Babak Baru Kasus Caleg Ijazah Palsu, Bakal Muncul Tersangka Baru?

JPU membacakan tuntutan saat persidangan yang digelar di Pengadilan Negeri Cianjur. Foto Fadilah Munajat/ Radar Cianjur

RADARCIANJUR.com -Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejaksaan negri Cianjur menuntut terdakwa DF dengan hukuman dua tahun satu bulan penjara.

Jaksa menilai DF telah melanggar Pasal 520 UU Pemilu No 7 Tahun 2017, lantaran telah menggunakan ijazah palsu saat daftar menjadi calon anggota legislatif Kabupaten Cianjur,

Hal itu disampaikan Jaksa dalam persidangan yang digelar di Pengadilan Negeri Cianjur (10/7).

Kuasa hukum terdakwa Nadiya Wike Rahmawati mengatakan pihaknya merasa keberatan dengan tuntutan yang telah dibacakan jaksa, karena dalam kapasitas itu, DF hanyalah korban dan pelakunya adalah pembuat Ijazah palsu itu yang sampai saat ini masih dalam pencarian.

“Klien kami hanya korban, klien kami hanya bukan pembuat, klien kami hanya menggunakan, pelaku utamanya belum ditangkap sampai sekarang,”katanya.

Ia mengatakan, menyikapi tintutan tersebut, pihaknya akan mengajukan pledoy, karena DF tidak bersalah dan harus dibebaskan dari segala tuntutan.

“Kami akan memohob kepada majelis hakim, agar klien kami dibedaskan karena klien kami tidak bersalah,”katanya.

Menurutnya sepanjang sidang berjalan belum ada yang bisa mengatakan DF bersalah karena belum ada putusan hakim, sehingga pihaknya mempunyai hak untuk membantah semua yang dituduhkan jaksa.

“Kami punya hak meminta majelis hakim untuk membebaskan klien kami,”katanya.

Sementara itu, kuasa hukum pelapor Sugianto mengatakan, tuntutan yang dibacakan JPU sudah sesuai, meski melihat ancaman enam tahun, dan JPU hanya menuntut dua tahun.

“Menurut saya itu sudah sesuai karena mungkin JPU telah banyak melakukan pertimbangan-pertimbangan,”katanya.

Ia mengatakan selain DF juga harus ada pihak-pihak lain yang menjadi tersangaka pada kasus tersebut, karena selain ada pembuat ijazah palsu, juga ada pihak-pihak lain yang meloloskan DF dalam menggunakan ijazah palsu saat mendaftar sebagai Caleg.

“Memang ada orang yang diduga, yang ikut membiarkan DF menggunakan ijazah palsu,”katanya

Menurutnya konotasi pembiaran pada kasus itu, ikut membiarkan orang lain melakukan kejahatan dan bisa dijontokan 55 atau 56 KUHP, karena unsurnya jelas turut serta dan memberi kesempatan untuk melakukan kejahatan.

“Nanti bagaimana penyidik, tapi saya yakin penyidik akan profesional dan taat akan hukum,”pungkasnya.

(dil)