PUBG bakal Diblokir Skala Nasional?

RADARCIANJUR.com – Majelis Ulama Indonesia (MUI) mempertimbangkan fatwa haram skala nasional untuk game daring tersebut. Hal itu menyusul adanya fatwa haram dari Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) Aceh terhadap permainan Player Unknown’s Battlegrounds (PUBG) dan sejenisnya.

Merespons itu, Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Rudiantara mengaku belum mengetahui apakah pemblokiran akan diterapkan. Ia mengatakan, butuh pembicaraan dengan pemangku kepentingan di sektor terkait.

“Kita belum tahu itu. Nanti harus bicara dengan stakeholder itu semua,” kata Rudiantara di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta (24/6).

Psikolog Retno Lelyani Dewi menyampaikan, penghapusan game online secara umum akan memiliki beragam dampak yang akan terjadi. Salah satunya terhadap anak. Menurutnya, jika hal ini memang akan terjadi, maka akan muncul hal positif. Apabila dibiarkan, ketergantungan yang sudah terjadi saat ini akan terus menular dalam pikiran dan kebiasaan hidup si pemain game online tersebut.

Ia juga menilai, ketergantungan pada aktivitas nge-games akan mengurangi aktivitas positif yang seharusnya dijalani oleh anak pada usia perkembangan mereka. Bahkan banyak kasus yang terlihat bahwa, ketergantungan pada aktivitas nge-games berlanjut pada usia dewasa khususnya pada saat kuliah.

“Jadi jika anak yang mengalami ketergantungan pada aktivitas games, akan mengurangi waktu belajar dan waktu untuk bersosialisasi dengan teman sebaya mereka,” jelasnya.

Lebih lanjut ia mengatakan, beberapa faktor lain ketika gamers telah ketergantungan yakni adanya pola berpikir secara instan. Artinya, jika seorang gamers online itu biasanya mudah marah. Sebab, pola pikir mereka itu sudah terindikasi oleh kesukaan terhadap game tersebut.

“Jika dilihat di lapangan, memang si anak sudah serba instan, bahkan kontak dengan orang lain pun jarang,” tuturnya.

Sementara itu, jika dilihat dari dampak psikologi orangtua sendiri, ketika adanya penghapusan game online, maka akan berdampak sangat baik. Artinya, bisa membantu orangtua mengembalikan lagi hasrat positif kepada anak untuk lebih memilih hiburan yang lebih positif dan tidak serba instan.

“Kan kalau games online itu dihapus, maka si orangtua seharusnya bisa mengarahkan si anak, bermain ke alam. Artinya tidak ketergantungan terhadap sesuatu yang instan,” jelasnya.

Menariknya zaman sekarang, menurut Retno, ketika ada games online, kadangkala orangtua pun justru malah ikut-ikutan bermain. Artinya pula, hal ini tidak bisa dikatakan karena ketergantungan anak saja, tetapi orangtua pun kadangkala mengarahkan si anak untuk bermain games di telepon genggam.

“Ada orangtua yang senang, dan ada juga yang menjadikan games itu melampiaskan rewelnya si anak, agar diam dan nyaman,” ujarnya.

Yang menjadi pekerjaan rumah, menurut Retno, orangtua sebaiknya mencarikan sesuatu yang lebih positif. Baik motorik, dan ketergantungan selain game online. “Memang bagi anak adalah tanggungjawab orangtua, guru di sekolah dan kita bersama,” tukasnya.

Seperti diketahui, Wakil Ketua MPU Aceh, Tengku Faisal Ali, sebelumnya mengatakan permainan itu mengandung unsur kekerasan dan kebrutalan, dan memberi sisi mudarat yang sangat besar. Sehingga dapat melahirkan perilaku yang tak baik bagi anak-anak.

Menurutnya, efek yang cukup buruk itu, bisa membuat anak kecil jadi beringas dan bahkan dapat menghancurkan rumah tangga. Parahnya, kata Faisal, game yang dimainkan secara live itu mendiskreditkan simbol-simbol Islam. “Makanya disepakati oleh seluruh anggota MPU bahwa main PUBG itu haram,” ucap Faisal.

Untuk itu, fatwa haram main PUBG di Aceh disepakati untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan. Anggota komunitas Ruang Game Aceh mengaku kecewa dan merasa disudutkan dengan keluarnya fatwa haram game PUBG dan sejenisnya, yang telah dikeluarkan Majelis Permusyarawatan Ulama (MPU) Aceh.

Mereka mengaku, sejak beberapa tahun terakhir ini game sudah menjadi aktivitas profesional dan menjadi sumber penghasilan.

“Bagi sebagian anggota komunitas Ruang Game di Aceh, game PUBG sudah menjadi profesi bukan hanya sekedar hobi atau menghabiskan waktu sia-sia. Game ini dapat menghasilkan rupiah,” ucap Rizal salah satu anggota komunitas Ruang Game Aceh.

Menurut Rizal, komunitas game hadir dan populer di Aceh sejak beberap tahun lalu setelah munculnya turnamen PUBG dan sistem live di Youtube, sehingga banyak gamers di Aceh menjadikan permainan tersebut sebagai profesi, baik streaming, adsense, atau menjual item tertentu dengan harga yang sangat menjanjikan.

“Profesinya ada yang jadi streaming di Youtube secara live. Ada yang mencari adsace dan ada juga yang menjual itemtertentu dengan penghasilan jutaan rupiah,” katanya.

Bagi mereka yang sudah menjadikan profesi dan sumber penghasilan baru, aktivitas game PUBG berdampak positif dan bermanfaat.

“Bicara dampak tentu sesuatu yang sudah populer pasti terjadi pro dan kontra, tapi kami memanfaatkan game PUBG dengan sebaik mungkin. Meminimalkan dampak negatifnya. Kalau kemudian disebut dampak negatif tentu orang merokok di warung juga berdampak negatif terhadap diri sendiri dan orang lain,” sebutnya.

Para gamers Aceh berharap dengan dikeluarkannya fatwa haram terhadap game PUBG dan sejenisnya oleh MPU Aceh, mereka bisa mendapat kesempatan bertemu langsung dengan ulama, pemerintah, legislatif , pakar IT untuk mencarikan solusi agar ada game lain pengganti PUBG yang tidak haram.

“Jadi ini kami para gamers sangat berharap bisa berdiskusi dan mencari solusi bersama. Jika PUBG haram harus ada game sejenis PUBG lain yang halal, karena tidak semua orang yang bermain PUBG itu berdampak negatif, contohnya dari anggota komunitas Ruang Game Aceh malah sudah pernah juara turnamen PUBG di Dubai,” ujarnya.

(dan/*)