Gubernur Jabar Tak Beri Restu Mega Proyek Campaka

Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil, melaksanakan salat Tarawih berjamaah di Masjid Agung Cianjur, Rabu (8/5) malam

RADARCIANJUR.com – Pemerintah provinsi (pemprov) Jawa Barat (Jabar) sudah memberikan jawaban resmi. Gubernur Jabar, Ridwan Kamil menilai, banyak faktor ketidaklayakan area komplek Campaka untuk diteruskan pembangunannya.

Daerah Campaka memiliki limitasi pengembangan terkait kebencanaan gerakan tanah dan banjir. Aktivitas pembukaan lahan dan pengembangan pusat pemerintahan dapat berpotensi menyebabkan analisis dampak berganda (multiplier effect) yang lebih luas. “Tidak direkomendasikan untuk pemindahan pusat pemerintahan ke daerah tersebut,” tulis kutipan surat dari Ridwan Kamil bernomor Surat 660.1/473/DLH.

Untuk itu, perlu dipastikan aspek kebencanaan dengan memerhatikan Keterangan Rencana Peruntukan (KRP) dan Ketentuan Umum Peraturan Zonasi (KUPZ) Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Revisi Kabupaten Cianjur. Pasalnya, Cianjur merupakan daerah yang memiliki indeks resiko bencana tertinggi di Indonesia.

Subbidang Perencanaan Permukiman, Perhubungan dan Lingkungan Hidup Badan Perencanaan Pembangunan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Cianjur, Aris Munandar menjelaskan, pembangunan proyek kini terbengkalai. “Bahwa salah satu syarat untuk pembahasannya itu harus dilalui mekanisme KLHS RTRW, jadi artinya proses RTRW itu bisa untuk beberapa hal kebijakan-kebijakan yang terakomodir dalam dokumen itu. Seperti contohnya Campaka itu akan dijadikan wilayah perkantoran Pemkab Cianjur, syaratnya harus ada di dalam RTRW-nya,” terangnya.

Lahan kosong yang akan digarap Mega proyek Campaka

Setelah dijadikan kebijakan, RTRW harus ditinjau ulang. Agar kebijakan yang dilaksanakan sesuai dengan RTRW. “Jadi, inti pada surat yang ditandatangani oleh Gubernur Jawa Barat tidak memberikan rekomendasi pembangunan pusat pemerintahan daerah,” ungkapnya.

Jika pembangunan dilanjutkan, maka RTRW tidak akan diperdakan. “Lebih parah lagi, maka akan berhadapan dengan hukum pasalnya menyalahi tata ruang. Lahan tersebut pada kenyataannya adalah tanah provinsi yang dimohon oleh kabupaten untuk dibangun pusat pemerintahan,” paparnya.

Perlu diketahui, pemerintah Kabupaten Cianjur berencana memindahkan kantor pelayanan pemerintahan dari Cianjur kota ke Kecamatan Campaka sebagai upaya memaksimalkan peningkatan pelayanan pemerintahan di Cianjur wilayah selatan. Hal itu diungkapkan Irvan Rivano Muchtar sebelum peristiwa OTT yang dilakukan KPK terhadap dirinya.

Rencananya, ada sekitar tujuh dinas atau kantor pelayanan yang akan dipindahkan ke Campaka. Plt Bupati Cianjur, Herman Suherman menerangkan, terkait pusat pelayanan memang bakal diharuskan dari perencanaan, mengingat ada beberapa hal yang tidak memungkinkan untuk jadi pusat pelayanan, termasuk hasil rekomendasi KLHS RTRW.

Selain itu, apabila pemekaran maka lokasi Campaka sebagai pusat pemerintahan dinilai tidak strategis khususnya menjadi pusat pelayanan. Kondisi geografis Campaka akan berada di ujung perbatasan Daerah Otonomi Baru (DOB) Cianjur Selatan. “Tidak strategis. Kalau mengacu ke yang 14 kecamatan, Campaka itu nanti berbatasan dengan Sukanagara yang masuk Cianjur selatan,” paparnya. (kim)