Disnaker Cianjur Ancam Perusahaan Tahan Ijazah

Ilustrasi

RADARCIANJUR.com -Penahanan barang berharga milik karyawan terlebih surat penting seperti ijazah tentu tidak tertuang dalam UU Nomor 13 Tahun 2003. Dipastikan, jika masih ada perusahaan yang nakal, maka akan berurusan dengan hukum.

Salah seorang narasumber Radar Cianjur yang mewanti-wanti namanya agar tak dikorankan menyatakan, ijazahnya sampai saat ini masih ditahan oleh perusahaan tempatnya bekerja meski sudah lima bulan bekerja.

Penahanan ijazah tersebut, terangnya, memang menjadi perjanjian di awal saat ia memulai kerja, dan baru dikembalikan setelah enam bulan bekerja serta mendapatkan kontrak kerja lebih dulu.

Sayangnya, meski sudah lima bulan berjalan, ia masih belum juga mendapatkan atau menandatangani surat kontrak kerja sebagaimana dijanjikan sebelumnya. “Waktu ditanya soal kontrak kerja, jawabannya selalu ada aja,” tuturnya.

Selain itu, gaji yang ia terima tersebut tak sesuai dengan jam kerja. Ia bekerja lebih dari delapan jam, namun tak mendapatkan uang lembur. “Kerja lebih dari delapan jam tapi gak masuk uang lembur. Mau keluar tapi ijazah belum kembali,” paparnya.

Bukan hanya itu, dalam perjanjian, ia akan menapat gaji Rp2,7 juta per bulan. Akan tetapi, nyatanya, ia hanya mendapat Rp1,6 juta saja. “Dari ceita teman yang sudah kontrak kerja gitu. Di surat ditulis Rp2,7 juta tapi cuma dapat Rp1,6. Itu juga ijazah tetap ditahan sampai kontrak kerja berakhir,” ungkapnya.

Plt Kepala Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi (Kadisnakertrans) Kabupaten Cianjur, Heri Suparjo menegaskan, bahwa sama sekali tidak diperkenankan perusahaan menahan atau menjadikan barang maupun surat berharga seperti ijazah sebagai jaminan karyawan dalam masa kontrak kerja.

Penahanan ijazah itu, lanjutnya, sama sekali tak ada dalam undang-undang ketenagakerjaan. Jika masih ada perusahaan yang nakal, pihaknya tak segan-segan untuk melakukan tindakan dan bahkan menyidak perusahaan.

“Itu tidak boleh (menahan ijazah, red). Kalau ada perusahaan yang masih ngeyel kita akan tindak, bahkan kalau perlu kita sidak nanti,” tegasnya.

Selain itu, jika memang ada kesepakatan, perusahaan pun harus memberikan kejelasan mengenai kontrak kerja yang diberikan perusahaan kepada karyawan seperti yang dialami salah seorang karyawan toko baju yang enggan disebutkan namanya itu.

“Tetap jika ada kesepakatan, tidak diperkenankan juga menahan ijazah dan harus ada kejelasan kontrak kerja antara perusahaan dan karyawan, jadi jangan sampai mengambang,” tegasnya.

Heri pun meminta kepada tenaga kerja yang merasa dirugikan atas penahanan ijazah untuk membuat laporan secara tertulis dan mendatangi Disnakertrans untuk ditindaklanjuti perkara yang terjadi.

“Kalau memang terjadi, saya harapkan karyawan maupun tenaga kerja membuat laporan secara tertulis yang ditujukan kepada kami (Disnakertrans, red) untuk kami tindaklanjut nantinya,” jelasnya.

Sementara itu, Ketua DPC Asosiasi Tenaga Kerja Indonesia Raya (Astakira) Pembaharuan Kabupaten Cianjur, Ali Hildan mengungkapkan, dirinya bersama tim DPC Astakira Pembaharuan Kabupaten Cianjur tidak akan tinggal diam melihat ketidak adilan tenaga kerja.

“Tentu kita akan upayakan kepada dinas terkait (Disnakertrans, red) agar bisa menyelesaikan permasalah ini, sehingga tidak ada lagi tenaga kerja di Kabupaten Cianjur yang pengupahannya tidak sesuai,” tutupnya.

(kim)