Ribut-ribut Masuk Kabinet, Ambisi Nasdem Lebih Banyak Dari PKB

RADARCIANJUR.com – Jatah kursi kabinet menteri memanas. Setiap partai politik (parpol) mulai buka suara pasca penetapan Joko Widodo (Jokowi) dan Ma’ruf Amin menjadi capres dan cawapres terpilih. Ada yang menanggapi santai, ada juga yang menanggapinya dengan tegas.

Partai NasDem saja misalnya. Partai yang diketuai Surya Paloh ini merasa bahwa perolehan kursi yang didapat partainya harus lebih banyak dari Partai Kebangkitan Bangsa (PKB). Politikus Partai NasDem, Taufiqulhadi mengatakan, perolehan kursi partainya lebih besar daripada PKB di Pemilu 2019.

Karena itu, partainya bisa saja mengusulkan lebih banyak dari PKB yang menurut ketum PKB, Muhaimin Iskandar, menyodorkan minimal 10 nama calon menteri kepada Presiden Jokowi. “Suara Partai Nasdem kan lebih besar daripada PKB di DPR berdasarkan kursi, maka sepantasnya Nasdem mengusulkan sebelas (calon menteri),” kata Taufiqulhadi di gedung DPR, Jakarta, Rabu (3/7).

Sebelumnya, Ketua Umum PKB, Muhaimin Iskandar mengungkapkan, akan mengajukan 10 nama calon menteri kepada Presiden Jokowi. “Mengusulkan 10 minimal,” kata Muhaimin di Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (2/7) lalu.

Lebih lanjut Taufiqulhadi mengatakan bahwa sekarang ini belum ada usulan-usulan calon menteri yang disampaikan partai politik koalisi kepada Presiden Jokowi. Menurut Taufiqulhadi, seharusnya pula usulan calon menteri itu tidak diungkapkan kepada publik. “Klaim-klaim itu tidak terlalu tepat. Itu nanti dikomunikasikan saja saat rapat dengan Pak Presiden terpilih secara langsung. Jadi tidak perlu diungkapkan kepada publik,” jelasnya.

Menurut Taufiqulhadi, perolehan kursi Partai Nasdem lebih besar dari PKB di DPR untuk periode ke depan. Hanya saja, partainya tidak pernah menyodorkan permintaan kursi menteri kepada Jokowi. “Bukan persoalan terlalu dini, tetapi ya bisa saja nanti PKB dapat 12 saya tidak tahu. Pada dasarnya kalau bicara kursi atau perolehan suara, kursi Nasdem lebih tinggi daripada kursi PKB di DPR,” papar dia.

Terlebih lagi, perolehan suara partainya pada Pemilu 2019 lalu naik 100 persen, sehingga bisa saja memperoleh tambahan. “Kalau itu menurut saya pembicaraan secara resmi belum ada, tetapi tentu saja kursi yang ada bisa kami pertahankan. Kemudian, dengan suara Nasdem naik 100 persen sekarang, kursi yang ada bisa dipertahankan, dan bisa dapat lagi,” ujarnya.

Menanggapi hal tersebut, Wakil Sekjen DPD Partai Nasdem Kabupaten Cianjur, Rudi Lazuardi menilai, hal tersebut dianggap wajar. Pasalnya, Nasdem diutamakan dengan perolehan kursi partai terbanyak. “Wajar ketika NasDem diutamakan karena suara kursi terbanyak dan minimal mendapatkan skala prioritas,” ujarnya kepada Radar Cianjur.

Selain itu, lanjutnya, untuk di Kabupaten Cianjur sendiri akan lebih dinamis. Karena di Cianjur tidak terlalu terkena dampak euforia pilpres dan lebih menunggu instruksi dari pusat.

Sementara itu, Sekjen DPC PKB Kabupaten Cianjur, Dedi Suherli menuturkan, keinginan memperoleh jatah kursi kembali kepada internal partai masing-masing. “Jika keinginan itu internal partai masing-masing. Ada kewajaran, tapi kembali kepada hak prerogatif (hak khusus, red) presiden,” paparnya.

Di Kabupaten Cianjur, DPC PKB Cianjur lebih merujuk kepada perundang-undangan di DPRD Kabupaten Cianjur karena lebih proposional.
“Kalau di Cianjur lebih merujuk kepada perundang-undangan di DPRD Kabupaten Cianjur, karena proposional. Jadi partai mana yang lebih banyak mendapatkan kursi, berhak menduduki pimpinan DPRD, kita realistis aja mengikuti alur,” jelasnya.

Di lain perahu, Sekretaris Jenderal Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Arsul Sani mengungkapkan, pihaknya akan terus menanyakan perihal pembentukan kabinet ke Presiden Terpilih Joko Widodo atau Jokowi.

Ia yakin Jokowi akan segera berkomunikasi dengan parpol pendukung terkait susunan kabinet 2019-2024. Nanti kalau ketemu lagi dengan Pak Jokowi saya tanyakan dulu baru saya bisa ngomong,” kata Arsul di Gedung DPR, Senayan, Jakarta Pusat, Senin (1/7) lalu. Arsul memprediksi, Jokowi masih mencari waktu yang tepat untuk membahas susunan kabinet.

Ketua DPP Partai Golkar Ace Hasan Syadzily mengungkapkan terkait kemungkinan bergabungnya Gerindra, dia menuturkan koalisi tentu terbuka untuk siapa pun.

“Prinsipnya, kami sangat terbuka untuk sama-sama membangun bangsa ini. Memperkuat koalisi yang sudah terbangun dari sejak pemilihan dan kampanye jauh lebih diutamakan karena partai-partai dan para relawan inilah yang telah berjuang dan bekerja keras untuk memenangkan pasangan Jokowi-Kiai Ma’ruf,” pungkasnya.

Belakangan memang beredar rumor nama Sandiaga Uno dan Hasyim Djojohadikusumo bakal menjadi menteri Jokowi. Berbeda dengan Ace yang menyebut koalisi Jokowi terbuka, Seknas Jokowi menilai tidak etis jika Sandiaga atau partai oposisi bergabung.

Wakil presiden (wapres) terpilih Ma’ruf Amin mengatakan Joko Widodo (Jokowi) sudah menyiapkan sejumlah nama menteri untuk kabinet periode kedua. Ma’ruf menyebut Jokowi menyiapkan menteri dari kalangan muda.

“Saya kira karena Pak Jokowi sudah membuat pernyataan bahwa nanti akan ada menteri yang muda. Bahkan beliau nyebut umur 25-30 (tahun) ya. Itu artinya berarti akan ada menteri yang (muda),” kata Ma’ruf di Hotel Grand Cempaka, Jalan Letjend Suprapto, Cempaka Putih, Jakarta Pusat, Rabu (3/7).

Ma’ruf menegaskan penyusunan kabinet merupakan hak prerogatif presiden. Namun ia menilai generasi muda yang memiliki kemampuan layak diikutsertakan dalam kabinet. “Ini kan hak prerogatif presiden. Nanti jadi saya kira memang karena potensi milenial cukup besar, maka saya kira sudah wajar untuk direpresentasikan di dalam kabinet,” ujar Ma’ruf.

Namun Ma’ruf enggan membocorkan nama calon menteri muda tersebut. Ia meminta semua pihak bersabar menunggu. “Saya bilang belum ya. Kalau sampai kepada orang itu belum. Tapi kalau itu bahwa orang muda yang akan diambil jadi menteri itu sudah diucapkan oleh presiden. Tinggal orangnya belum tahu lagi,” tutupnya.

Soal menteri muda, isu ini sudah muncul sejak pertengahan Mei lalu. Wacana ini muncul dalam pembahasan kalangan Tim Kampanye Nasional (TKN) Jokowi-Ma’ruf saat itu untuk mengakomodasi kaum milenial di kabinet.

(kim/dtk)