Cianjur Harus Punya Perda Koperasi

MENDESAK: Dekopinda Kabupaten Cianjur menggelar diskusi serta pendampingan dan advokasi koperasi di Cianjur.

RADARCIANJUR.com – Dewan Koperasi Indonesia (Dekopinda) Kabupaten Cianjur mendorong adanya Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Koperasi, kendati sampai saat ini, DPR RI masih belum mengesahkan Undang-undang Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) untuk menggantikan Undang-undang Koperasi Nomor 25 Tahun 1992.

Selain memang dibutuhkan, Raperda tersebut sekaligus bisa menjadi payung hukum bagi koperasi dan UMKM di Kabupaten Cianjur. Demikian hasil diskusi yang digelar di Dekopinda Kabupaten Cianjur, Jalan Slamet Riyadi, Cianjur, Kamis (29/8).

Kepala Bidang Koperasi Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah, Perindustrian dan Perdagangan (Diskopperindagin) Kabupaten Cianjur, Judi Adi Nugroho menyatakan, sampai saat ini, masih cukup menjamur koperasi simpan pinjam (kosipa) yang tidak mengantongi izin.

“Masih banyak kosipa yang tak memiliki izin. Padahal, koperasi itu kan harus berbadan hukum. Aturannya seperti itu,” bebernya.

Di Cianjur sendiri, lanjutnya, memang dibutuhkan Reperda Koperasi untuk mengatur hal tersebut. Saat ini, pihaknya sudah mengantongi rancangan Raperda Koperasi dan UMKM untuk diusulan ke DPRD Kabupaten Cianjur.

“Ini untuk mengimplementasikan RUU Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) yang dalam waktu dekat akan diketok palu,” lanjutnya.

Ironisnya, rancangan raperda itu sejatinya sudah diusulkannya sejak 2012 lalu. Sayangnya, sampai kini, masih belum ada realisasi sama sekali. Di sisi lain, Raperda dimaksud adalah sebuah kebutuhan yang sangat mendesak.

“Ini sudah kami perjuangkan sejak 2012 lalu. Tapi sampai sekarang belum ada tindak lanjut,” bebernya.

Dengan wakil rakyat yang baru dilantik ini, pihaknya berharap agar aspirasi ini bisa didengar dan ditindaklanjuti sehingga pelaku dan pegiat koperasi dan UMKM di Cianjur memiliki payung hukum yang jelas.

“Semoga dengan DPRD yang baru, nantinya bisa mengetuk palu untuk perda ini,” harapnya.

Sementara, pegiat koperasi Cianjur, Harry M Sastrakusumah menambahkan, koperasi di Cianjur digambarkannya bak hidup segan mati pun tak mau. Alasannya, koperasi di Cianjur tak memiliki payung hukum untuk dijadikan acuan kerja.

“Kalau ada payung hukum, kami ini kan bisa bergerak. Mana yang boleh, mana yang tidak boleh. Kalau tidak ada aturannya, kan bisa kacau,” tuturnya.

Di sisi lain, upaya untuk menghidupkan geliat koperasi di Cianjur diakuinya membutuhkan tenaga dan pikiran yang tidak ringan. Dibutuhkan kerjakeras dan dukungan dari semua pihak.

Mulai dari Pemkab Cianjur, legislatif yang menelurkan aturan hukum juga masyarakat atau pegiat koperasi.

“Kami berharap dukungan yang seperti itu. Ini juga berarti bentuk kepdulian atas kehidupan koperasi di Cianjur. Kalau bukan orang Cianjur sendiri, lalu siapa yang mau peduli,” tutupnya.

(cr1)