Lima Komisioner KPUD Cianjur Diganjar Sanksi

Komisi Pemilihan Umum

RADARaCIANJUR.com – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) memberikan sanksi kepada lima komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Daerah Cianjur. Sanksi yang dibebankan kepada mereka tak lepas dari ragam permasalahan penyelenggaran pemilu serentak yang diselenggarakan di Kabupaten Cianjur pada 17 April 2019 lalu.

Beragam permasalahan yang dipersoalkan beragam mulai dari banyaknya surat suara yang tertukar, keterlambatan pendistribusian, keterlambatan pelaksanaan hingga setumpuk permasalahan lainnya. Permasalahan mencuat setelah Saepul Anwar, warga Kampung Pasekon RT3/RW13 Desa Cipendawa Kecamatan Pacet mengadukan permasalahan pemilu kepada DKPP yang disertakan dengan bukti-bukti.

Saepul Anwar dalam hal ini teradu, memberikan empat poin pengaduan kepada DKPP. Melihat dari pengaduan tersebut, DKPP memberikan hukuman kepada lima Komisioner KPUD Cianjur yakni Ketua KPUD Cianjur, Hilman Wahyudi, Anggota KPUD Cianjur lainnya yaitu Selly Nurdiah, Anggy Shofia Wardany, Rustiman dan Ridwan Abdullah.

DKPP pun memutuskan mengabulkan pengaduan pengadu, menjatuhkan sanksi berupa peringatan keras serta pemberhentian dari jabatan Ketua Divisi Keuangan, Logistik, dan Rumah Tangga kepada teradu I Hilman Wahyudi terhitung sejak dibacakannya putusan tersebut. Peringatan keras pun turut diterima teradu III Anggy Shofia Wardany. Sementara peringatan lainnya dijatuhkan kepada teradu II Selly Nurdiah, teradu IV Rustiman dan teradu V Ridwan Abdullah.

Menanggapi hal tersebut, Ketua KPUD Cianjur Hilman Wahyudi mengungkapkan, pihaknya sebagai pelaksana mendapatkan putusan tersebut akan melaksakan instruksi dari DKPP. Sementara mengenai kekosongan jabatan yang sebelumnya dijabatnya. Dirinya tidak mau berspekulasi dan menunggu instruksi dari KPU Provinsi Jawa Barat. “Ya kalau kita sebagai pelaksana yang diperintahkan oleh putusan DKPP demikian, ya tinggal melaksanakan keputusan DKPP itu. Untuk jabatan, kita tunggu instruksi KPU Provinsi,” ujarnya.

Komisioner KPUD Cianjur, Anggy Shofia Wardany enggan berkomentar lebih atas sanksi yang diberikan kepadanya. “Ke ketua saja, saya sudah komitmen kalau perihal ini yang jawab ketua saja,” jelasnya.

Namun hal berbeda diungkapkan oleh Divisi Hukum KPUD Cianjur Selly Nurdiah, dirinya menerima hasil dari putusan DKPP dan menunggu dari tindaklanjut putusan tersebut. “Ya mau tidak mau harus diterima,” ungkapnya.

Ia pun bersama rekan lainnya menunggu yang akan terjadi selanjutnya. Sama seperti Divisi Hukum KPUD Cianjur, Selly Nurdiah. Divisi Teknis Pelaksanaan KPUD Cianjur, Ridwan Abdullah pun demikian. Dirinya menerima putusan DKPP yang bersifat final dan mengikat. “Pada prinsipnya kita menghormati dan menerima putusan DKPP yang bersifat final dan mengikat kang,” papanya.

Selain itu, semua yang telah terjadi dan apa yang diterima dari hasil putusan tersebut. KPUD Cianjur akan menjadikan sebagai bahan evaluasi untuk perbaikan dan penyempurnaan ke depannya.

Sekretaris Umum HMI Cabang Cianjur, Dodi Darmawan mengapresiasi ketegasan DKPP yang telah menjatuhkan sanksi peringatan keras dan pemberhentian jabatan ketua divisi keuangan, logistik dan rumah tangga, kepada Hilman Wahyudi selaku ketua merangkap anggota KPU Kab Cianjur dan peringatan keras kepada anggi serta peringatan kepada anggota komisioner yang lainya

Hilman Wahyudi diberhentikan dari jabatannya sebagai Ketua Divisi Keuangan, Logistik, dengan Kasus Kelalaian Distribusi Logistik Ke TPS dan Tidak Menindaklanjuti Surat Pernyataan DB2 KPU dll. “Putusan DKPP itu menunjukkan indahnya demokrasi di Kabupaten Cianjur bahwa tidak ada satu pun institusi yang dominan di negeri ini, dan KPU yang memiliki otoritas besar namun diawasi DKPP,” tuturnya.

Dodi menilai pencopotan ketua KPU tersebut akan mengganggu kinerja KPU ke depan karena Kabupaten Cianjur akan mMenghadapi Pilkada 2020. “Lebih hati-hati dalam menjalankan tugasnya sebagai penyelenggara dalam hajatan demokrasi di Cianjur,” harapnya.

(kim)