RSUD Sayang Turun Kasta, Plt Bupati Kecewa

RADARCIANJUR.com – Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Sayang mendapatkan penilaian yang kurang baik. Hal tersebut berdasarkan ulasan dari Kementrian Kesehatan (Kemenkes) Republik Indonesia. Pasalnya, dari hasil daskboard data Sumber Daya Manusia (SDM) yang tidak pernah update oleh Subag Kepegawaian.

Sehingga hal tersebut akan berimbas kepada peringkat kelas yang disandang oleh RSUD Sayang yang sebelumnya berpredikat kelas B dan terancam menjadi kelas C.

Pihak RSUD Sayang merasa keberatan dari hasil review kelas rumah sakit. Pihak RSUD Sayang pun saat ini sedang melakukan proses untuk mengajukan keberatan.

“Kami memang mendapatkan feedback hasil review kelas rumah sakit, tapi belum penetapan menjadi kelas C. Kami pun sedang mengajukan keberatan, karena hasil self assesment kami nilainya baik dan memenuhi persyaratan rumah sakit kelas B,” ujar Humas RSUD Sayang, Raya.

Pengajuan keberatan tersebut untuk mempertahankan peringkat kelas B yang saat ini masih melekat di RSUD Sayang. Pihaknya pun sedang mempersiapkan untuk pengajuan ke provinsi dan pusat.

“Insya allah tidak akan sampai turun,” ungkapnya.

Sementara itu, Plt Bupati Cianjur, Herman Suherman mengaku sangat kecewa atas kurang baiknya penilaian terhadap RSUD Sayang pada SDM. Dirinya pun meminta untuk membenahi carut-marut yang ada di RSUD Sayang.

Baginya, untuk pelayanan sendiri sudah mulai ada perubahan. Namun masih ada yang harus dibenahi.

“Saya sangat kecewa berat terhadap RSUD Sayang dalam hal SDM yang mendapatkan penilaian yang kurang bagus, perlu pembenahan dan saya sudah temui pihak RSUD Sayang,” tegasnya.

Dirinya pun tidak memberikan komentar lebih mengenai hal tersebut. Namun, jika semua yang diupayakan oleh RSUD Sayang, dirinya akan memberikan keterangan lebih lengkap.

“Kalau saat ini, pihak RSUD Sayang sedang menyiapkan klarifikasi mengenai hal tersebut selama 28 hari. Itu nanti untuk diserahkan ke provinsi dan pusat, setelahnya baru saya akan berikan statment lengkap dan kalau saat ini belum mau bicara banyak,” paparnya.

Keputusan ‘penurunan kasta’ itu tertuang dalam surat laporan dari Direktorat Jendral Pelayanan Kesehatan Kemenkes RI tertanggal 15 Juli 2019 lalu. Surat bernomor HK.04.01/I/2963/2019 itu ditujukan kepada seluruh Gubernur, Bupati/Walikota, Kadinkes Provinsi dan Kota/Kabupaten di Indonesia.

Surat itu juga menyebutkan bahwa meneruskan hasil reviu itu ke Dinas PTSP Daerah yang menerbitkan perizinan rumah sakit, dan dipersilahkan untuk menyampaikan keberatan/tidak keberatan. Surat keberatan/tidak keberataan dimaksud, harus disampaikan paling lama 28 hari sejak penerbitan hasil reviu.

Pada salah satu poin juga disebutkan, apabila instansi yang menerbitkan perizinan rumah sakit tidak menindaklanjuti hasil rekomendasi dengan tidak menetapkan kelas rumah sakit yang baru sampai batas waktu yang ditetapkan, maka rekomendasi Penetapan Kelas Rumah Sakit dengan Rumah Sakit dijadikan sebagai dasar perjanjian kerjasama BPJS kesehatan dengan rumah sakit untuk pembayaran INA-CBG’s.

(kim)