Listrik Padam Massal, Jokowi Marah Datangi Kantor PLN

Presiden RI Joko Widodo

RADARCIANJUR.com – Buntut pemadaman listri massal, Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyambangi PT PLN (Persero) pagi ini.

Kepala Negara datang untuk mendengarkan penjelasan langsung dari manajemen PLN terkait peristiwa listrik padam yang terjadi Minggu, (4/8/2019).

“Pagi hari ini saya datang ke PLN. Pertama saya ingin mendengar langsung peristiwa pemadaman total minggu kemarin. Dan dalam sebuah manajemen besar seperti PLN mestinya, menurut saya, ada tata kelola risiko yang dihadapi dengan manajemen besar tentu saja ada contigency plan, ada back up plan,” kata Jokowi di kantor PLN, Senin (05/08/2019).

BACA JUGA: PLN Janji Kurangi Tagihan Pelanggan yang Alami Pemadaman Listrik

“Pertanyaan saya kenapa itu tidak bekerja dengan cepat dan dengan baik. Saya tahu peristiwa seperti ini pernah kejadian di tahun 2002, 17 tahun lalu untuk Jawa dan Bali,” ungkap Jokowi Kesal.

Menurut Jokowi, kejadian 17 tahun lalu seharusnya bisa dipakai sebuah pelajaran agar tidak terjadi kejadian yang sudah pernah terjadi kembali terjadi lagi. “Saya tahu ini tidak hanya bisa merusak reputasi PLN namun banyak hal di luar PLN terutama konsumen sangat dirugikan,” tutur Presiden.

Jokowi menyebutkan, listrik pada kemarin telah mengganggu layanan transportasi umum. “Sangat berbahaya sekali, MRT misalnya,” kata Jokowi lagi.

Oleh sebab itu, lanjut Jokowi, ia pagi hari ini ingin mendengar langsung penjelasan dari manajemen PLN.

BACA JUGA : Begini Kronologi Listrik Padam di Jabodetabek, Banten, dan Jabar

“Tolong disampaikan yang simpel-simpel saja. Kemudian kalau ada hal yang kurang ya blak blakan saja. Sehingga bisa diselesaikan dan tidak terjadi lagi untuk masa masa yang akan datang,” ujar Jokowi.

Setelah mendengarkan penjelesan dari manajemen PLN, Jokowi menilai ada hal-hal yang tidak dikalkulasi oleh PLN yang merugikan banyak pihak.

“Pejelasannya panjang sekali. Pertanyaan saya bapak ibu semuanya kan orang pinter-pinter, apalagi urusan listrik dan sudah bertahun tahun. Apakah tidak dihitung apakah tidak dikalkukasi kalau akan ada kejadian-kejadian,” tambah Presiden.

“Sehingga kita tahu sebelumnya. Kok tahu-tahu drop. Artinya pekerjaan yang ada tidak dihitung tidak dikalkulasi. Dan itu betul2 merugikan kira semuanya,” tambahnya.

(cnn/ysp/dep)