Sekda Jabar jadi Tersangka Suap Meikarta, Ini Kata Gubernur

Gubernur Jawa Barat Ridwa Kamil saat memberikan keterangan pers terkait kasus Iwa Karniwa di Gedung Sate, Selasa (30/7/2019).

RADARCIANJUR.com – Pasca penetapan Sekda Jawa Barat Iwa Karniwa, sebagai tersangka kasus suap proyek Meikarta oleh KPK, Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil langsung memberikan pernyataan resminya.

Ridwan Kamil memastikan roda pemerintahan di Jawa Barat akan berjalan sebagaimana mestinya, meski Sekda definitif Iwa Karniwa telah ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK.

“Pertama, kami turut prihatin atas apa yang menimpa Pak Iwa Karniwa. Dan kedua, kami pastikan bahwa penyelenggaraan pemerintahan tidak terganggu, karena birokrasi di Pemerintah Provinsi Jawa Barat punya sistem yang sudah diantisipasi,” ujar Ridwan Kamil, pada konfrensi pers di Gedung Sate, Bandung, Selasa (30/7/2019).

Ia menegaskan, bahwa pihaknya sudah berkonsultasi dengan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) terkait dengan status Iwa Karniwa pasca ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK.

“Kemendagri memberi saran agar Pak Iwa fokus menyelesaikan permasalahan hukumnya. Untuk urusan pemerintahan administrasi pembangunan akan didelegasikan kepada Pak Daud Ahmad selaku asisten pemerintahan,” tuturnya.

Dengan pendelegasian itu, ia memastikan bahwa roda pemerintahan Jawa Barat tidak terganggu. “Karena semua urusan termasuk rapat anggaran dengan dewan dan hal-hal yang sifatnya penting sudah langsung didelegasikan dan dilaksanakan dengan baik,” pungkasnya.

Mengenai bantuan hukum untuk kasus yang menimpa Iwa Karniwa, ia mengaku belum bisa memutuskan. “Saya kira akan kita lihat dulu, akan kita sesuaikan dengan aturannya seperti apa, sehingga belum bisa diputuskan dibantu atau tidak.” terangnya.

Pada kesempatan itu, Ridwan Kamil menegaskan bahwa pihaknya berkomitmen untuk memperbaiki kekurangan di masa pemerintahan sebelumnya, termasuk dalam pemberantasan KKN.

“Tahun ini kita telah menerapkan e-budgetting hingga e planning, tidak hanya dil ingkungan Pemprov Jabar, tapi juga di kota dan kabupaten se-Jawa Barat, untuk memastikan proses-proses penyelenggaraan pembangunan tertib aturan,” paparnya.

Ia juga menghimbau agar kepala daerah terus memperbaiki semangat clean government-nya. Juga kepada ASN agar fokus bekerja.

“Kepada ASN selalu saya tekankan tiga hal, yakni integritas, layani sepenuh hati dan profesional. Ini yang akan terus saya kembangkan, dengan harapan Jawa Barat jauh lebih baik dengan komitmen-komitmen penegakan hukum dan integritasnya,”ungkapnya.

(ysp/rb)