Cari Calon Menteri, Jokowi Persilakan Parpol Kirim CV

Presiden RI Joko Widodo

RADARCIANJUR.com – Tim Kampanye Nasional (TKN) Jokowi-Ma’ruf Amin resmi dibubarkan kemarin (26/7). Seremoni pembubaran digelar di Restoran Seribu Rasa, kawasan Menteng, Jakarta Pusat. Acara itu juga dimanfaatkan Jokowi untuk mempersilakan parpol koalisi pendukung pemerintah mengirimkan curriculum vitae calon menteri yang mereka ajukan.

Acara kemarin dihadiri langsung Presiden Joko Widodo dan pasangannya di pilpres, KH Ma’ruf Amin. Wakil Presiden (Wapres) Jusuf Kalla tiba lebih dulu, pukul 16.30. Para Sekjen dan petinggi partai Koalisi Indonesia Kerja (KIK) dan kelompok relawan pemenangan Jokowi-Ma’ruf terlihat memenuhi tempat acara.

Jokowi tiba di lokasi acara pukul 16.50. Kepada awak media, dia menyampaikan bahwa agenda utama pertemuan sore kemarin adalah pembubaran TKN. Menurut dia, pembubaran itu harus dilakukan karena Pemilu 2019 sudah selesai. ”Agendanya hanya pembubaran TKN. Tidak ada yang lain,” kata Jokowi.

Meski tim resmi pemenangan Jokowi-Ma’ruf itu sudah dibubarkan, Jokowi menegaskan bahwa Koalisi Indonesia Kerja (KIK) tetap utuh. Bahkan lebih solid dari sebelumnya. ”Koalisi ini solid banget,” ucapnya memberikan penegasan.

Terkait wacana penambahan jumlah anggota parpol koalisi, hingga kini orang nomor satu di Indonesia itu mengaku belum bisa memastikan. Sebab, penambahan jumlah koalisi harus melalui pembahasan di internal KIK. Para ketua umum partai pendukung juga belum pernah berkumpul mengenai kemungkinan itu. “Tapi, jika ditanya kekuatan koalisi saat ini sudah cukup atau belum, saya jawab sudah cukup,” ungkapnya.

Pertemuan tertutup kemarin berlangsung hingga pukul 18.30. Atau sekitar 1,5 jam. Selain pembubaran TKN, ternyata ada informasi menarik lain yang disampaikan Jokowi. Yakni, mempersilakan parpol mulai mengajukan curriculum vitae (CV) calon menteri yang akan mengisi kabinet lima tahun mendatang. “Tadi saya bilang begitu. Tapi sampai sekarang belum ada yang ajukan,” papar mantan gubernur DKI Jakarta tersebut.

Lebih jauh, Jokowi menyampaikan bahwa parpol pengusung dan relawan memang bisa mengajukan portofolio usulan calon menteri. Namun, calon yang diajukan harus sesuai dengan kriteria menteri yang diinginkan. Yang bersangkutan harus seorang eksekutor kuat, bagus dalam manajerial dan kepemimpinan, serta memiliki integritas yang tinggi. “Kriteria ini berkali-kali saya sampaikan. Boleh saja diajukan,” imbuhnya.

Sementara itu, mantan Wakil Ketua TKN Moeldoko menyatakan, meski tim kampanye sudah bubar secara resmi, orang-orang yang pernah tergabung di dalamnya punya kewajiban moral untuk mengawal pemerintahan. “Pak Presiden juga minta harus ikut kawal,” kata Moeldoko.

Terkait kemungkinan penambahan parpol anggota koalisi, Moeldoko menyampaikan bahwa pertemuan kemarin tidak membicarakan hal itu. Namun, menurut dia, tidak masalah jika ada parpol tertentu yang ingin bergabung ke gerbong pemerintah. ”Kalau bisa diperkuat lagi, kenapa nggak. Kan begitu,” ucapnya.

Namun prinsipnya, sambung dia, koalisi KIK saat ini sangat solid. Kekuatan parpol pendukung Jokowi-Ma’ruf saat ini sudah cukup kuat mengawal jalannya pemerintahan lima tahun mendatang.

Di bagian lain, politikus Partai Gerindra Miftah Sabri menyebut partainya tidak akan mengemis masuk barisan koalisi pemerintahan Joko Widodo. Gerindra juga tidak mau menjadi duri dalam daging di koalisi partai pendukung pemerintahan. “Gerindra tidak dalam posisi mengemis dan tidak mau mengganggu rumah tangga koalisi pendukung pilpres Pak Jokowi,” kata Miftah kemarin.

Di lantas menyinggung syarat yang ditetapkan Ketua Umum Gerindra Prabowo Subianto ketika masuk barisan koalisi Jokowi. Salah satunya, meminta Jokowi dan partai pendukungnya untuk berkomitmen terhadap kemandirian pangan, energi, hingga kedaulatan pertahanan negara. “Selanjutnya, juga harus disetujui juga oleh koalisi pendukung Pak Jokowi,” ungkap dia.

Miftah memastikan bahwa Gerindra tidak serta merta bergabung ketika syaratnya telah dipenuhi pemerintah. Pihaknya akan bergabung ke koalisi pemerintah hanya jika Jokowi yang meminta secara langsung. “Soal dukungan pada presiden terpilih yang dimaksudkan Pak Prabowo adalah dengan syarat. Jika diminta oleh Presiden Jokowi,” pungkas dia.

(jwp)