HUT RI Ke-74, 560 Napi Lapas Cianjur Terima Remisi

BEBAS: 560 warga binaan (wabin) Lapas Klas 2B Cianjur mendapatkan remisi, 10 diantaranya bebas. FOTO: Hakim/ Radar Cianjur

RADARCIANJUR.com – 17 Agustus 2019 kemarin nampaknya menjadi kebahagiaan bagi sejumlah warga binaan (wabin) Lapas 2B Cianjur. Pasalnya, selama hidup di balik jeruji besi bisa merasakan kebebasan serta potongan masa tahanan di Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-74.

Pemberian remisi tersebut dari hasil catatan wabin yang menjalani keseharian di lapas tanpa adanya masalah dan menaati peraturan yang ditetapkan Lapas Klas 2B Cianjur. Dari 876 wabin di Lapas Klas 2B Cianjur, hanya 560 wabin yang mendapatkan remisi potongan masa tahanan dan 10 diantaranya bebas.

“Jadi kalau remisi 17 Agustus itu minimal wabin minimal sudah enam bulan menjalani masa pidananya, sudah bisa diusulkan mendapatkan remisi. Besaran remisi itu minimal dari satu bulan dan maksimal enam bulan,” ujar Kasubsi Registrasi dan Binkemas Lapas Klas 2B Cianjur, Fani Andika, kemarin.

Wabin yang mendapatkan remisi dilihat dari prilaku semala di lapas dalam kurun waktu sembilan bulan terakhir tidak melakukan pelanggaran. Jika wabin melakukan kesalahan dan masuk dalam register F atau catatan merah, maka remisi yang diberikan dicabut.

Bahkan, jika wabin yang sudah mendapatkan remisi pengurangan masa tahanan tidak menunjukan sikap maupun prilaku yang baik. Maka remisi tersebut bisa dicabut.

“Misalnya salah satu wabin pada tahun 2018 mendapatkan remisi, dihitung sembilan bulan ke belakang dia melakukan pelanggaran dan remisi 2018 nya bisa dicabut. Memang tidak mutlak setiap narapidana itu mendapatkan remisi,” paparnya.

Terkait untuk pelanggaran hukum tertentu seperti narkotika, tipikor dan terorisme ada syarat khusus yang harus dipenuhi. Seperti narkotika sendiri, wabin harus memiliki surat justice collabolator yakni aksi pelaku yang bekerjasama dengan penyidik atau jaksa penuntut umum dalam mengungkap kasus tertentu.

Jika tidak memiliki justice collabolator, maka wabin harus menjalani sepertiga masa tahananannya lalu bisa mendapatkan remisi.

“Kalau untuk tipikor, selain harus ada justice collabolator, dia harus membayar denda serta uang pengganti dan jika tidak dibayarkan tidak akan mendapatkan remisi. Untuk terorisme sendiri harus ada surat deradikalisasi kemudian dia bersedia mendukung NKRI,” jelasnya.

(kim)