DPRD Cianjur Setujui DOB Cisel, Plt Bupati Malah Ngacir

SETUJU: Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Cianjur yang mengagendakan pandangan akhir fraksi, menyetujui pemekaran daerah otonom baru (DOB) Cianjur Selatan. Selanjutnya, akan dipersiapkan proses pemekaran antara DPRD dengan Pemkab Cianjur sebagai kabupaten induk.

RADARCIANJUR.com – Perjalanan panjang proses pemekaran daerah otonom baru (DOB) Cianjur selatan bisa jadi tinggal menunggu waktu.

Pasalnya, salah satu persyaratan yang harus terpenuhi, yakni persetujuan dari DPRD Kabupaten Cianjur sudah didapat.

Kepastian itu didapat melalui rapat paripurna pandang akhir fraksi DPRD Kabupaten Cianjur, Rabu (19/6) malam kemarin.

Hasilnya, seluruh fraksi menyetujui kelahiran Kabupaten Cianjur Selatan.

Wakil Ketua DPRD Kabupaten Cianjur, Deden Nasihin mengatakan, pembentukan DOB Cianjur Selatan itu selama ini sudah menjadi aspirasi masyarakat yang sejak lama didengungkan.

“Cianjur Selatan sudah semakin nyata dengan ditandatanganinya surat keputusan DPRD ini,” ucapnya.

Dengan adanya keputusan tersebut, jelasnya, sekaligus menjadi pintu keputusan bersama antara ekskutif dan legislatif. Pihaknya berharap, tak lama lagi, proses pemekaran bisa dilakukan.

“Sekitar pertengahan Juli atau akhir Juli 2019 sambil menunggu hasil evaluasi RPJMD dari Gubernur Jabar,” terang Deden.

Pria yang akrab disapa Denas ini lantas membandingkan antara Cianjur selatan dengan Kabupaten Pangandaran yang lebih dulu dimekarkan menjadi DOB baru.

Menurutnya, Cisel jauh lebih layak lantaran jumlah penduduknya lebih banyak. Selain itu, pemekaran Cianjur selatan ini juga sejalan dengan program Gubernur Jabar Ridwan Kamil yang menuntut pemerintah pusat agar kabupaten/kota di Jabar proses pemekarannya dipercepat.

“Kami yakni pemekaran ini akan berdampak positif bagi pembangunan di Jabar, khususnya Cianjur selatan,” katanya.

Kendati demikian, pihaknya mengingatkan bahwa pemekaran Cianjur selatan akan membutuhkan banyak persiapan. Karena itu, pihaknya meminta sejumlah potensi yang dimiliki Cisel bisa dimaksimalkan, seperti obyek-obyek wisata.

Denas membeberkan, berdasarkan kajian, pemekaran Cisel tidak akan berpengaruh pada kabupaten induk. “Insyaallah pengelolaan pemerintah yang lebih baik dalam melayani kepentingan masyarakat,” harapnya.

Lebih lanjut, Denas juga meminta Pemkab Cianjur untuk segera melaksanakan berbagai persiapan yang diperlukan untuk pemekaran Cisel. Salah satunya terkait pendanaan.

“Detil anggarannya belum dibahas sampai teknis. Yang jelas, anggaran kita siapkan,” janjinya.

Sementara, Plt Bupati Herman Suherman saat ditanya terkait keputusan DPRD itu, sepertinya enggan berkomentar. Saat sejumlah wartawan hendak mewawancarainya, Herman memilih bergegas meninggalkan gedung dewan tanpa menyampaikan sepatah katapun.

Terpisah, Ketua Paguyuban Masyarakat Cianjur Kidul (PMCK), Aceng Badri menuturkan, pihaknya masih belum puas atas rapat paripurna tersebut, karena belum adanya persetujuan bersama antara DPRD Kabupaten Cianjur dan Pemkab Cianjur sebagai eksekutif.

“Yang menjadi syarat untuk bisa diusulkan dari Pemkab Cianjur ke Provinsi Jabar, yaitu adanya keputusan bersama antara DPRD Kabupaten Cianjur dan eksekutif dalam hal ini Plt Bupati Cianjur,” ujarnya.

Pihaknya pun tidak tinggal diam untuk mendorong Pemkab Cianjur menyetujui pemekaran yang berkoordinasi dengan tim teknis DOB Cisel.

Di sisi lain, kelayakan pemekaran Cianjur Selatan pun turut diutarakan oleh Ketua DPRD Kabupaten Cianjur, Yadi Mulyadi. Dia mengungkapkan, Cianjur Selatan itu sudah waktunya untuk pemekaran.

“Jadi dewan sudah mengganggap Cianjur Selatan itu mekar. Pemerintah daerah sudah membentuk tim teknis tinggal kita tunggu hasil kinerja dari tim teknis seperti apa,” paparnya.

(kim/tim)