Jabar Ikutan Pindah Ibu Kota, Ridwan Kamil Pilih 3 Wilayah Ini

Ilustrasi: Radar Cianjur

RADARCIANJUR.com – Ibu Kota negara pindah ke Kalimantan Timur (Kaltim). Wacana provinsi Bogor Raya tak henti memudar. Yang terbaru, Ibu Kota Provinsi Jawa Barat (Jabar) juga akan dipindah. Bukan lagi di Bandung, melainkan di dalam Segitiga Rebana (Cirebon-Patimban-Kertajati) wilayah Kabupaten Majalengka atau di Tegallega, Kabupaten Bandung dan Walini, Kabupaten Bandung Barat.

Rencana pemindahan Ibu Kota Jabar ini sebenarnya sedang dikaji pemerintah provinsi (pemprov) Jabar. Kajian tersebut sudah masuk dalam Perda tentang Perubahan atas Perda Jabar Nomor 22 tahun 2010 tentang RTRW Jabar tahun 2009-2029.

Gubernur Jabar, Ridwan Kamil pun sudah memberikan pemaparan awal terkait rencana kajian pemindahan ini. “Jadi di dalam Segitiga Rebana (Cirebon-Patimban-Kertajati) sudah masukkan. Penataan jalur transportasi pun sudah masuk,” ujar pria yang akrab disapa Kang Emil ini.

Menurutnya, pemindahan ibu kota tak lepas dari faktor pelayanan pusat pemerintahan. Lokasi kantor pemerintahan pemprov Jabar yang terpisah-pisah di Kota Bandung dinilai membuat roda pemerintahan tidak produktif. “Pada dasarnya secara fisik Kota Bandung sama seperti Jakarta, sudah tidak cocok lagi melayani pusat pemerintahan,” tuturnya, Kamis (29/8).

Durasi kajian pun akan dilakukan dalam waktu yang relatif cepat, enam bulan ke depan. Ia menjelaskan, untuk calon-calon lokasi ibu kota Jabar yang baru sudah terbuka.

Meski belum secara eksplisit menjelaskan alasannya, namun ketiga wilayah itu memang diproyeksikan sebagai pusat pengembangan ekonomi baru. Tegalluar dan Walini merupakan wilayah yang dilaui Kereta Cepat Bandung-Jakarta. Sedangkan Majalengka, ditargetkan sebagai Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) yang melingkupi kawasan Cirebon dan Patimban. Apalagi di Majalengka sudah dibangun bandara Internasional Jawa Barat (BIJB) dan akan dikembangkan Aero City.

Kang Emil mengungkapkan, semua kemungkinan terkait perpindahan Ibu Kota Provinsi Jabar butuh kajian yang mendalam dan pihaknya akan menilai lokasi yang minim risiko, aksesibilitas, tingkat ekonomi, ketersediaan air dan lain-lain. “Untuk kajian dilaksanakan enam bulan ke depan. Calon lokasi terbuka sebenarnya, tapi sementara (baru) tiga tempat itu,” ulas Gubernur.

Pakar Hukum dan tata Negara Universitas Suryakancana (Unsur) Cianjur, Dedi Mulyadi memaparkan, pemindahan ibu kota tak boleh lepas dari konsep dasar yang mendatangkan proses kemajuan. Pemindahan sebaiknya sudah melalui perhitungan peningkatan di sejumlah sektor. “Harus mampu membawa dampak yang baik, dari segi SDM (sumber daya manusia)-nya, hingga peningkatan perekonomian,” tutur Wakil Dekan I Fakultas Hukum (FH) Unsur ini.

Baginya, peningkatan perekonomian akan berdampak langsung pada pendapatan masyarakat. Memang, lanjutnya, selama ini pembangunan Jabar hanya bertumpu di Kota Bandung. Dedi pun senada dengan Ridwan Kamil, bahwa pemindahan ibu kota Jabar harus sesuai dengan perhitungan matang khususnya dari segi roda pemerintahan. “Setiap argumentasi itu harus menjadi dasar. Apabila pemindahan dilakukan untuk meningkatkan kapasitas pemerintahan dalam konteks pelayanan publik, ya sah-sah saja,” paparnya kepada Radar Cianjur.

Namun, Dedi menegaskan, pemindahan ibu kota sebaiknya bukan berdasarkan ikut-ikutan semata. Apabila dasar-dasar pemindahan ibu kota dilakukan secara rasional sebaiknya perlu didukung oleh segenap pihak. “Tapi jangan sampai pemindahan itu (ibu kota Jabar) dilakukan karena tujuan politis. Perlu dibedah atau didiskusikan lagi. Berarti masih ada yang tersembunyi dalam konteks hitung-hitungan abu-abu,” ungkapnya, tadi malam.

Wakil Ketua Komisi IV DPRD Jawa Barat, Dadi Rohanadi mengatakan, wacana tersebut memang sudah diketahui, namun yang disayangkan adalah tidak ada pembicaraan terlebih dahulu dengan anggota DPRD Jawa Barat. “Ini kan wacana dari gubernur sendiri. Kita sejak awal tidak diajak bicara harusnya ngobrol dulu,” ujar Dadi, Kamis (29/8).

Menurutnya, pihaknya tidak menolak soal wacana pemindahan Ibu Kota Jawa Barat tersebut, namun tidak juga menyetujuinya, lantaran belum adanya itikad baik Gubernur untuk mendiskusikan soal wacana itu kepada DPRD Jawa Barat.

Bahkan, dikatakan dia, wacana Gubernur Jawa Barat memindahkan ibu kota, termasuk hal yang latah, mengingat saat ini Presiden Joko Widodo hendak memindahkan Ibu Kota Jakarta ke Kalimantan Timur. “Gubernur jangan latah, karena presiden ingin pindahin ibu kota negara, kemudian pak Ridwan Kamil latah juga ingin seperti itu,”ungkapnya.

Namun Dadi mempersilahkan wacana pemindahan Ibu Kota Jawa Barat untuk dikaji lebih dahulu, sehingga terkesan tidak hanya atas dasar keinginan gubernur semata. Ditambah pembangunan ibu kota baru juga menggunakan APBD Jawa Barat. “Terpenting intinya, DPRD Jawa Barat mengamanatkan, silahkan dikaji lebih dulu tidak asal keinginan semata, karena melibatkan APBD provinsi yang jumlahnya tidak sedikit,” jelasnya. ”Terkesan terburu-buru, jangan terlalu dipaksakan pada tahun ini,” pungkasnya.

(yaz)