SPRI Cianjur: Pemekaran Cisel Jangan Ada Kepentingan Elit Penguasa

RADARCIANJUR.com – DPRD Kabupaten Cianjur sudah menandatangani persetujuan pemekaran daerah otonomi baru (DOB) Cianjur selatan melalui rapat paripurna beberapa waktu lalu. Kendati demikian, perjalanan realisasi pemekaran tersebut masih cukup jauh dari realisasi.

Ketua DPP Serikat Perjuangan Rakyat Indonesia (SPRI) Jawa Barat, Leo mengatakan, untuk melakukan pemekaran, percepatan pembangunan suatu daerah itu bukan hanya selesai dalam hal administrasi yaitu persetujuan dari DPRD Kabupaten dan DPRD Provinsi saja.

“Tapi ada beberapan pertimbangan mendasar perlu diperhatikan oleh Pemerintah Daerah (Pemkab) Cianjur,” katanya.

Leo menambahkan, pertimbanan tersebut mulai geografis, demografis, keamanan, sosial politik, adat istiadat dan tradisi. Juga yang harus dipertahakan adalah potensi ekonomi, keuangan daerah sampai kemampuan penyelenggara pemerintah.

Seluruh persyaratan percepatan pembangunan DOB itu pun harus menjadi pertimbangan yang matang kabupaten induk, yakni Pemkab Cianjur.

“Itu akan berujung kepada apa yang menjadi tujuan positif pemekaran suatu daerah, yaitu meningkatkan pelayanan dan mempercepat pembangunan kesejahteraan masyarakat secara umum suatu daerah,” jelasnya.

Tak hanya itu, pemekaran suatu daerah juga membutuhkan aspek mendasar yang dipersiapkan untuk dilakukannya pemekaran suatu daerah dengan mengacu kepada UU Nomor 23 tahun 2014 pasal 33 ayat (2) dan (3) tentang Pemerintahan Daerah.

Sementara, Ketua SPRI Kabupaten Cianjur, Rudi Agan mengingatkan, pemekaran DOB haruslah lepas dari kepentingan-kepentingan tertentu. Hal itu demi kelangsungan DOB itu sendiri jika kemdian benar-benar memisahkan diri.

Sebaliknya, jika yang menjadi dasar pemekaran itu adalah sekedar kepentingan sesaat, maka bisa juga akan memberikan dampak negatif pula pada DOB itu sendiri.

“Bisa berakibat ketika proses pemekaran hanya dijadikan suatu kepentingan segelintir elit penguasa saja. Jelas tidak membawa ke arah kesejahteraan sosial,” ingatnya.

Atas alasan itu, pihaknya menetapkan tekad akan mengawal proses pemekaran DOB Cianjur selatan itu sekaligus mengontrol dan melakukan pendamping atas seluruh proses yang dilakukan.

“Selain itu ikut mengkaji beberapa aspek mendasar untuk dilaksanakanya pemekaran tersebut,” tandasnya.

(mat)