Penetapan Ditunda, Jangan Sampai Ada Kekosongan di Legislatif

RADARCIANJUR.com – Praktisi Hukum Tata Negara Fakultas Hukum (FH) Universitas Suryakancana (Unsur) Cianjur, Dedi Mulyadi mengatakan, dilihat dari peraturan KPU biasanya ada limitatif waktu yang disediakan sudah diprediksikan sejak awal bahwa masa bakti anggota dewan sebelumnya harus sudah diisi oleh anggota dewan periode selanjutnya agar tidak ada kekosongan.

“Tidak boleh ada kekosongan di DPRD Kabupaten Cianjur, memang di PKPUnya sudah ada jeda waktu untuk diisi oleh anggota di periode selanjutnya,” jelasnya.

Jika di Cianjur ada perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU), harus menunggu inkrah putusan MK. Maka jika sudah inkrah putusan MK, tahapannya sama dengan tahapannya seperti pilpres kemarin.

“Begitu sudah inkrah di MK, kemudian oleh KPU ditetapkan lalu diatur penyumpahan jabatan. Tapi biasanya penyumpahan dilakukan serentak se-Indonesia,” tutur Wakil Dekan I FH Unsur ini.

Artinya, tidak ada kekosongan hukum, saat ini masih domain legislatif sebelumnya. Parameternya hingga putusan MK, setelah putusan dilanjutkan penyampaian oleh KPU dan diatur penyumpahan.

Dirinya pun memastikan tidak akan ada kekosongan pemerintahan, pasalnya KPU sudah mempersiapkan tahapannya. Jika sampai ada kekosongan pemerintahan akan berdampak pada saluran agregasi kepentingan masyarakat tidak ada.

“Kalau sampai kosong, maka saluran untuk mengagregasi kepentingan masyarakat tidak ada dan memberikan ketidakpastian. Bahkan jika didaerah konflik akan menimbulkan chaos karena tidak ada saluran sama sekali,” paparnya.

Dengan adanya DPRD itu agar saluran aspirasi masyarakat daerah tidak tersumbat, sehingga jangan sampai terjadi kekosongan di legislatif. Artinya, sebelum habis masa jabatan sebelumnya, ada keberlanjutan dari periode selanjutnya.

(kim)