Turun Kasta, Plt Bupati Cianjur Tegur Jajaran RSUD Sayang

RADARCIANJUR.com – ‘Penurunan kasta’ RSUD Sayang yang tertuang dalam hasil reviu Direktorat Jendral Pelayanan Kesehatan Kementerian Kesehatan Republik Indonesia tengah menjadi sorotan publik.

Plt Bupati Kabupaten Cianjur, Herman Suherman menyatakan, hingga saat ini pihaknya masih menunggu kejelasan dari hasil klarifikasi RSUD Sayang yang telah dikirimkan.

Herman juga menyebut bahwa pihaknya telah melakukan rapat dengan jajaran direksi RSUD Sayang terkait hasil review yang menyarankan ‘penurunan kasta’ dimaksud. Dalam rapat tersebut, ditemukan adanya kesalahan pelaporan yang dilakukan pihak manajemen.

“Kemarin kami sudah melakukan rapat dengan jajaran direksi RSUD Sayang. Hanya diduga ada kesalahan pelaporan pihak RSUD ke Provinsi, sehingga kondisi terkini dengan kondisi yang waktu itu tidak sinkron,” tutur Herman Suherman dikonfirmasi melalui sambungan telepon, Selasa (23/7).

Herman mengatakan, ada jeda waktu sekitar 28 hari untuk melakukan klasifikasi kepada pemerintah pusat ini. Dalam waktu yang sekian tersebut, pihaknya berharap, adanya laporan yang sesuai dengan fakta di lapangan.

“Kalau untuk klarifikasi ke pemerintah provinsi itu pihak RSUD telah melakukannya. Hanya tinggal dari pusat aja, kita tunggu seperti apa,” ujar Herman.

Menurutnya, kurang update-nya laporan yang timbul dari internal RSUD, membuat keadaan sekarang jadi kurang baik. Jadi, kemungkinan ada semacam salah faham dalam berkomunikasi.

“Kami sudah tegur semua jajaran di RSUD. Kenapa bisa seperti ini? Nama Cianjur pun jadi terlihat kurang baik,” tegas Herman.

Lebih lanjut Herman mengatakan, terkait kinerja manajemen di bawah kepemimpinan Ratu Tri Yulia selama ini, pihaknya belum bisa memastikan penilaiannya itu baik, atau malah kurang. Kendati demikian, Pemkab, sambung Herman, akan terus melakukan peninjauan keseluruhan kinerja yang ada di RSUD.

“Karena kalau saya mencopot langsung begitu saja tidak mungkin. Kan masa jabatannya juga masih ada. Akan menjadi salah ketika Pemkab langsung mencopot. Nanti saja kita lihat hasil klarifikasi ke pusat seperti apa,” tukasnya.

Sementara, Ketua Presidium Aliansi Masyarakat untuk Penegakkan Hukum (Ampuh), Yana Nurzaman menilai, hasil reviu dari Direktorat Jendral Pelayanan Kesehatan Kemenkes RI menjadi bukti yang tidak bisa dibantah kualitas manajemen dan pengelolaan RSUD Sayang.

“Persepsi yang terbangun di masyarakat selama ini, berkaitan dengan tata kelola manajemen RSUD Sayang yang cenderung amburadul dan hanya menghasilkan pelayanan publik yang buruk, semua terjawab kebenarannya melalui rekomendasi Dirjen Pelayanan Kesehatan Kemenkes RI yang menyarankan RSUD Sayang turun kelas dari B menjadi C,” tuturnya.

Pihaknya juga menilai, kepemimpinan RSUD Sayang yang dipegang dan dibawah kendali Ratu Tri Yulia telah gagal total. Menurutnya, manajemen di bawah kepemimpinan Ratu Tri Yulia hanya menghasilkan pelayanan publik yang buruk.

“Kinerja yang amburadul dan berbagai permasalahan yang berkaitan dengan ketimpangan tingkat kesejahteraan antara pejabat jajaran manajerial dan direksi dengan karyawan biasa, permasalahan pelik yang sampai saat ini belum terselesaikan juga, yaitu masalah keterlambatan pembayaran insentif karyawan,” tuturnya.

Lebih jauh, hemat Yana, kondisi carut-marut tersebut sepenuhnya menjadi tanggungjawab dari sosok pemimpinnya saat ini. “Ini menjadi bukti lemahnya kepemimpinan Ratu Tri Yulia. Oleh karenanya, beliau wajib diganti,” tegasnya.

Sebelumnya, pihak RSUD Sayang merasa keberatan dari hasil reviu kelas rumah sakit. Pihak RSUD Sayang pun saat ini sedang melakukan proses untuk mengajukan keberatan.

“Kami memang mendapatkan feedback hasil reviu kelas rumah sakit, tapi belum penetapan menjadi kelas C. Kami pun sedang mengajukan keberatan, karena hasil self assesment kami nilainya baik dan memenuhi persyaratan rumah sakit kelas B,” ujar Humas RSUD Sayang, Raya Sandi, Senin (22/7).

Pengajuan keberatan tersebut untuk mempertahankan peringkat kelas B yang saat ini masih melekat di RSUD Sayang. Pihaknya pun sedang mempersiapkan untuk pengajuan ke provinsi dan pusat.

“Insya allah tidak akan sampai turun,” ungkapnya.

Keputusan ‘penurunan kasta’ itu tertuang dalam surat laporan dari Direktorat Jendral Pelayanan Kesehatan Kemenkes RI tertanggal 15 Juli 2019 lalu. Surat bernomor HK.04.01/I/2963/2019 itu ditujukan kepada seluruh Gubernur, Bupati/Walikota, Kadinkes Provinsi dan Kota/Kabupaten di Indonesia.

Surat itu juga menyebutkan bahwa meneruskan hasil reviu itu ke Dinas PTSP Daerah yang menerbitkan perizinan rumah sakit, dan dipersilahkan untuk menyampaikan keberatan/tidak keberatan. Surat keberatan/tidak keberataan dimaksud, harus disampaikan paling lama 28 hari sejak penerbitan hasil reviu.

Pada salah satu poin juga disebutkan, apabila instansi yang menerbitkan perizinan rumah sakit tidak menindaklanjuti hasil rekomendasi dengan tidak menetapkan kelas rumah sakit yang baru sampai batas waktu yang ditetapkan, maka rekomendasi Penetapan Kelas Rumah Sakit dengan Rumah Sakit dijadikan sebagai dasar perjanjian kerjasama BPJS kesehatan dengan rumah sakit untuk pembayaran INA-CBG’s.

(dan/kim)