawan juga bisa baca. KLB alternatif. Jangan itu yang jadi acuan. Yang jadi acuan adalah bagaimana selamatkan partai di 2024. itu titik tolaknya,” tegas Max.

”Konpers dibuat untuk selamatkan partai di 2024. KLB adalah alternatif, bukan konferensi pers itu buat KLB. Bego aja yang baca itu. Saya bicara dari awal sampai akhir bagaimana menyelamatkan partai,” imbuhnya.

Hal senada juga disampaikan senior Demokrat yang hadir dalam konferensi pers, Ahmad Mubarok. Ia menegaskan, tak ada yang menginginkan adanya KLB. ”Nggak ada KLB. Kalau toh ada KLB harus sesuai dengan anggaran dasar. Yang ada itu keprihatinan karena Demokrat sekarang menjadi urutan no 7. Mundur, mundur gitu,” kata Mubarok dihubungi terpisah.

Menurut Mubarok, ada yang salah hingga menyebabkan Demokrat kini berada di urutan ke-7. Untuk itu para senior partai mengusulkan perlu ada perbaikan agar di Pileg 2024, Demokrat bisa kembali bersinar.

”Ada yang salah, menyimpang dari ftirahnya. Dulu partai Demokrat terbuka dengan ideologis nasional religius. Cirinya bersih, cerdas, dan santun. Kita ingin kembali ke prinsip pertama itu,” sebut Mubarok.

Ketua Dewan Kehormatan Partai Demokrat, Amir Syamsuddin, melarang seluruh kader membicarakan lebih jauh terkait wacana KLB yang sebelumnya dilontarkan sejumlah politikus senior partainya.

Ia menyatakan tidak segan untuk memanggil siapa saja untuk diperiksa yang dianggap melanggar aturan partai. ”Bila ada perilaku kader yang tidak sesuai dengan AD/ART, kode etik, dan pakta integritas partai maka kader lain dapat membuat laporan ke Dewan Kehormatan agar kader terlapor diperiksa dan diberi sanksi sesuai dengan peraturan internal partai yang berlaku,” kata Amir, Minggu (16/6).

Dewan Kehormatan, kata dia, juga akan memanggil pihak-pihak yang dianggap memicu konflik di internal partai. ”Akan diselesaikan sesuai peraturan internal partai yang berlaku,” ucapnya.

(dil/net)