Penarikan Retribusi Kendaraan di Cibodas Tuai Pro-Kontra

WISATA: Kawasan objek wisata Cibodas. FOTO: DADAN SUHERMAN/ RADAR CIANJUR

RADARCIANJUR.com – Penerapan Peraturan Desa (Perdes) Nomor 2 Tahun 2018 yang mengatur penarikan retribusi kendaraan di pintu masuk Objek Kawasan Daerah Wisata (ODTW) Cibodas, menuai pro-kontra. Pasalnya, tak semua warga bisa menerima perdes tersebut.

Salah satunya yang disampaikan oleh Ramdan (29), warga Desa Cimacan Kecamatan Cipanas yang hendak ke Kebun Raya Cibodas (KRC) mengatakan, dirinya sempat terkejut adanya penarikan retribusi di pintu masuk objek wisata Cibodas. Pasalnya selama ini dirinya masuk ke KRC tidak ada penarikan semacam itu.

“Saya hanya aneh saja. Padahal kan selam hampir setahun lebih ini tidak ada retribusi. Objek wisata ke Cibodas kan sudah ada peraturan pemerintah kabupaten. Kenapa ada lagi retribusi?,” kata Ramdan.

Dengan adanya hal tersebut menurut Ramdan, dirinya merasa keberatan. Bahkan jika dipungut dengan harga Rp15 ribu, padahal harga tiket menuju ke KRC sudah termasuk dengan retribusi.

“Mungkin alangkah baiknya jika memang ada lagi penarikan retribusi, bisa disosialisasikan dahulu. Agar para pengunjung tidak keberatan,” kata Ramdan.

Sebaliknya, menurut Herman (32), warga Desa Ciherang, Kecamatan Pacet yang akan mengunjungi Kebun Raya Cibodas (KRC) dengan motor mengaku tak keberatan dengan adanya penarikan retribusi semacam itu, jika sudah sesuai peraturan. Apalagi saat dimintai retribusi pun, ia dijelaskan dulu oleh petugas yang meminta.

“Iya jika sesuai aturan dan uangnya akan dialokasikan secara jelas, sah-sah saja, saya tidak keberatan,” katanya.

Sementara itu, Kepala Desa Cimacan Kecamatan Cipanas, Dadan Supriatna menjelaskan, sesuai hasil kesepakatan di dalam rapat evaluasi dan sosialisasi Perdes Nomor 02 Tahun 2018 tentang Pengelolaan K3 di wilayah ODTW Cibodas bahwa, menugaskan pengelolaan K3 dengan menarik kembali retribusi di depan pintu masuk ODTW.

Karena dinilai selama ini hasil dari pengelolaannya belum memadai untuk seluruh operasional. “Jadi intinya adalah dengan diadakannya kembali retribusi ini, diharapkan seluruh pengelolaan K3 bisa terpenuhi. Baik operasional maupun non operasional,” jelasnya.

Dikatakan Dadan, Peraturan Bupati (Perbup) satu pintu itu yang selama ini berjalan, hanya meliputi dari biaya retribusi perorangan pengunjung tiket saja. Artinya, seperti pengelolaan parkir, kebersihan di wilayah objek wisata, dan operasional bagi para petugas itu kan mesti dibiayai.

Sedangkan selama hampir satu tahun lebih ini, biaya-biaya tersebut tidak cukup jika diambil dari pendapatan retribusi tiket masuk saja.

“Ketika pengunjung akan masuk ke tempat wisata itu kan selalu ada produksi sampah, kemudian ketertiban dan keamanan di sekitar objek wisata juga petugasnya mesti dibayar. Nah dengan adanya retribusi yang diperdeskan inilah menjadi solusi yang disepakati bersama. Artinya semua biaya operasional itu, dialokasikan dari pendapatan retribusi di pintu masuk,” paparnya.

Menurut Dadan, yang tidak diperbolehkan itu ketika ada peraturan, di dalamnya ada aturan lain. Jelas itu tidak boleh. Tetapi adanya retribusi ini, justru salah satu solusi yang sudah disepakati bersama. Bahkan dikatakan Dadan, sebagai yang memiliki kewenangan lokal, Pemdes punya prinsip adanya upaya untuk menghasilkan pendapatan asli desa.

“Jadi anggaran yang didapat dari K-3 ini nantinya untuk memenuhi 3 point, yakni PADes, pemenuhan operasional K-3, dan pemenuhan sarana prasarana,” jelasnya.

Hal senada disampaikan Koordinator K3 Objek Daerah Tujuan Wisata (ODTW) Cibodas, Adih Saputra, pada saat launching pertama adanya retribusi di pintu masuk kawasan wisata Cibodas, pihaknya telah melakukan rapat koordinasi bersama seluruh pengelola objek wisata, bahkan turut mengundang Muspika kecamatan.

“Kami hanya bekerja sesuai tugas dan fungsi Keamanan, Ketertiban, dan Kebersihan (K3). Tidak akan keluar dari apa yang telah ditentukan Pemdes maupun Pemda,” ujar Adih.

Menurut Kapten, sapaan akrab Adih, dengan adanya retribusi ini, justru sangat membantu selama ini kurangnya insentif untuk para petugas kebersihan. Sehingga bisa memenuhi biaya operasional para petugas di K3.

“Restribusi untuk kendaran bus itu ditarif Rp15 ribu, sedangkan roda empat Rp 8 ribu, untuk roda dua Rp5 ribu. Itu hanya untuk per kendaraan saja, bukan perorang,” jelasnya

Selama ditutupnya retribusi di pintu masuk waktu lalu, menurut Adih, biaya operasional akut sampah, operasional petugas keamanan dan ketertiban, serta biaya kebutuhan kantor itu sangat minim. Bahkan bisa dikatakan sangat kewalahan.

“Khusus bagi kami penanganan sampah, seminggu bisa empat kali. Bahkan untuk biaya itu kita selalu nombok. Jadi beban kami itu tentang ketertiban dan keamanan di zona wisata ini sangat kurang. Makanya dengan adanya retribusi lagi, kami sangat bersyukur sekali,” kata Adih.

Ia berharap, kedepannya ada semacam prospek kerjasama dengan instansi dan dinas terkait di pemerintah daerah. Untuk mewujudkan sapta pesona di wilayah objek wisata. Serta Pemda bisa lebih mendukung dalam menciptakan kenyamanan, keamanan, dan bisa menjadi salah satu Pendapatan Asli Daerah.

“Jadi ketika biaya operasional disini sudah terpenuhi, keindahan kebersihan dan ketertiban itu akan lebih terwujud. Bahkan pengunjung yang datang pun akan terasa nyaman, dan selebihnya bisa meningkatkan PAD,” pungkasnya.

(dan)