Waduh, Bantuan Pemerintah Kerap Salah Sasaran

Camat Cianjur Yudi Suhartoyo saat penyampaian materi dalam Pelatihan Peningkatan Kapasitas RT di Kelurahan Pamoyanan Selasa (25/6).

RADARCIANJUR.com – Sejumlah permasalah mucul dalam bimtek Peningkatan Kapasitas RT Kelurahan Pamoyanan yang digelar di Aula Kelurahan, Selasa (25/6). Salah satu yang mendapat sorotan adalah penerima bantuan yang salah sasaran.

Dalam sesi tanya-jawab, Ketua RT 05/RW 18, Ismail (55) mengungkap, permasalahan utama yang ada di wilayahnya adalah adiministrasi dan verifikasi data penerima bantuan sosial.

“(Warga yang dapat bantuan) ada yang sudah pindah atau ada yang termasuk keluarga mampu. Jadi salah sasaran gitu hasilnya,” beber Ismail.

Selain itu, juga ada sejumlah wargnya yang tak mendapatkan bantuan sosial, seperti Kartu Program Keluarga Harapan (PKH) dan Kartu Keluarga Sejahtera atau Kartu Kombo. Padahal, warga tersebut sebelumnya terdata sebagai penerima bantuan langsung tunai (BLT).

“Karena data yang dipakai ini data yang lama, bukan yang baru,” lanjutnya.

Akibatnya, dirinya kerap menjadi sasaran protes warganya. Padahal, data yang dipakai untuk pendataan penerima bantuan sosial itu bukan dirinya yang membuat.

“Kadang-kadang saya menjadi korban. Tidak sidapa satu minggu, satu bulan. Itu masih mending ya. Kalau sampai terjadi bentrok fisik gimana? Kan kita yang tiap hari bertatap muka dengan warga,” keluhnya.

Karena itu, Ismail berharap agar dalam melakukan pendataan penerima bantuan sosial, ada baiknya dilakukan secara berkala atau terus diperbarui untuk menghindari permasalah demikian.

Kendati demikian, dirinya juga mengaku sudah melaporkan permasalahan tersebut kepada pihak kelurhan setempat.

“Pada intinya saya kembalikan lagi pada pemerintah. Kalau ini memang bekerja atau tidak?” ujarnya.

Hal tak jauh berbeda juga diungkap Ketua RW 18, Hendi (50) yang mendapat sejumlah laporan terkait kesimpangsiuran penerima bantuan sosial ini.

Hendi menjelaskan, keruwetan administrasi ini terjadi saat pergantian dari Bantuan Beras Sejahtera (Rastra) menjadi Kartu Kombo. Di RW yang dipimpinnya, dari sebelumnya 60 warga penerima bantuan, kini hanya terdata 17 penerima saja.

“Itupun sebagian dari 17 (penerima bantuan) itu ada yang sudah meninggal atau sudah pindah rumah,” jelasnya.

Atas kesepakatan bersama warga, lanjutnya, bantuan untuk penerima yang sudah meninggal akan diwariskan kepada ahli warisnya. Sedangkan untuk warga yang sudah pindah, dialihkan kepada warga lainnya yang dinilai pantas menerima bantuan sosial.

“Namun usulan tersebut belum tentu diterima atau tidak. Beberapa memang telah dipindahtangankan, tapi ada pula yang masih dalam proses,” katanya.

Di RW 18, sambung Hendi, setidaknya ada lima warga yang dianggap lebih membutuhkan bantuan sosial tapi tidak mendapatkannya. Hal ini berdasarkan pertimbangan dari kondisi rumah, tanggungan keluarga dan pekerjaan. Sayangnya, bantuan tersebut malah menjadi milik warga yang notabene tergolong mampu.

“(Protes) karena warga yang awalnya dapat BLT tidak mendapat PKH,” ungkapnya.

Di tempat yang sama, Camat Cianjur, Yudi Suhartoyo mengakui adanya permasalahan di tingkat RT terkait program pemberian bantuan sosial yang salah sasaran. Karena itu, pihaknya menekankan pada penataan adiministrasi dalam bimtek kali ini.

“Sehingga bantuan dapat dialirkan kepada yang benar-benar berhak,” kata Yudi.

Selain masalah administrasi pendataan penerima bantuan sosial, masalah lain yang terungkap dalam acara tersebut adalah masalah sampah. Belum adanya tempat pembuangan sampah sementara, membuat warga hanya mengumpulkan sampah di sisi jalan. Sehingga, selain menimbulkan bau tak sedap, juga menganggu keindahan.

(mg1)