Warga Kampung Sukasari Pertanyakan Kompensasi Tower

DPERTANYAKAN: Warga menunjukkan tower salah satu provider jaringan selular di Kampung Sukasari RT 03 RW 15, Desa Sindanglaya, Kecamatan Cipanas.

RADARCIANJUR.com – Pembangunan tower salah satu provider jaringan seluler di Kampung Sukasari RT 03 RW 15 Desa Sindanglaya menjadi polemik. Pasalnya, sejumlah warga mempertanyakan kejelasan atas kompensasi yang tertuang dalam kontrak kedua antara provider seluler dengan pihak pemerintah desa setempat untuk warga.

Sobari (49), salah seorang warga setempat mengatakan, dirinya selama hampir dua tahun tinggal di dekat tower. Tapi sampai saat ini, dirinya belum sekalipun pernah menerima kompensasi apapun.

“Selama dua tahun tinggal disini, saya dan warga yang dekat belum diberi kejelasan kompensasi. Jadi inginlah ada kejelasan tentang itu,” kata Sobari saat ditemui di dekat pembangunan tower, Senin (1/6).

Ia mengungkapkan, pada kontrak pertama, dirinya memang belum mengetahui asal muasal pembangunan tower provider tersebut. Hanya saja untuk kontrak kedua ini terkait perizinan dan sebagainya, antara pemerintah desa dan provider informasinya sudah dilakukan kesepakatan. Adapun kepada warga setempat, belum ada realisasinya.

“Seharusnya, sebelum menerima konpensasi dari pihak provider, pemerintah desa bertanya dulu permasalahan yang akan muncul terhadap warga seperti apa,” jelasnya.

Ia mengakui, Pemdes setempat sudah melakukan sosialisasi kepada warga tentang kompensasi itu selama dua kali. Tetapi kenyataannya, selama hampir lima bulan ini belum juga terealisasi.

“Kan yang namanya tower semacam ini juga dampaknya akan terasa kepada warga. Walaupun dalam jangka waktu yang cukup lama,” kata dia.

Karena itu, ia pun mempertanyakan, jika kompensasi itu sudah menjadi hak warga, kenapa harus dibuat sulit. Kendati, untuk masalah perizinan tempat dan lahan, birokrasinya ke pemdes, tetapi warga sekitar juga memiliki hak dalam kompensasi dampak yang akan muncul kedepannya.

“Kalau pun sudah ada pembangunan ini, kami hanya meminta adanya kompensasi yang jelas,” ujarnya.

Anggota Badan Permusyawaratan Desa Sindanglaya, Adang (52) mengatakan, setelah adanya kesepakatan bersama antara pemerintah desa dengan warga sempat berdiskusi dan mempertanyakan kompensasi tersebut, pemdes berjanji akan melayangkan surat panggilan terhadap pihak penggarap lahan.

“Walaupun ini memang tanah desa, tetapi pemdes akan memanggil dan menanyakan kejelasan kompensasi ini bagi warga. Supaya masalahnya tidak berlarut-larut,” kata Adang.

Menurutnya, persoalan ini memang diakui baik pemerintah desa, maupun pihak terkait lainnya itu memiliki kekhilafan dan kesalahan. Akan tetapi hal tersebut juga akan dijadikan contoh kedepannya supaya tidak akan terulang kembali.

“Sebenarnya warga itu gak akan ribet, kalaupun kompensasi yang diinginkan warga waktu itu cepat terpenuhi, maka tidak akan jadi masalah seperti ini,” ujarnya.

Ia berharap, baik pemerintah desa maupun pihak-pihak lainnya bisa sama-sama duduk bersama menyelesaikan persoalan ini. Sehingga antara warga dan pemerintah setempat tidak terjadi kesalahpahaman terus menerus.

“Mungkin yang diharapkan warga juga hanya keterbukaan dan ketransparanan. Sehingga tidak menjadi salah paham,” tukasnya.

(dan)