Masih Ada Perusahaan di Cianjur yang Tahan Ijazah Karyawan

Ilustrasi

RADARCIANJUR.com – Penahanan ijazah karyawan sebagai bentuk jaminan untuk tetap menjalani kontrak kerja nampaknya masih saja terjadi. Kendati hal itu bertentangan dengan Undang-undang Nomor 13 Tahun 2013 yang mengharamkan setiap perusahaan menahan surat-surat berharga milik karyawan, termasuk ijazah.

Dalam beberapa kasus tindakan itu diperbolehkan. Alasannya, adanya kesepakatan antarkedua belah pihak. Kesepakatan itu kemudian dituangkan dalam perjanjian kerja yang mengikat karyawan dengan perusahaan dalam hubungan kerja, baik secara lisan maupun tertulis.

Namun, kasus ini terjadi di Kabupaten Cianjur yang menimpa salah satu karyawan toko baju yang enggan disebutkan namanya. Memang pada kesepakatan awal, ada penahanan ijazah sebagai bukti untuk memenuhi kontrak awal kerja selama enam bulan.

Akan tetapi, setelah bekerja selama lima bulan, perusahaan belum memberikan kejelasan kontrak kerja dan selalu berkilah tiap kali ditanyakan mengenai ijazahnya.

“Saya sudah bekerja selama lima bulan, memang dikesepakatan awal ada jaminan ijazah sampai kontrak enam bulan selesai. Tapi saat saya tanyakan mengenai kontrak kerja malah tidak ada kejelasan. Bahkan saat ditanya ijazah malah berdalih lupa,” ujarnya.

Bahkan, gaji yang diterimanya pun tak sesuai dengan jam kerja. Dirinya bekerja lebih dari delapan jam, namun tak mendapatkan uang lembur. “Kerja lebih dari delapan jam tapi gak masuk uang lembur, mau keluar tapi ijazah belum kembali,” paparnya.

Ketua Harian DPC Asosiasi Tenaga Kerja Indonesia Raya (Astakira) Pembaharuan Kabupaten Cianjur, Supyan mengatakan, pihaknya mendesak pemerintah untuk mensosialisasikan undang-undang ketenagakerjaan. Agar setiap perusahaan memahami mengenai jasa tenaga kerja.

“Kita nanti akan mendatangi perusahaan-perusahaan yang memang masih melakukan hal-hal itu dalam hal ini penyitaan barang seperti ijazah dan identitas,” paparnya.

Itu dilakukan untuk memberikan pemahaman kepada perusahaan yang memang kurang mengerti, namun jika perusahaan tersebut mengerti dan melanggar uu ketenagakerjaan, pihaknya akan melakukan pelaporan melalui langkah hukum.

Pihaknya pun akan berupaya mendorong dinas terkait dalam hal ini Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Kabupaten Cianjur untuk lebih ketat dalam menegakan peraturan ketenagakerjaan.

(kim)