Hasil Musdes, Warga Pakuon Ingin Pembangunan Infrastruktur

FOTO: DADAN SUHERMAN/ RADAR CIANJUR

RADARCIANJUR.com – Dalam rangka penyusunan rencana pembangunan desa tahun anggaran 2019, Pemerintah desa bersama Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Pakuon Kecamatan Sukaresmi, menggelar musyawarah desa untuk menyusun Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDesa) tahun 2019, Rabu (31/7) kemarin.

Musdes tersebut dilaksanakan di balai desa yang diikuti oleh lebih dari 50 orang peserta terdiri dari unsur pemerintah kecamatan, tim pembinaan dan pengawasan pengelolaan Dana Desa, unsur BPD, unsur lembaga kemasyarakatan desa, perwakilan kelompok usaha masyarakat, tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh pendidik, perwakilan perempuan, serta perwakilan pemuda.

Kepala Desa Pakuon Kecamatan Sukaresmi, Herman Hidayat mengatakan, pembangunan infrastruktur yang ada di desa tahun ini memang masih menjadi salah satu prioritas. Apalagi di musim kemarau ini kendala yang cukup banyak dihadapi masyarakat adalah ketersediaan sarana air bersih.

“Karena sekarang musim kemarau, jadi kami fokus ke sarana air bersih. Rencananya ada tiga titik di dusun dua dan tiga, diantaranya ialah Kampung Babakan tengah, dan Leuweung datar,” kata Herman.

Ia mengatakan, selama ini air yang berada di dusun tersebut, menjadi kering dan terlihat kuning. Jadi yang lebih diutamakan pada musdes tahun ini yakni masalah prasarana bagi warga. Dengan begitu, Pemdes sangat siap untuk merealisasikan rencana pembangunan tersebut.

“Untuk pembangunan sarana air bersih InsyaAllah kita akan segera merealisasikannya nanti ketika sudah siap dengan anggarannya,” ujar Herman.

Selain itu, pemberdayaan bagi warga pun turut menjadi skala prioritas di Musdes ini seperti adanya simpan pinjam bagi para pelaku usaha kecil yang ada di desa, atau UKM. Upaya Pemdes akan memberikan bantuan berupa modal dengan termasuk pemasaran. Usaha kecil warga yang telah ada seperti kerajinan, pedagang keripik singkong, dan usaha lainnya.

“Jadi dari hasil musdes ini sudah akan diterapkan, hanya ada beberapa poin lain yang akan terus di lakukan oleh pemdes,” tukasnya.

Ketua BPD Desa Pakuwon, Dodi Sopyan Ramdan mengatakan, pihaknya hanya menjadi fasilitator sebagai penampung aspirasi warga. Dengan begitu, setiap apa yang diharapkan dan dibutuhkan warga, bisa dijembatani.

“Intinya skala prioritas tahun ini masih untuk pembangunan infrastruktur hampir 70 persen. Sedangkan pemberdayaan hanya 30 persen,” jelasnya.

Ia mengatakan, fungsi kontrol atas kekuasaan eksekutif desa dijalankan oleh Badan Permusyaratan Desa (BPD) sebagai badan legislatif desa yang merupakan lembaga kepercayaan masyarakat.

“Jadi kami akan mengawal dan melaksanakan tugas sesuai tupoksi. Apalagi yang mengenai masyarakat, karena tidak ada pemerintah desa yang baik, tanpa ada warganya yang bersinergi,” tandasnya.

(dan)