Penetapan Anggota DPRD Periode 2019-2024 Ditunda, Kenapa?

RADARCIANJUR.com – Agenda rapat pleno penetapan anggota DPRD Kabupaten Cianjur periode 2019-2024 gagal dilaksanakan alias ditunda. Pleno yang semula akan dilaksanakan Rabu (3/7) di Hotel Grand Bydiel Jalan Ir H Djuanda Kecamatan Panembong, itu tidak bisa dilaksanakan.

Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Cianjur menunggu surat perintah atau surat edaran dari KPU RI. Sama halnya dengan KPUD Cianjur, KPU RI pun masih menantikan surat dari Mahkamah Konstitusi (MK) terkait Buku Registrasi Perkara Konstitusi (BRPK).
Karena sesuai tahapan pemilu di tingkap provinsi, maupun kabupaten akan melaksanakan rapat pleno penetapan setelah keluarnya BRPK setelah tiga hari.

“Seharusnya BRPK itu keluarnya pada tanggal 1 Juli 2019, sehingga rapat pleno terbuka penetapan calon terpilih tiga hari setelah BRPK itu keluar, jadi maksimal rapatnya tanggal 4 Juli,” ujar Divisi Teknis Pelaksanaan KPUD Cianjur, Ridwan Abdullah.

Pihaknya pun sudah mengirimkan surat kepada setiap partai politik (parpol) untuk pelaksanaan rapat pleno terbuka penetapan anggota DPRD Kabupaten Cianjur. Namun, hingga malam hari surat BRPK belum diterima KPU RI. Sehingga KPU RI mengeluarkan surat edaran untuk menunda rapat pleno tersebut hingga waktu yang belum ditentukan.

Penundaan rapat pleno itu, kata dia, tidak akan mengganggu penggantian anggota DPRD Kabupaten Cianjur 2019-2024. Pasalnya, jarak waktu yang masih lama. Sehingga KPUD Cianjur pun terus berupaya untuk mendesak KPU RI agar sesegera mungkin mengeluarkan surat rekomendasi pelaksanaan rapat pleno setelah BPRK diterima.

“Akhir masa jabatannya kan 5 Agustus 2019, masi ada jarak waktu dari sekarang. Karena jika kita tetap melakukan penetapan tanpa ada rujukan surat atau dasar hukumnya, nanti akan jadi masalah,” jelasnya.

Penundaan ini tidak hanya dirasakan oleh Kabupaten Cianjur, namun beberapa daerah seperti Pangandaran dan Sukabumi pun turut menunda rapat pleno terbuka penetapan anggota dewan.

(kim)