Tak Tepat Sasaran, Warga Bertengkar Ributkan BPNT

RADARCIANJUR.com – Program Bantuan Pangan non Tunai (BPNT) yang baru-baru ini diluncurkan pemerintah pusat, menuai keluhan beberapa kepala desa. Pasalnya, data Keluarga Penerima Manfaat (KPM) program ini banyak yang tidak sesuai dengan kriteria sebagaimana yang semestinya.

Salah satunya, seperti yang dikeluhkan Kepala Desa Tegalega. Kecamatan Warungkondang, Dahlan Muslimat. Akibatnya, muspika setempat kerap mendapat keluhan dan protes dari masyarakat.

Dahlan menuturkan, dirinya mendapat banyak laporan dari ketua-ketua RT di Desa Tegalega yang didatangi masyarakat untuk menyampaikan protes dan keluhan. Berdasarkan keluhan dan protes masyarakat itu, ada sejumlah PKM yang dinilai tidak pantas mendapat BNPT.

“Ujung-ujungnya mereka (Ketua RT) yang disalahkan karena dianggap tidak peka dan tidak bekerja dengan baik terkait pandataan KPM. Bahkan ada Ketua RT yang dinilai warganya tidak amanah,” ungkapnya kepada Radar Cianjur, Minggu (30/6).

Di sisi lain, para ketua RT tesebut tidak dapat berbuat banyak. “Jadinya kesulitan mencari jalan keluarnya dan di masyarakat malah terjadi kesenjangan sosial. Mereka jadinya kan saling cemburu,” jelasnya.

Yang cukup miris adalah, akibat adanya BNPT yang tidak tepat sasaran ini, sejumlah warga bahkan sampai berselisih antara penerima BNPT yang dinilai tidak layak dengan warga yang tidak mendapatkan BNPT tapi dianggap layak. “Ketua RT ini jadinya serba salah. Tapi kan tidak bisa mendapatkan solusinya,” tegasnya.

Menurutnya, masyarakat penerima program BPNT ini sejatinya telah melalui proses verifikasi. Namun anehnya, data yang datang adalah data lama penerima bantuan sebelumnya. Malah, tak sedikit nama-nama warga yang sebelumnya sudah dicoret, ternyata masih muncul dan mendapatkan kartu kombo.

“Ada satu orang warga yang telah lama meninggal dunia, tapi kebagian kartu kombo,” katanya.

Akibat perselisihan dan pertengkaran antarwarga itu, sambungnya, ada usul dari warga agar beras dan telur dari program BPNT tersebut dibagi rata agar tak menimbulkan konflik. Akan tetapi, pemerintah desa lebih memilih agar batuan tersebut diterima seutuhnya oleh masing-masing KPM.

“Di Desa Tegalega penerima manfaat jumlahnya sekitar 500 orang, kalau dibagi rata takut menyalahi aturan,” jelasnya.

Sementara, Ketua Aliansi Mahasiswa dan Pemuda Cianjur (AMPC), Galih menilai program BNPT dianggap cukup rawan tindakan penyelewengan yang dilakukan oleh para oknum tertentu. Karena itu, dalam pelaksanannya, program BNPT dari pemerintah pusat itu harus dikawal dan diawasi bersama.

Galih menyebut, BNPT merupakan salah satu upaya dari pemerintah untuk mengurangi kemiskinan di Indonesia. “Hal ini sebagai bukti keseriusan pemerintah dalam upaya mengurangi kemiskinan. Karena itu tetap harus dikawal dan diawasi oleh publik,” katanya.

Dalam pelaksanannya, BPNT diberikan setiap bulan melalui mekanisme akun elektronik yang hanya bisa digunakan untuk membeli bahan-bahan pangan di e-Warung yang sudah ditunjuk oleh pemerintah.

“Bertujuan untuk mengurangi beban pengeluaran serta memberikan nutrisi lebih seimbang kepada Keluarga Penerima Manfaat (KPM) secara tepat sasaran dan tepat waktu,” ujar Galih.

Atas pertimbangan tersebut, pengawasan dari publik tentu sangat diperlukan agar tidak dimanfaatkan dan diselewengkan oleh oknum tertentu. Salah satu celah yang menurutnya bisa ‘dimainkan’ adalah kualitas beras yang bisa didapat KPM melalui prigram BNPT ini.

“Jangan sampai beras yang diterima PKM adalah beras kualitas jelek. Padahal seharunya yang diberikan adalah beras kualitas premium. Ini bisa jadi celah (penyelewengan), jelasnya.

Di sisi lain, pihaknya mengimbau kepada PKM dam masyarakat agar tak segan-segan mengungkap jika memang terjadi penyelewengan. “Karena untuk mengecek kan harus di lapangan langsung. Yang merasakan itu beras premium atau bukan ya PKM dan masyarakat,” tutupnya.(mat)

Terpisah, Plt Bupati Cianjur Herman Suherman mengatakan, warga penerima kartu kombo harus transfaran. Setiap nama-nama PKM penerima BNPT harus ditempel di setiap e-warung dan kantor-kantor desa. Tujuannya, agar masyarakat yang lain bisa ikut mengawasi dan menilai apakah PKM tersebut layak menerima bantuan atau tidak.

Jika memang ada nama warga yang sudah meninggal tapi masih tercatat sebagai penerima BNPT dan warga yang dinilai mampu secara ekonomi juga mendapat BNPT, Herman menyarankan agar bisa dimusyarahkan bersama untuk mencari solusinya.

“Silahkan dimusyawarahkan, kita sudah membuat surat edaran,” singkatnya.(dil/mat)