DPRD Cianjur Sudah Oke, Perjalanan DOB Cianjur Selatan Masih Jauh

SETUJU: Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Cianjur yang mengagendakan pandangan akhir fraksi, menyetujui pemekaran daerah otonom baru (DOB) Cianjur Selatan. Selanjutnya, akan dipersiapkan proses pemekaran antara DPRD dengan Pemkab Cianjur sebagai kabupaten induk.

RADARCIANJUR.com – DPRD Kabupaten Cianjur akhirnya menyetujui pemekaran Cianjur Selatan melalui rapat paripurna pandangan akhir Fraksi, Rabu (19/6) malam.

Dalam rapat paripurna tersebut, seluruh fraksi menyetujui pemisahan Cianjur selatan sebagai daerah otonom baru (DOB). DOB Cianjur selatan sendiri sudah mencuat sejak satu dekade terakhir dan selalu ramai diperbincangkan jelang pemilihan kepala daerah.

Pembentukan DOB diatur dalam UU Nomor 32 Tahun 2004, diperjelas dengan Peraturan Pemerintah Nomor 78 tahun 2007 dan tak dapat dipenuhi hanya dengan pengajuan beberapa orang saja atau atas persetujuan langsung orang yang berpengaruh.

Pembentukan DOB, menurut UU Nomor 32 Tahun 2004 pasal 3, 4, 5, dan 6 haruslah memenuhi semua persyaratan yang ditentukan. Persyaratan ini dibuat agar daerah otonom yang baru benar-benar dibentuk atas aspirasi masyarakatnya dan bisa membangun daerah lebih maju.

Secara garis besar DOB setidaknya memiliki tiga syarat besar. Yakni administrasi, teknis dan fisik.

Untuk syarat administratif, pembentukan DOB kabupaten/ kotaharus mendapatkan persetujuan dari DPRD dan kepala daerah setempat.

Selanjutnya, harus juga mendapat persetujuan dari DPRD dan Gubernur. Barulah yang terakhir harus mendapat rekomendasi dari Menteri Dalam Negeri. Keputusan atau persetujuan dari DPRD biasanya harus memenuhi 2/3 dari anggota yang hadir.

Keputusan juga mencakup rekomendasi dari tingkat kelurahan, seperti Forum Komunikasi Kelurahan dan sejenisnya.

Dalam prosesnya, harus pula lebih dulu disetujui sejumlah hal. Diantaranya nama dan lokasi DOB, persetujuan pelepasan kecamatan DOB, persetujuan pemberian hibah atau dana awal untuk DOB minimal dua tahun berturut-turut sejak diresmikan. Juga persetujuan pemberian dukungan dana untuk pilkada pertama kali DOB, persetujuan penyerahan semua atau sebagian sesuai kesepakatan kekayaan daerah, baik berupa barang bergerak dan tidak bergerak, hingga hutang piutang kepada calon DOB.

Selanjutnya, persetujuan penyerahan semua saran dan prasarana serta fasilitas umum dan publik kepada calon kabupaten atau kota baru. Sedangkan untuk fasilitas yang bukan fasilitas publik dibicarakan dengan perjanjian dan persetujuan yang berdasarkan kesepakatan. Terakhir, penetapan lokasi ibu kota kabupaten asal dan yang baru dibentuk.

Untuk syarat teknis, ada 11 poin yang harus juga dimiliki DOB. Pertama kemampuan ekonomi, potensi daeraah, sosial budaya, kependudukan, luas daerah. Lalu pertanahan, keamanan, tingkat kesejahteraan masyarakat, kemampuan keuangan dan rentang kendali.

Syarat ketiga, yakni fisik pembentukan DOB yang terkait dengan luas dan cakupan wilayah tersebut. Jika yang dibentuk adalah kabupaten, maka minimal adalah tujuh kecamatan yang berada di wilayahnya.

(*/tim)