TKI Jalur Ilegal cuma Dapat Masalah

RADARCIANJUR.com – Kepala Seksi (Kasi) Bidang Perlindungan Tenaga Kerja Luar Negeri Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Cianjur, Rizkie Amrullah mengatakan, keberadaan tenaga kerja luar negeri sulit dideteksi dan kerap berujung pada timbulnya permasalahan di kemudian hari.

Ia lantas mencontohkan keberadaan TKI ilegal di Arab Saudi yang menurutnya kerap berpindah-pindah kerja dari satu tempat ke tempat lainnya.

Yang cukup membuat repot adalah, setiap kali berpindah tempat kerja, tidak ada laporan sama sekali. Hal itu jelas membuat kesulitan untuk melakukan pendataan dan pengawasan serta pendampingan jika di kemudian hari pekerja tersebut mendapat permasalahan.
”Karena ilegal jadi sulit untuk dipantau dan dideteksi keberadaanya. Bagaimana bisa memberikan pengawasan jika data-datanya saja tidak ada,” tuturnya.

Alhasil, pihak Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) di masing-masing negara tujuan pekerja ilegal itu juga kesulitan untuk melakukan pendampinggan manakala pekerja tersebut tersandung masalah.

Seperti terkena razia petugas, tidak dibayar, diperlakukan tak manusiawi, sampai tersandung tindak pidana.

”Sudah banyak kasusnya, tapi tetap saja masih banyak yang terbujuk untuk berangkat lewat jalur ilegal,” sesalnya.

Lebih lanjut, Rizkie mengatakan, pihaknya juga tak mengetahui persis jumlah pekerja luar negeri asal Cianjur yang berangkat melalui jalur ilegal. Namun, pihaknya mengakui cukup banyak warga Cianjur yang jadi pekerja luar negeri.

”Jumlah paTKIstinya ada di kantor. Saya takut salah menyebutkan,” jelasnya melalui sambungan telepon.

Namun yang pasti, sejumlah negara-negara di Timur Tengah sampai saat ini masih belum mencabut moratorium pengiriman tenaga kerja luar negeri. Salah satunya adalah Arab Saudi. Kalau memang ada pekerja yang berangkat ke 19 negara tujuan itu, dipastikan melalui jalur ilegal.

”Saat ini ada sekitar 19 negara di Timur Tengah yang masih belum mencabut moratorium pengiriman tenaga kerja. Khususnya di sektor informal,” jelas Rizkie.

Rizkie juga memastikan, jumlah pembuatan rekom paspor di Cianjur juga mengalami penurunan dari tahun ke tahunnya. Kebanyakan, mereka adalah para pekerja luar negeri yang hendak bekerja di Malaysia yang akan bekerja sebagai buruh pabrik dan sektor informal.

”Pastinya saya tidak bisa sebutkan karena harus melihat database dulu, tapi seingat saya, dibanding 2018, ada penurunan sekitar 2018 persen,” katanya.

Sementara, Kabid Penempatan Tenaga Kerja dan Pengembangan Perluasan Kesempatan Kerja Disnaker Kabupaten Cianjur, Ricky Ardhi Hikmat menambahkan, berangkat sebagai pekerja luar negeri melalui jalur ilegal memiliki risiko yang sangat besar.

Bukan hanya akan merugikan bagi pekerja luar negeri itu sendiri, melainkan juga pihak keluarganya yang secara tidak langsung harus menanggung risiko manakala pekerja tersebut tersandung masalah di luar negeri lantaran menjadi pekerja ilegal.

”Berangkat lewat jalur ilegal itu lebih banyak memberikan kerugian ketimbang untungnya. Yang pasti adalah, saat berada di tempatnya bekerja, yang bersangkutan sejatinya tersandung masalah hukum. Kan pekerja ilegal itu melanggar hukum,” jelasnya.

Karena itu, pihaknya mengimbau kepada masyarakat yang memang berniat bekerja di luar negeri, agar lebih waspada dan teliti. Ada baiknya, berkonsultasi dengan beberapa pihak terkait.

”Bisa hubungi pemerintah setempat, baik pihak desa dan dinas terkait. Jadi nanti bisa diarahkan ke agen (perusahaan pengirim tenaga kerja luar negeri) yang resmi dan jelas,” imbauya.

(mat)