Ibu Kota Jabar Batal Pindah

Peta Jawa Barat

RADARCIANJUR.com – Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil meluruskan wacana pemindahan Ibu Kota Jawa Barat yang digadang-gadang telah masuk dalam Rencana Tata Ruang dan Wilayah (RTRW) Jawa Barat tahun 2019-2029. Menurut dia, yang akan dikaji adalah hanya studi pusat pemerintahan, bukan Ibu Kota baru.

Sebelumnya, pria yang akrab dengan sapaan Emil tersebut mengakui sudah mendapat persetujuan dari legislatif berdasarkan paripurna DPRD Jawa Barat periode 2019-2024, Rabu (28/8) malam. “Bukan ibu kota. Ibu kotanya tetap di Bandung tapi pusat pemerintahannya ngumpul di sebuah tempat yang memadai,” ujar Emil di Horison Hotel, Jalan Pelajar Pejuang, Kota Bandung, Jumat (30/8).

Namun yang mencuat dalam pemberitaan, Emil sampaikan, membahas terkait pemindahan Ibu Kota Jawa Barat dari Kota Bandung. Padahal, menurut Emil, realisasi pemindahan pusat pemerintah Provinsi Jawa Barat ini masih lama. “Pertanyaan wartawan kemarin kan tentang apa isi RTRW. Jadi jangan dibiaskan seolah-olah hanya itu. (RTRW) Ini membuat puluhan rencana-rencana besar,” katanya.

Diketahui, ada tiga daerah yang telah digaungkan oleh Emil sebagai calon lokasi pusat pemerintahan. Adapun tiga daerah itu Tegalluar (Kabupaten Bandung), Walini (Kabupaten Bandung Barat) dan Kertajati (Kabupaten Majalengka). Kendati demikian, dia sampaikan, bisa saja pusat pemerintahan anyar berdiri di luar daerah yang disebutkan itu. “Bisa di luar itu juga. Wacananya kan sudah lama. Cuma disepakati untuk studi berdasarkan RTRW,” katanya.

Pemindahan pusat pemerintahan ini, dia sampaikan, agar pelayanan publik di Jabar lebih efektif. Mengingat saat ini, kantor-kantor pemerintahan tak terkecuali Organisasi Perangkat Daerah (OPD) tersebar hingga di Kota Cimahi. “Supaya pelayan publik tidak menclok-menclok tidak efektif mengurangi pelayanan seperti sekarang. Karena ada dinas yang seperti di Cimahi ada dinas yang di pinggir kota,” ucapnya.

Mantan Gubernur Jawa Barat, Ahmad Heryawan menilai, pada dasarnya rencana pemindahan Ibu Kota merupakan upaya untuk menghadirkan pelayanan yang lebih baik. Terlebih Ibu Kota saat ini, yakni Kota Bandung sudah sangat padat. “Para perancangnya dulu kan membangun kota Bandung itu untuk dihuni 70 sampai 1 juta (jiwa) sekarang sudah 2,5 juta (jiwa) sudah melampaui kapasitas kan?,” ujar pria yang akrab dengan sapaan Aher di Bandung, Jumat (30/8).

Aher mengatakan, mengenai rencana pemindahan Ibu Kota ini telah digaungkan saat massa jabatannya sebagai Gubernur Jabar. Hal tersebut pernah dibahas dengan serius guna memecah kepadatan produk dan memperluas cakupan perekonomian. “Saat itu terpikirkan oleh kita merancang dengan sejumlah pihak untuk membentuk kota baru di kawasan Walini (Kabupaten Bandung) yang sekarang yang menjadi TOD (Transit Oriented Development) kereta api cepat,” katanya.

Dia sampaikan, rencana pemindahan Ibu Kota ini bukan bermaksud mengecilkan Kota Bandung. Seiring degan adanya Ibu Kota Baru, kemajuan Kota Kembang pun tetap didorong.

Menurut dia, kala itu Walini menjadi pilihan yang pas lantaran berada di antara Bandung-Jakarta. Di daerah itu pun dapat beriringan dengan pendekatan pariwisata mengingat terdapat danau yang dapat menarik kunjungan wisatawan. “Tapi Walini sekarang sudah TOD sudah menjadi bagian dari kereta api. Sulit jadi ibu kota,” katanya.

Diketahui, ada dua lokasi lainnya yang akan diproyeksikan menjadi Ibu Kota baru Jabar di masa kepemimpinan Gubernur Ridwan Kamil yaitu Tegalluar (Kabupaten Bandung) dan Kertajati (Kabupaten Majalengka).

Menurut Aher, yang paling memungkinkan adalah Kertajati, mengingat Tegalluar masuk dalam kawasan Bandung Raya. Dengan begitu, artinya akan sama dengan melebarkan kawasan Bandung Raya.

“Yang memungkinkan itu di sekitar Kertajati. Kalau Tegalluar akan terus berkembang menjadi bagian dari perkembangan Bandung Raya tanpa adanya kawasan baru juga,” tandasnya.

Terpisah, Pengamat Pemerintahan dan Politik UPI, Karim Suryadi mengatakan, pemindahan pusat pemerintahan sebaiknya di tempat yang jauh dari Kota Bandung. Menurutnya jika masih di sekitar Bandung tidak akan berdampak. “Kalau mau ke wilayah Jawa Barat selatan, wilayah di mana efeknya terasa daerah sekitarnya. Kalau cuma di kawasan Bandung menurut saya sama saja,”kata Karim di Bandung, Jumat (30/8).

Karim menyebut, pusat pemerintahan tidak harus membangun secara fisik keseluruhan. Lantaran dengan modal yang tidak cukup banyak, ada baiknya lebih direalistiskan. “Dengan situasi terbatas ini, mungkin menata fungsi, memindahkan fungsi lebih realistis. Sehingga fisiknya di sini sebagian disebar. Buat apa mengembangkan e-Goverment, e-digital. Pola pikirnya harus menyeluruh atas apa yang dipikirkan dan dikatakan,” tambahnya.

Disinggung soal kontra produktif menggunakan e-Goverment tersebut, Karim mengatakan, e-Goverment justru solusi untuk mengurangi beban secara fisik. Seharusnya e-Goverment menjadi hal yang realistis dibanding pemindahan pusat pemerintahan. “e-Goverment di sini seperti bisa membuat surat secara daring. Kantor-kantor virtual, sehingga tidak memaksa orang ke daerah lain,” pungkasnya.

(azs/radarbandung)