Plt Bupati Cianjur: 737 e-Warung Telah Tersebar

RESMI: Plt Bupati Cianjur Herman Suherman usai melaunching program bantuan pangan non tunai di Desa Kertajati, Kecamatan Cidaun, Rabu (26/6 ).

RADARCIANJUR.com – Launching penyaluran program bantuan pangan non tunai dilaksanakan di Desa Kertajati, Kecamatan Cidaun, Rabu (26/6). Dalam kesempatan itu, Plt Bupati Cianjur Herman Suherman memberi pesan untuk e-warung agar memberi beras premium terbaik kepada warga penerima bantuan.

“Harus beras yang bagus, jangan sampai ada telur kedaluarsa. Saya yakin dengan program ini perekonomian desa lebih meningkat lagi. Manfaatkan Bumdes dengan mengalokasikan beras potensi lokal,” kata Herman.

Herman mengatakan, di Cianjur ini ada sekitar 187 ribu penerima bantuan BPNT, dan ada 737 e-warung yang sudah terdistribusi sekitar 66 ribu. “Jumlah e-warung yang sudah tersebar sudah mencapai 20 persen,” katanya

Direktur Jenderal Penanganan Fakir Miskin Kemensos AM Asnandar mengatakan, Kabupaten Sukabumi, merupakan penerima manfaat terbesar Bantuan Pangan Non Tunai di wilayah I Sumatera dan Jawa Barat.

Ia mengatakan, di wilayah I, data keluarga miskin penerima manfaat BPNT ada sekitar 5 juta keluarga. Di Jawa Barat, tiga besar penerima manfaat BPNT adalah Kabupaten Sukabumi, Kabupaten Bandung, dan Kabupaten Cianjur.

“Forum komunikasi pimpinan daerah Cianjur sudah menandatangani program pendampingan BPNT ini, artinya kalau ingin menuntaskan kemiskinan harus simultan sinergi antar lembaga pemerintah,” ujar Asnandar saat launching penyaluran program BPNT.

Asnandar mengatakan, program BPNT sangat bermanfaat bagi warga karena berbeda dengan program sebelumnya. “Kalau zaman dulu tak transparan jenis berasnya, di program kali ini warga berhak memilih mana yang akan diambil beras premium atau medium,” katanya.

Ia mengatakan, penentuan penerima BPNT harus berbasis data terpadu melalui musyawarah desa dan kelurahan. Penerima BPNT harus dipampang di kantor desa dan kelurahan agar warga lainnya bisa menilai apakah penerima bantuan tersebut sudah pantas atau malah tak pantas karena sudah sejahtera.

“Jangan sampai yang punya mobil atau rumahnya bagus menerima BPNT,” katanya.

Ia mengatakan target 1 juta yang belum tersalurkan di wilayah I akan dikembalikan ke negara. “Jadi kalau kartu kombo 105 hari tak digunakan akan dikembalikan ke negara, apakah meninggal atau pindah alamat, itu yang harus diverifikasi,” katanya.

Tim satgas pangan juga akan berkoordinasi untuk pengawasannya. Untuk tahun 2020 pihaknya sudah mengadakan pertemuan sampai tengah malam dengan pihak dewan.

“Jadi BPNT dinaikan lagi anggarannya, sudah diusulkan dari Rp 110 per penerima menjadi Rp 135 ribu, dari beras dan telur rencananya bisa jadi ada tambahan bahan lainnya nanti,” katanya.

(dil)