Bawaslu : Ada 940 Tindak Pelanggaran Pemilu 2019 di Jabar

FOTO: DADAN SUHERMAN/ RADAR CIANJUR

RADARCIPANAS.com – Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Cianjur menggelar kegiatan refleksi tahapan pemilu pada Pemilihan Umum tahun 2019 di salah satu hotel di Cipanas, Sabtu (31/8).

Dalam kegiatan itu dihadiri berbagai Stakeholder Ormas, BEM universitas, perwakilan Pondok pesantren, Penyandang disabilitas dan juga ibu rumah tangga. Selain itu, dalam acara tersebut hadir sebagai pemateri Koordinator Divisi Hukum Data dan Informasi Bawaslu Provinsi Jawa Barat, Yusuf Kurnia untuk mengupas permasalahan pada pemilu tahun 2019.

Yusuf Kurnia menjelaskan, refleksi ini digelar dalam konteks Bawaslu sebagai lembaga publik, tentu harus akuntabilitasnya dilakukan secara baik. Kerja, kinerja, mengawal Pemilu 2019 juga tentu mesti dijelaskan ke publik. Bagaimana kewenangan serta penyelesaian sengketa dan sebagainya itu perlu disampaikan.

“Kami Bawaslu di semua jenjang telah melaksanakan seoptimal mungkin tugas-tugas sebagaimana amanat undang-undang,” ujarnya.

Disisi lain forum refleksi ini dikatakan Yusuf, Bawaslu sebagai bagian spirit dari publik. Pemilu itu bukan hanya milik penyelenggara pemilu, tetapi pemilu itu sesungguhnya milik pemilih. Ini juga yang menjadi simpul-simpul refleksi kegiatan hari ini.

Lebih lanjut Yusuf mengatakan, demikian pula dalam konteks evaluasi, tentu publik atau masyarakat juga harus memberikan masukan. Sehingga secara berjenjang untuk pemilihan umum kedepan bisa lebih baik. Diharapkan desain formula Pemilu kedepan bisa menjadi bahan Pilkada nanti.

“Undang-undang pilkada kita masih memiliki problem hukum. Diantaranya dari sisi kelembagaan, serta personil juga masih kurang. Sehingga mesti dilakukan perbaikan yang lebih jelas,” terangnya.

Sebanyak delapan kota kabupaten yang ada di Jawa barat ini melakukan audensi melalui presiden. Karena pintunya bisa lewat presiden atau DPR.

Adapun total pelanggaran pada pemilu 2019 ini sebanyak 940 tindak pelanggaran di Jabar. Terlihat yang paling dominan pada trend pemilu kali ini diantaranya, politik uang, perusakan alat peraga kampanye, kampanye di tempat terlarang atau tempat ibadah, pendidikan, kasus ijazah palsu, kasus penghinaan, serta menyangkut birokrasi.

“Semuanya sudah diselesaikan karena sudah ada waktunya. Untuk perbandingan dengan pemilu tahun sebelumnya itu karena memang tahun ini memadukan dua sisi. Sehingga dinamika politiknya lebih menonjol daripada Pemilu sebelumnya,” pungkasnya.

(dan)