Ekonomi Kerakyatan Mulai Terlupakan

Ilustrasi Menulis

)* Nanang Rustandi

GEBRAKAN ekonomi untuk mengatasi berbagai resesi digulirkan pemerintahan Joko Widodo (Jokowi)-Jusuf Kalla (JK) sejak dilantik jadi Presiden dan Wakil Presiden, 20 Oktober 2014.
Ironisnya sudah berbagai upaya dalam menangani berbagai krisis, salah satunya menekan melambungnya nilai tukar rupiah terhadap dollar mengharuskan Jokowi pontang panting mengeluarkan kebijakan yang diberi nama Paket Kebijakan Ekonomi Jokowi-JK.

Nahas, 13 Paket Kebijakan Ekonomi ini hingga kini hanya isapan jempol semata. Tidak banyak yang bisa dirasakan oleh rakyat atas langkah kebijakan tersebut. Bahkan ingin disebut populis Jokowi juga mengeluarkan 203 deregulasi aturan dalam Paket Kebijakan Ekonomi pemerintah, yang hingga kini masih menyisakan sembilan peraturan yang belum diselesaikan.

Menteri Koordinator Perekonomian Darmin Nasution sempat mengatakan, saat ini progres penyelesaian beleid dari sebanyak 203 peraturan yang telah dikeluarkan pemerintah diklaim sudah mencapai keberhasilan 96 persen. Peraturan tersebut di antaranya berupa Peraturan Pemerintah (PP), Peraturan Presiden (Perpres) hingga Peraturan Menteri (Permen).(merdeka.com edisi 11 April 2016).

Adapun rincinan paket kebijakan ekonomi itu mulai dari Paket Kebijakan Ekonomi Jilid I yang berisi kebijakan, mendorong daya saing industri nasional melalui deregulasi, debirokratisasi, serta penegakan hukum dan kepastian usaha. Mempercepat proyek strategis nasional dengan menghilangkan berbagai hambatan, sumbatan dalam pelaksanaan dan penyelesaian proyek strategis nasional, serta meningkatkan investasi di sektor properti.

Selanjutnya Paket Kebijakan Ekonomi Jilid II ada kemudahan layanan investasi 3 jam, pengurusan Tax Allowance dan Tax Holiday lebih cepat, pemerintah tak pungut PPN untuk alat transportasi, insentif fasilitas di kawasan pusat logistik berikat, dan insentif pengurangan pajak bunga deposito.

Lebih populis lagi pada Paket Kebijakan Ekonomi Jilid III hingga 13 ada target perluasan penerima kredit usaha rakyat (KUR), kebijakan Kredit Usaha Rakyat (KUR) yang lebih murah dan luas. Ada deregulasi di bidang perbankan syariah dan upaya menggerakkan perekonomian di wilayah pinggiran dengan pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK). Hasil dari kebijakan ekonomi tersebut tidak satupun yang bisa dirasakan masyarakat kecil secara langsung. Selanjutnya stabilisasi pasokan dan harga daging sapi, peningkatan sektor logistik desa-kota, meningkatkan investasi dan melindungi UMKMK.

Padahal jika dilihat dari plat form politik pengusung Jokowi dari Partai Pemenang Pemilu 2014 yakni Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) selalu mengusung isu-isu ekonomi kerakyatan atau ekonomi yang peduli pada “Wong Cilik”, buktinya bukan mereka yang bisa merasakan akan hasil langkah perbaikan ekonomi, malah para pemodal besar bahkan pihak asing yang ongkang-ongkang kaki menikmati semua hasil sumber daya alam Indonesia.

Jika kita melihat ekonomi kerakyatan sesuai harapan para “Bapak Bangsa (The Founding Father)’ Indonesia sering disebut paradigma Ekonomi Pancasila, praktik-praktik Ekonomi Pancasila, implementasi sistem ekonomi kerakyatan (demokrasi ekonomi Indonesia). Seperti dikenal ekonomi kerakyatan yakni pemberdayaan masyarakat ekonomi kecil Koperasi sebagai sokoguru perekonomian nasional.

Jika dilihat dari aturan ekonomi kerakyatan sudah tertuang dalam Undang Undang Penanaman Modal Asing (UU PMA) Nomor 1/1967 dan UU Koperasi Nomor 12/1967. Sejak orde baru gagasan ekonomi kerakyatan sempat muncul, meski saat itu ada pergulatan pemikiran yang terjadi antara kubu ekonomi kerakyatan yang antara lain dimotori oleh Sarbini Sumawinata, dengan kubu ekonomi neoliberal yang dimotori oleh Widjojo Nitisastro. Kubu ekonomi neoliberal muncul sebagai pemenang.

Perjalanan ekonomi kerakyatan juga muncul tahun 1974 Indonesia sempat diguncang oleh peristiwa Malari, perkembangan perekonomian Indonesia di tangan teknokrat neoliberal boleh dikatakan semakin sulit dibendung.

Para teknokrat neoliberal, dengan dukungan penuh dari Dana Moneter Intemasional (IMF), Bank Dunia, dan negara-negara kreditur yang tergabung daJam Inter Govermental Group on Indonesia (IGGI), silih berganti memimpin perumusan kebijakan ekonomi Indonesia. Sasaran utama mereka adalah terpeliharanya stabilitas makro ekonomi dan tercapainya tingkat pertumbuhan ekonomi setinggi-tingginya.

Untuk itu, instrumen utamanya adalah penggalangan modal asing, baik melalui pembuatan utang luar negeri maupun dengan mengundangnya masuknya. investasi asing langsung. Pada mulanya prestasi teknokrat neoliberal, yang sempat dikenal sebagai Mafia Berkeley itu, memang cukup mencengangkan. Terhitung sejak awal Pelita I (1969 -1973), inflasi berhasil dikendalikan di bawah dua digit.

Pertumbuhan ekonomi Indonesia berhasil dipacu dengan rata-rata 6,5 persen pertahun. Implikasinya, pendapatan perkapita penduduk Indonesia yang pada 1969 masih sekitar USD 90, lahun 1982 berhasil ditingkatkan menjadi USD 520. Bahkan, di penghujung 1980-an, keberhasilan Indonesia dalam menanggulangi kemiskinan sempat dipuji oleh Bank Dunia.
Menurut lembaga keuangan multilateral yang didirikan pada tahun 1944 tersebut, keberhasilan Indonesia dalam menanggulangi kemiskinan patut menjadi contoh bagi negara-negara sedang berkembang lainnya (World Bank, 1990), Tahun 1997, sebelum perekonomian Indonesia ambruk dilanda oleh krisis moneter, pendapatan perkapita penduduk Indonesia sudah berhasil ditingkatkan menjadi USD 1,020.

Dengan mengemukakan hal itu tentu tidak berarti bahwa perjalanan ekonomi neoliberal sepanjang era Orde Baru tidak berlangsung tanpa kritik. Salah satu kritik yang sering dialamatkan terhadap kebijakan ekonomi yang pro pertumbuhan dan modal asing itu adalah soal melebarnya jurang kesenjangan. Pertumbuhan ekonomi lndonesia yang cukup mengagumkan itu, ternyata tidak dinikmati secara merata oleh seluruh lapisan penduduk.

Kesenjangan pengeluaran antara 10 persen penduduk termiskin dengan 10 persen penduduk terkaya, meningkat dari 1 : 6,5 pada tahun 1970, meujadi 1 : 8,7 pada tahun 1995. Salah seorang pengritik kebijakan ekonomi neoliberal yang cukup terkemuka sepanjang tahun delapan puluhan adalah Mubyarto. Dalam pidato pengukuhannya sebagai guru besar ekonomi di Universitas Gadjah Mada (UGM) tahun 1979, Mubyarto dengan tajam mengritik kebijakan ekonomi Orde Baru yang dipandangnya sudah sangat jauh melenceng dari amanat konstitusi.

Sembari menggaris bawahi pentingnya pendekatan transdisipliner dalam pelaksanaan pembangunan di Indonesia, Mubyarto kembali memunculkan semangat ekonomi kerakyatan ke permukaan dengan label Ekonomi Pancasila. Namun demikian, sebagaimana Sarbini, kritik tajam Mubyarto hilang begitu saja seperti ditelan ombak. Bahkan, Mubyarto sendiri kemudian turut ditelan oleh ‘ombak’ Kabinet Pembangunan VI.

Jika dirunut dari sejarah soal ekonomi kerakyatan dan hasil dari program Paket Kebijakan Ekonominya pemerintahan Jokowi-JK memang masih belum bisa dirasakan menyentuh kebutuhan publik.

Maka Jokowi memiliki beban untuk mempertanggungjawabkan setiap ucapan, keputusan dan tindakan yang ia lakukan sepanjang dua tahun masa pemerintahannya. Gaya kepimpinannya masih terus mempertahankan politik pencitraan dan festival selfie-rangkaian seremoni yang menunjukkan bahwa Presiden dan para pembantunya nampak bekerja namun padahal mereka hanya ingin meraih hati publik.

Iapun tidak berhasil menghubungkan agenda politiknya dengan semangat kesejahteraan rakyat yang harus diperkuat. Obsesi Jokowi atas kemegahan pembangunan, infrastruktur dan kedaulatan Indonesia nampaknya akan bertahan hingga tahun 2019. Bahkan kini di setiap tahunnya ia akan berusaha keras untuk memenangkan hati publik dengan cara-cara instan dan kilat. Maka tugas kita semua untuk terus menagih janji pemerintah yang kini kian disorot dari berbagai bidang, maka yang jadi pembeda pemerintahan hari ini dengan rezim otoritarian Orde Baru adalah mereka sama-sama tidak bisa mensejahterakan rakyatnya.

)* Penulis adalah Dosen FEBI Unsur