Gandeng Polisi Cegah Konflik di Kawasan Hutan BKPH Sindangbarang

RADARCIANJUR.com – Cegah konflik tanah dan pembakaran hutan di kawasan hutan PT Perum Perhutani Bagian Kesatuan Pemangkuan Hutan (BKPH) Sindangbarang, Kesatuan Pemangkuan Hutan (KPH) Cidaun, Polsek Naringgul bersama Asisten Perhutani (ASPER) kerjasama pencegahan dini, Perhutani juga merangkul Lembaga Masyarakat Desa Hutan (LMDH), media dan tokoh masyarakat.

LUAS wilayah hutan yang masuk kawasan PT Perum Perhutani BKPH Sindangbarang RPH Cidaun Cianjur selatan yang masuk wilayah hukum Polsek Naringgul mencapai 3.800 hektar.

Hal tersebut diungkapkan Kapolsek Naringgul Iptu Mardi Sumardi saat wartawan koran ini bertandang ke kantornya, Rabu (24/7). Menurut dia, sesuai arahan dari pimpinan dalam hal ini Kapolres Cianjur AKBP Soliyah sewaktu acara Analisa dan Evaluasi (Anev) Gelar Opsnal (GO) tingkat Polres Cianjur yang dilaksanakan di Aula Wira Pratama Polres Cianjur, Selasa (23/7).

“Diantaranya dibahas tentang konflik tanah dan pembakaran hutan yang masuk wilayah Perum Perhutani di wilayah hukum masing-masing, maka dengan hal tersebut kami segera berkoordinasi dengan ASPER BKPH Sindangbarang RPH Cidaun, menurut data yang sudah didata untuk kawasan hutan produksi di wilayah Kecamatan Naringgul kurang lebih luasnya 3.800 hektar,” terang Mardi.

Menurut data dari Perum Perhutani BKPH Sindangbarang ada sebagian warga yang mendirikan bangunan rumah atau warung usaha di atas tanah kawasan hutan.

“Maka untuk mencegah adanya hal-hal lain atau terjadi konflik antara warga masyarakat dengan petugas Perum Perhutani, maka kami segera melakukan evaluasi dan koordinasi melaksanakan pencegahan dini,” tegasnya.

Kapolsek menyambungkan, setelah dilakukan pengecekan ke kawasan hutan BKPH Sindangbarang kondisinya masih hijau dan asri.

“Terkait adanya sebagian warga yang menempati tanah di kawasan hutan itu sudah diketahui oleh pihak Perum Perhutani dan Lembaga Desa Hutan (LMDH) di masing-masing desanya serta dalam pengawasan juga pembinaan,” pungkasnya.

ASPER BKPH Sindangbarang Soip, sangat mengapresiasi adanya kordinasi pihak kepolisian Polsek Naringgul, Polres Cianjur, dengan kepedulian terhadap konflik tanah dan kebakaran hutan.

Menurutnya untuk di kawasan Perum Perhutani BKPH Sindangbarang RPH Cidaun sendiri dari dulu tidak ada konflik baik soal tanah ataupun kebakaran hutan.

“Sebab kami selain melibatkan LMDH, juga langsung menerjunkan petugas Polter/Polhut turun ke lapangan untuk mengecek pengawasan ke tiap wilayah tugasnya,” katanya.

Soip melanjutkan, meski ada sebagian warga di dua desa sebanyak 18 orang yang mendirikan bangunan gubuk saung di tanah kawasan, tetapi bangunan tersebut tidak permanen.

“Warga yang mendirikan bangunan di atas tanah Perum Perhutani semuanya tidak memiliki tanah adat, sehingga mereka ikut untuk merawat tanah Perum Perhutani, namun kami juga tidak pernah meminta retribusi, terkecuali yang mendirikan warung usaha di tanah kawasan yang berada di pinggir jalan nasional itupun yang sudah diajukan melalui Perjanjian Kerja Sama (PKS) untuk dibuat rest area,” terangnya.

Soip menjelaskan, warga yang menempati tanah kawasan semuanya dibuatkan surat pernyataan untuk tidak mengakui kepemilikan tanah kawasan.

“Serta tidak akan menambah lagi bangunan dan juga bersedia direlokasi apabila tanah kawasan tersebut akan dipergunakan oleh Perum Perhutani,” pungkasnya.

(jay)